Breaking News

Dugaan Intervensi Organisasi Buruh, Muchtar Pakpahan Polisikan Dirjen PHI-Jamsos Kemenaker Hayani Rumondang

Dugaan Intervensi Organisasi Buruh, Muchtar Pakpahan Polisikan Dirjen PHI-Jamsos Kemenaker Hayani Rumondang.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) dipolisikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan.

 

Muchtar Pakpahan melaporkan Dirjen PHI-Jamsos Kementerian Tenaga Kerja, Hayani Rumondang ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut Muchtar Pakpahan, Hayani Rumondang sebagai Dirjen PHI-Jamsos Kementerian Tenaga Kerja telah mengintervensi dan menunjukkan keberpihakan yang tidak sehat terhadap organisasi Serikat Buruh, yakni mengadudomba Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

 

“Yang dilakukan Dirjen PHI-Jamsos Kementerian Tenaga Kerja Hayani Rumondang adalah memelihara eksistensi perselisihan alias adu domba, kemudian bertindak sebagai wasit yang memihak,” ungkap Muchtar Pakpahan, Senin (15/01/2018).

 

Dijelaskan Muchtar Pakpahan, Hayani Rumondang menjadi terlapor melakukan pelanggaran terhadap Pasal 421 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Bareskrim Mabes Polri, sejak 7 Desember 2017.

 

“Setelah berjuang dan berdebat di Bareskrim Polri sejak 7 Desember 2017, ahirnya alhamdulillah kemarin Jumat (12/01/2018)  jam 16.30 telah  dibuat Laporan Polisi dengan bukti lapor Terlapor Hayani Rumondang, Dirjen PHI-JAMSOS kemnaker. Melanggar Pasal 421 KUHP melakukan kesewenangan,” tutur Muchtar.

 

Pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Dirjen PHI-Jamsos Kemnaker Hayani Rumondang itu, dijelaskan Muchtar, yakni terkait Putusan MA Nomor 378K/pdt.sus-HKI/2015, yang mana telah melarang KSBSI menggunakan nama SBSI, logo SBSI, mars  SBSI, tridharma  SBSI.

 

“Tetapi Kemnaker c/q Dirjen PHI-JAMSOS dengan surat Nomor: 680 mengikutsertakan KSBSI mencalonkan hakim adhok PHI dan surat lain ikut calon hakim agung adhok,” ujar Muchtar. Padahal, lanjut Muchtar, DPP SBSI di bawah pimpinan Muchtar Pakpahan sudah berkali-kali mengingatkan berbagai pihak, termasuk pihak Kementerian Tenaga Kerja, agar mematuhi putusan MA itu.

 

“Kami sudah ingatkan. Kami sudah beberapa kali meminta mepertemukan SBSI dengan KSBSI. Tetapi kami malah diadudomba, dan kemudian Dirjen PHI malah bertindak sebagai wasit yang memihak. Semoga proses penyidikan berjalan cepat,” pungkas Muchtar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*