Breaking News

Ekonomi Hancur-Hancuran, Indonesia Butuh Team Task Force Rekonsiliasi Ekonomi Nasional

Ekonomi Hancur-Hancuran, Indonesia Butuh Team Task Force Rekonsiliasi Ekonomi Nasional.

Saat ini persoalan hukum dan perekonomian Indonesia kian banyak. Bukannya berkurang, malah kian menjadi-jadi.Untuk mengatasi persoalan itu, Indonesia pun minta membuat team task force untuk melakukan rekonsiliasi ekonomi nasional.

Pakar Ekonomi, Teknologi dan  Energi dari Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin menyebut, penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) dan perekonomian dengan segala cara terus terjadi untuk kepentingan pihak asing.

“Jadi, perlu dilakukan rekonsiliasi atas semua kekeliruan  dan kejahatan ekonomi, baik  oleh aparat Negara, mantan aparat Negara maupun swasta. Caranya, dengan mengangkat Team Task Force Rekonsiliasi Ekonomi Nasional dari Negarawan yang sudah selesai dengan kehidupan pribadinya,” tutur FX Husin, Jumat (07/09/2018).

Dia menyarankan, tim ini beranggotakan maksimal 9 orang, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. “Ya maksimal enam bulanlah,” katanya.

Nantinya, lanjut Husin, tim itu tidak perlu turun kepada orang perorangan, namun cukup memberikan kesadaran dan jaminan kepada para Pemimpin Kelompok yang ada.

“Karena tidak bisa dipungkiri, kenyataan di belahan dunia atau negara pasti ada pemimpin kelompok,” ujarnya.

Nah, lanjut dia, tim itu melakukan pendekatan pribadi kepada para Pemilik Sumber Dana yang diperoleh dengan benar maupun tidak benar untuk dengan kesadaran penuh sebagai warga negara Indonesia agar memasukkan kembali semua dana yang parkir di Luar Negeri, maupun yang disimpan di bawah bantal, dengan Jaminan Keamanan Investasi Dalam Negeri.

“Dan mendapatkan keadilan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Intinya, hanya untuk satu Cinta Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia,” tutur Husin.

Nah, untuk menjamin poin-poin itu terlaksana, lanjutnya, Lembaga Negara perlu mengambil langkah drastis dan cepat mengeluarkan kebijakan rekonsiliasi tersebut.

“Aparat Hukum, baik dalam Lembaga Negara maupun Lembaga Independen, melakukan moratorium atas tindakkan hukum selama Team Task Force bekerja. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Team Task Force menyerahkan daftar nama-nama warga negara Indonesia yang beritikad benar, baik dan cinta bangsa dan Negara,” ujarnya.

Dalam proses rekonsiliasi itu, dikatakan Husin, semua Lembaga Negara RI dan Lembaga Negara yang bersifat independen, khususnya penegak hukum dan ekonomi, duduk bersama untuk seia sekata menyelesaikan masalah politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan Nasional.

“Rekonsiliasi mesti dilakukan secara nyata  di tatarant elite, bukan hanya lip service atau kamuflase,” ujarnya.

Sekali lagi, menurut dia,  pada dasarnya sebagian besar Rakyat Indonesia hanya mengikuti pola pikir dan tindakan para elite Bangsa. “Jujur saja, ya masyarakat kita masih begitu kok. Karena tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah,” pungkas Husin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*