Breaking News

Dunia Diambang Ancaman Kelaparan, Pemerintah Harus Segera Wujudkan Kedaulatan Pangan

Dunia Diambang Ancaman Kelaparan, Pemerintah Harus Segera Wujudkan Kedaulatan Pangan.

Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengingatkan ancaman kelaparan masih menghantui dunia. Hal ini disebabkan oleh krisis pangan yang belum berakhir. Sementara di Indonesia, pemerintah belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menuturkan sampai saat ini dunia masih belum mampu mengatasi krisis pangan yang menjadi permasalahan sejak lama. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah masyarakat kelaparan dunia kembali meningkat dari 777 juta pada tahun 2015 menjadi 815 juta pada tahun 2016.

Sementara berdasarkan laporan dari Global Hunger Index (GHI) tahun 2017, skor indeks kelaparan Indonesia sebesar 22 dan berada pada skala serius. Lebih jauh GHI memberi laporan pada tahun 2008 indeks kepelikan kelaparan Indonesia menunjukkan angka 28.3. Demikian selama kurun waktu 2008-2016, Indonesia masih tetap berada di level serius.

Henry mengungkapkan, di tengah permasalahan kelaparan di atas, penyelesaian krisis pangan global malah lebih mengutamakan kepentingan korporasi-korporasi pangan-pertanian multinasional yang tentunya hanya memikirkan keuntungan bisnis semata,.

Mereka beraksi melalui berbagai perangkat perjanjian perdagangan bebas baik di tingkat multilateral seperti World Trade Organization (WTO), berbagai Free Trade Agreement (FTA), dan yang sedang berproses adalah Regional Comprehensive Economic Patnership (RCEP).

“Sayangnya semua perjanjian itu sejatinya bertolak belakang dengan kedaulatan pangan dan melemahkan peran-peran sentral petani sebagai penyedia pangan bagi penduduk di seluruh dunia. Bahkan perjanjian perdagangan bebas itu bisa dikatakan sebagai bentuk penjajahan gaya baru,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sementara itu di level nasional, pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menyelesaikan persoalan pangan dan kesejahteraan petani. Cita-cita kedaulatan pangan sebagaimana janjinya dalam Nawacita sampai saat ini belum terwujud. “Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal, diantaranya yaitu sampai sekarang reforma agraria belum terlaksana,” sebut Henry.

Sebaliknya, yang dilakukan pemerintah hanya sertifikasi tanah; impor pangan masih tinggi seperti impor gandum, sapi; penggunaan dana oleh Kementerian Pertanian belum maksimal dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani; penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Bahkan menempatkan korporasi sebagai pihak yang berperan dalam menjalankan kedaulatan pangan.

Anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), Zainal Arifin mengatakan pihaknya menjadikan peringatan Hari Pangan Sedunia 2017 sebagai hari perlawanan terhadap korporasi pangan. Hal ini karena perjanjian perdagangan internasional memaksa negara-negara berkembang harus melakukan impor pangan, benih, pupuk, hingga mesin pertanian yang tidak lain diproduksi dan didistribusikan di bawah kendali korporasi.

“Kondisi inilah yang harus dilawan oleh rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan bangsa,” tegasnya.

Zainal menerangkan, negara-negara berkembang terikat dengan perjanjian perdagangan internasional seperti WTO. Akibatnya mereka terpaksa melakukan impor pangan, benih, pupuk, mesin pertanian dari korporasi bukan karena pertimbangan kebutuhan dalam negeri tetapi karena kewajiban, bahkan impor sudah menjelma menjadi ideologi.

“Saat ini negara kita Indonesia menjadi salah satu sasaran utama korporasi pangan-pertanian global dengan memanfaatkan perdagangan bebas. Oleh karena itu dalam pertemuan tertinggi WTO yang dilaksanakan pada tanggal 9-13 Desember 2017 di Argentina, Indonesia harus mengambil sikap tegas untuk keluar dari WTO karena membahayakan nasib petani,” ujarnya.

Diungkapkan Zainal, saat ini negara-negara di Asia terutama Indonesia menjadi sasaran korporasi pangan-pertanian global karena memiliki jumlah penduduk yang banyak dan kaya akan sumber daya agraria. Negara-negara industri bersama korporasi pangan-pertanian global memanfaatkan perdagangan bebas untuk memasarkan dan memonopoli pangan di Indonesia.

Akibatnya kaum petani dan masyarakat pedesaan menjadi semakin termiskinkan. “Oleh karena itu hal yang wajar, pertanian akan semakin diisi oleh petani-petani tua, sementara para pemudanya keluar dari pedesaan untuk mengadu nasib di perkotaan dan di luar negeri,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*