Breaking News

Dukung Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan Minta KKR Aceh Segera Bekerja Cepat

Dukung Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan Minta KKR Aceh Segera Bekerja Cepat.

Komnas Perempuan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pembentukan lembaga tersebut sejalan dengan mandat Komnas Perempuan, yakni memastikan penegakan HAM dan mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

 

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menuturkan, sebagai lembaga HAM dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menyambut baik pembentukan KKR Aceh sebagai bagian dari upaya negara untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual.

 

“Kekerasan yang mereka alami tidak mudah diungkap dan dibuktikan. Komnas Perempuan telah berkomitmen menjadi mitra strategis KKR Aceh dalam mengimplementasikan mandat pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tersebut,” katanya di Jakarta, Rabu (23/08/2017).

 

Dia menyampaikan, ada harapan yang besar dari perempuan korban terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, baik pada masa status Daerah Operasi Militer, Darurat Militer maupun Darurat Sipil di Aceh. Langkah maju yang telah diambil Pemerintah Aceh melalui pembentukan KKR Aceh perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

 

“Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah pusat. Dukungan dari berbagai pihak ini akan menentukan seberapa besar mekanise HAM di tingkat daerah ini dapat menjalankan mandatnya,” ujar Azriana.

 

Peran Komnas Perempuan sebagai mitra strategis KKR Aceh adalah juga mendorong agar mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan perlindungan, serta rekonsiliasi mempertimbangkan aspek gender dan kebutuhan perempuan korban.

 

Komnas Perempuan dan KKR Aceh sepakat untuk mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan politik maupun anggaran untuk mempercepat kerja-kerja pengungkapan kebenaran dan pemulihan para korban dalam pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi pada konflik bersenjata di Aceh.

 

“Pemerintah Aceh, dalam hal ini gubernur dan DPR Aceh untuk menetapkan sejumlah kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk memastikan tugas dan kewenangan KKR Aceh dapat dijalankan sebagaimana mestinya agar manfaatnya bisa dirasakan para korban, terutama perempuan korban kekerasan seksual,” ujarnya.

 

Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi mengatakan, tujuan pembentukan KKR Aceh adalah untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama konflik bersenjata di Aceh, melalui pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.

 

Menindaklanjuti mandat tersebut, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

 

“Sejumlah langkah telah dilakukan oleh komisioner KKR untuk memulai kerja-kerjanya dengan dukungan masyarakat sipil dan lembaga negara, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ungkapnya.

 

Dalam kunjungan kerjanya ke Komnas Perempuan, KKR Aceh mengupayakan langkah-langkah pemenuhan hak perempuan korban kekerasan pada saat konflik bersenjata di Aceh.

 

Langkah kerjasama yang diharapkan adalah dukungan pada kerja-kerja KKR, meliputi membangun mekanisme perlindungan saksi dan korban bagi perempuan korban kekerasan seksual, dukungan data dan dokumentasi terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh saat konflik serta memperkuat jejaring kerja di tingkat nasional.

 

Untuk tahun pertama masa kerjanya, lanjut Afridal, KKR Aceh telah menetapkan sejumlah target. Diantaranya mengembangkan berbagai mekanisme serta protokol sebagai instrumen kerja, melakukan pengambilan kesaksian dari 500 korban maupun keluarganya, menyelenggarakan satu kali public hearing, serta sejumlah kerjasama yang perlu dibangun dengan berbagai pihak, kelompok masyarakat dan lembaga negara.

 

“Seluruh target tersebut merupakan bagian dari tugas dan wewenang KKR Aceh sebagaimana amanat qanun,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*