Breaking News

Dugaan Permainan Tingkat Tinggi, Nelayan Desak KPK Segera Usut Korupsi Garam Impor

Dugaan Permainan Tingkat Tinggi, Nelayan Desak KPK Segera Usut Korupsi Garam Impor.

Aparat penegak hukum diminta mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) terutama dalam hal impor garam.

 

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa Tarano Sagarino menyampaikan, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan impor garam sangat merugikan Indonesia, terutama nelayan.

 

“Langkah PT Garam melakukan impor tentu atas persetujuan dan rekomendasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga menjadi dasar bagi PT Garam untuk meminta surat persetujuan impor kepada Kementerian Perdagangan,” ujar Rusdianto, Selasa (25/07/2017).

 

Lebih lanjut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBH NI)mengatakan, anak buah Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah meneken rekomendasi impor garam konsumsi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia.

 

“Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyetujui penandatanganan rekomendasi impor garam konsumsi, melalui penandatanganan yang dilakukan Bramantyo Satyamurti Poerwadi. Skandal terjadi karena berbedanya angka impor garam yang disepakati antar kementerian 226.124 ton, sebelumnya hanya menyetujui impor 75.000 ton,” ungkap Rusdianto.

 

Menurut dia, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi telah meneken rekomendasi itu atas sepengetahuan Susi Pudjiastuti. Pada prinsipnya, kata Rusdianto, impor garam konsumsi di atas kertas memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun penambahannya diketahui untuk kebutuhan industri, sehingga adanya selisih jumlah dan anggaran yang dianggap merugikan negara.

 

Untuk diketahui, lanjut dia, masuknya garam impor untuk konsumsi ke Indonesia adalah melalui tiga pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Surabaya; Ciwandan, Cilegon; dan Belawan, Sumatra Utara.

 

“Untuk waktu masuk Indonesia diserahkan kepada PT Garam sebagai BUMN,” kata dia.

 

Jumlah penetapan kuota impor garam konsumsi paling banyak 226.124 ton pada 2017, lanjut Rusdianto, dalam pelaksanaannya diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Garam Konsumsi. Pembahasan Impor garam ini telah di gelar rapat koordinasi oleh KKP dan Kementerian/Lembaga terkait sejak 27 Desember 2016 untuk menetapkan kuota impor garam konsumsi pada tahun ini.

 

“Sehingga hasilnya menetapkan kuota impor garam konsumsi di 2017 sebanyak 226.124 ton. Ini berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Eksekusi secara bertahap minimal tiga tahap. Pelaksanaan impor dimulai Januari sampai akhir April 2017,” tutur dia.

 

Rencananya sih, lanjut Rusdianto, setiap tahapan akan dilakukan evaluasi. Jadi kalau dalam evaluasi, impor sudah mencukupi, maka impor garam konsumsi tersebut dapat dihentikan. Pembicaraan ini tentu ada berbagai kesepakatan antara KKP dengan PT. Garam.

 

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memanggil Bramantyo untuk ikut diperiksa karena atas pelaksanaan awal mulai dari KKP, apalagi skandal impor garam ini mendapat persetujuan dari Menteri Susi Pudjiastuti,” ujarnya.

 

Menurut dia, walaupun telah terbentuknya Satgas Impor garam untuk pengawasan, namun Satuan itu tidak mampu mengawasi.

 

“Duluan KPK menangkap komisaris PT Garam,” ujarnya.

 

Bayangkan saja, lanjut Rusdianto, dengan anggota Satgas yang terdiri dari anggotanya yang terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, yakni KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, dan Bareskrim, dagelan impor garam konsumsi ini pun bisa berjalan mulus.

 

Seharusnya, kata dia, tugas Satgas untuk koordinasi dan mengelola data garam konsumsi. Setelah itu baru kemudian Kementerian BUMN memberi penugasan pada PT Garam terkait kuota impor. Juga, Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim (Dirtiedeksus) harus terus mendalami kasus dugaan penyimpangan importasi garam.

 

Oleh karena itu, Rusdianto meminta KPK agar sebaiknya memeriksa Susi Pudjiastuti sebagai pemberi restu ijin impor garam. Selain itu, KPK juga mesti memeriksa pejabat Kementerian Perdagangan dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

 

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Bramantyo sangat dekat dengan Susi Pudjiastuti dan merupakan komplotan bisnisnya. Bramantyo berasal dari eselon-3 Pertamina yang dulu melayani avtur SusiAir sehingga ditarik ke KKP dan menjadi gerombolan korup impor garam,” ungkap Rusdianto.

 

Sebaiknya juga, kata dia, penyidik terus mendalami dugaan keterlibatan Susi Pudjiastuti sehingga terjadi penyimpangan impor garam yang dilakukan oleh PT. Garam.

 

Begitu juga dengan Kemendag agar ikut diperiksa karena ternyata PT. Garam telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk importasi garam konsumsi sebanyak 75.000 ton, sebagaimana SPI Nomor 42 dan SPI Nomor 43.

 

Sebanyak 1.000 ton garam industri yang diimpor itu dikemas dalam kemasan 400 gram dengan merek Garam cap SEGI TIGA G dan dijual untuk kepentingan konsumsi. Adapun sisanya 74.000 ton diperdagangkan atau didistribusikan kepada 45 perusahaan lain.

 

“Penyimpangan diduga untuk menghindari pajak biaya masuk sebesar 10 persen,” kata Rusdianto.

 

Rusdianto menyampaikan, komitmen KKP mendukung pemberdayaan garam rakyat perlu dipertanyakan, karena impor garam dilakukan sebagai bentuk tidak mendukung kehendak rakyat.

 

“Berharap kuota impor yang belum selesai di Januari-akhir April, tetapi pembajakan impor atas nama pemberdayaan rakyat. Sungguh miris pejabat seperti ini. Baiknya segera saja ditangkap dan dikurung penjara. Mana ada garam impor untuk pemberdayaan,” katanya.

 

Rusdianto menyampaikan, langkah yang disampaikan Menteri Susi Pudjiastuti dan Bramantyo itu aneh. Sebab, cara berfikir pemberdayaan garam rakyat dengan target produksi garam rakyat ditetapkan 3,2 juta ton sepanjang 2017 tidak mungkin dilakukan.

 

“Hal ini tak akan bisa dilakukan oleh KKP RI ketika impor dilakukan. Seharusnya impor di-stop dan diberdayakan garam rakyat. Tak ada rumus pemberdayaan dengan rumus impor. Tidak ketemu konsepnya,” ujarnya.

 

Sudah ketahui, kata dia, jumlah garam naik 200 ribu ton dari target pada tahun 2016 sebanyak 3 juta ton. Sementara realisasi produksi garam konsumsi di 2016 hanya tercapai 144 ribu, dan stok hingga akhir tahun lalu 112.671 ton.

 

Rusdianto menuding KKP bekerja di bawah ketergesa-gesaan, apalagi DJPRL KKP sekarang terlibat dalam skandal korupsi impor garam padahal KKP memiliki sejumlah kegiatan di 2017, salah satunya membangun 6 unit gudang untuk menampung garam produksi para petani.

 

“Gudang ini akan memiliki standar SNI. Rencana ini tinggal kenangan bagi rakyat, justru gudang yang dibangun itu berencana untuk menampung barang impor,” ucapnya.

 

Dia merinci, KKP berencana akan membangun 6 gudang garam di Rembang, Brebes, Demak (Jawa Tengah), Tuban, Sampang Madura (Jawa Timur), dan Kupang pada tahun ini.

 

Pada tahun lalu, lanjut dia, sebanyak 6 gudang garam sudah dibangun, yakni di Indramayu, Pati, Pamekasan, Cirebon, Pangkep, dan Bima.

 

“Namun, ini hanya tempat menampung bahan importir. Miris harus impor garam? Pemerintah terlalu haus dengan produk luar negeri,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pintu bagi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuka keran impor garam konsumsi.

 

Hal ini dilakukan karena produksi garam konsumsi di tahun 2016 turun drastis. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmatya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan, pihaknya telah menunjuk importir tunggal, PT Garam guna mengimpor garam konsumsi.

 

“Importir garam konsumsi hanya boleh dari PT Garam. Dan hasil rapat juga kami telah menyurati Kementerian BUMN untuk penugasan karena dia kan BUMN,” ungkap Brahmantya, di Gedung Mina Bahari III, Gambir, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

 

Selain penunjukan importir, KKP juga akan mengawasi langsung importasi garam. Ini dilakukan agar jumlah garam impor tidak berlebihan.

 

Tidak hanya KKP, Brahmantya menyebut pengawasan impor garam akan melibatkan berbagai instansi kementerian dan lembaga. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

 

“Setidaknya ada tujuh pihak yang harus dikoordinasikan terkait satgas impor garam,” ujarnya.

 

Impor garam dilakukan karena produksi garam lokal di tahun 2016 turun drastis. KKP mendata produksi garam lokal di tahun 2016 hanya 144 ribu ton.

 

Jumlah tersebut terbilang rendah dibandingkan kebutuhan garam konsumsi yang diprediksi mencapai 1,4 juta ton tahun ini. Sehingga untuk kebutuhan di awal tahun (Januari-April) mau tidak mau harus impor.

 

Namun KKP hanya membatasi impor garam hanya dilakukan sampai April 2017. Jumlahnya juga tidak banyak hanya 226 ribu ton. Sedangkan dari bulan Mei hingga Desember 2017 kebutuhan garam sudah dapat dicukupi oleh hasil panen petani garam rakyat (lokal).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*