Breaking News

Dukung KPU Melawan Caleg Eks Koruptor

Dukung KPU Melawan Caleg Eks Koruptor.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegas melawan para eks nara pidana korupsi atau eks koruptor yang masih mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto, mengingatkan, langkah Presiden Jokowi yang menolak usul KPU melarang eks napi koruptor menjadi caleg di Pemilu mendatang, adalah sikap yang bertentangan dengan Nawacita.

“Sebetulnya, penolakan Jokowi bertentangan terhadap Nawacita yang ingin menciptakan revolusi sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dan hal ini menjadikan Nawacita jadi Nawaduka,” ujar Adri, dalam siaran persnya, Minggu (03/06/2018).

Oleh karena itu, lanjutnya, Alaska yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik) bersama Center For Budget Analysis (CBA), meminta kepada KPU untuk tetap berjihad melawan koruptor dengan cara tetap melarang eks napi korupsi sebagai caleg.

Adri memperkirakan, napi koruptor yang akan ikut menjadi caleg 2019 akan semakin banyak. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus pidana korupsi dengan mengalami kerugian negara hingga mencapai 1,5 triliun rupiah.

“Dan jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan 1.298 tersangka kasus korupsi, yang mengakibatkan peningkatan kerugian negara mencapai 6,5 triliun rupiah,” ujarnya.

Logika sederhana saja, kata dia, jika mantan Napi Koruptor tidak dilarang menjadi Caleg, maka bisa-bisa Partai Politik dikuasai oleh mantan koruptor.

Jika hal itu terjadi, lanjutnya, bukan hanya merusak partai politik tapi juga bisa merusak lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Jangan sampai di tahun 2019, lembaga legislatif bukan lagi sebagai lembaga perwakilan rakyat tapi sudah berubah menjadi lembaga perwakilan koruptor,” ujarnya.

Selain itu, kata Adri, alasan lain kenapa Napi korupsi harus dilarang menjadi caleg, karena jika dibiarkan, maka itu bentuk ketidakadilan bagi caleg miskin.

Ditengarai, lanjutnya, mantan napi korupsi ini masih memiliki harta kekayaan tersembunyi dan melimpah yang bisa mempengaruhi para pemilih.

Adri menuturkan, pada saat mereka diproses hukum, para penyidik tidak menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada banyak tersangka koruptor. “Sehingga harta tersangka korupsi ini masih aman tersimpan untuk modal politik,” ujarnya.

Selain itu, dia meminta agar harta kekayaan Napi Koruptor ditelusuri lagi, sebab bisa digunakan sebagai modal  men-caleg.

“Harta kekayaan ini juga bisa digunakan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka dapat terpilih dibandingkan dengan caleg miskin atau dhuafa,” ujar Adri.

Oleh karena itulah, lanjut dia, KPU dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu melawan dan melolah eks koruptor untuk menjadi caleg.

“Kami menolak mantan Napi koruptor menjadi Caleg. Mereka tidak pantas mewakili rakyat, karena mantan napi ini sudah memiliki dosa besar terhadap masyarakat. Dosa besar tersebut diperlihatkan ketika mereka mencuri uang rakyat dan memiskinkan rakyat,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*