Breaking News

Dugaan Gratifikasi, KPK Segera Usut Asal Muasal Uang Sumbangan Rp 1 Miliar Caketum Golkar

Kapolri baru Jenderal Pol Tito Karnavian wajib laporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK, jika tidak pastilah melanggar undang undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera melakukan penelusuran terhadap adanya kewajiban menyumbang uang sebesar Rp 1 miliar oleh para Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Politik Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Sebab, kewajiban seperti itu berkenaan langsung dengan dugaan penyelewengan penggunaan uang negara, terutama oleh para Caketum yang merupakan para pejabat negara Indonesia.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, meskipun KPK sudah mengeluarkan sikap ketidaksetujuannya dengan sumbangan Rp 1miliar oleh Parpol Golkar itu, namun KPK harus menindaklanjutinya dengan turun segera melakukan pengusutan.

“Publik menunggu sikap kesatria KPK untuk melakukan langkah penindakan, karena meskipun sejak awal KPK memperlihatkan sikap tidak mau kompromi untuk menyetujui, dan tetap menyatakan uang Rp 1 miliar itu adalah gratifikasi yang masuk kategori suap, karena jumlahnya Rp 1 miliar,” ujar Petrus Selesinus di Jakarta, Selasa (10/05/2016).

Petrus menyampaikan, pada saat ini uang Rp 1 miliar sebagai sumbangan untuk Munaslub Partai Golkar yang berasal dari sejumlah Calon Ketua Umum yang memiliki kedudukan dan posisi sebagai pejabat negara.

“Seperti Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, Azis Syamsuddin, Airlangga Hartarto dan lain-lain. Uang yang disetor itu sudah berada di tangan Panitia Munaslub dan belum dibelanjakan, ya syukur-syukur belum dibelanjakan,” ujar Petrus.

Karena itu, lanjut dia, KPK harus segera melakukan langkah penindakan tanpa harus menunggu laporan masyarakat, yaitu dengan memanggil Ketua Pantia Penyelenggara Munaslub Partai Golkar dan setiap Calon Ketua Umum yang telah menyumbang untuk didengar keterangannya guna memverifikasi dan mengklarifikasi dugaan gratifikasi atau suap terkait uang sumbangan pendaftaran sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar.

Tujuannya, lanjut Petrus, adalah untuk mendapatkan kepastian apakah tardapat korelasi mengenai uang sumbangan itu dengan LHKPN atas nama para Calon Ketua Umum Partai Golkar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagai Caketum. “Dari mana asal muasal uang Rp 1miliar itu,” kata dia.

Urgensinya bagi KPK, lanjut dia, karena publik ingin mengetahui apakah KPK masih tetap konsisten dan harus tetap konsisten dengan pendapatnya yaitu bahwa uang sumbangan Rp 1 miliar itu adalah sebagai politik uang bahkan merupakan gratifikasi dengan kategori suap.

KPK juga perlu menunjukkan independensinya dalam pemberantasan korupsi. “Mengingat persoalan sumbangan inipun buah dari hasil konsultasi Panitia Munaslub dengan Pimpinan KPK. Untuk membuktikan bahwa KPK tetap konsisten menjaga independensinya dan tidak mau dituduh bersikap diskriminatif, maka pembuktiannya harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa pihak yang memberi suap dan pihak yang menerima suap agar menjadi terang dan jelas,” kata Petrus.

Petrus yang merupakan mantan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini mengingatkan agar KPK tidak tersandera oleh kepentingan politik.

“Jika KPK mengabaikan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan terkait sumbangan itu maka KPK akan terus-terusan tersandera, KPK bisa dinilai sebagai telah bersikap diskriminatif, bahkan KPK bisa dituntut melakukan pembiaran terhadap kejahatan korupsi sebagai buah dari konsultasi yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan korupsi dengan pimpinan KPK sebelum peristiwa yang diduga sebagai gratifikasi itu terjadi,” papar Petrus.

Petrus juga meminta para caketum Golkar yang sudah menyerahkan sumbangan Rp 1 miliar ke Panitia Munaslub itu agar dengan gentlemen membuka dan melaporkan ke KPK terkait asal muasal uang tersebut.

Dia menyebut, para calon Ketua Umum Partai Golkar yang berstatus Penyelenggara Negara seperti Setya Novanto (Anggota DPR, Ketua Fraksi Golkar), Ade Komarudin (Anggota DPR, Ketua DPR-RI), Mahyudin (Anggota DPR, Wakil Ketua MPR), Erlangga Hartarto (Anggota DPR), Azis Syamsudin ( Anggota DPR, Komisi III DPR RI).

“Jadi, KPK tidak boleh berdiam diri. Harus segera melakukan tindakan kepolisian secepatnya, mengingat kasusnya sangat mudah pembuktian, tidak perlu OTT KPK dengan kekuatan penuh, pemberi dan penerimanya sudah jelas orangnya, jumlah uangnyapun sudah jelas jumlah, bentuk dan keberadaannya, kurang apa lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melarang syarat iuran wajib senilai Rp 1 miliar bagi caketum Partai Golkar yang akan maju dalam Munsyawarah Nasional Luar Biasa.

“Iuran tidak diperbolehkan karena rawan gratifikasi,” ujar Laode, Kamis, 5 Mei 20116.

Menurut dia, setoran senilai Rp 1 miliar itu adalah politik uang yang nyata sehingga tidak dapat dibenarkan. “Mana ada di dunia, untuk menjadi ketua partai harus menyumbang Rp 1 miliar,” katanya.

Laode mengatakan, yang harus disumbangkan oleh para calon ketua umum partai adalah ide-ide brilian untuk perbaikan partai berlambang beringin itu. “Bukan uang yang Rp 1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan,” ujarnya.

Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sebelumnya meminta fatwa ke KPK ihwal iuran Rp 1 miliar itu.

Menurut Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian, pimpinan KPK melarang adanya iuran tersebut.

“KPK melarang permintaan uang Rp1 miliar, Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena calon yang dipilih merupakan penyelenggara negara,” ujar Lawrence di gedung KPK Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.

Saat berada di KPK, Lawrence ditemui empat pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif dan Alexander Marwatta. Pejabat tinggi KPK setingkat deputi juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Lawrence mengatakan calon yang dipilih bisa kader Golkar yang aktif menjabat anggota DPR, gubenur, bupati maupun wali kota. Karena itu, untuk menghindari gratifikasi, Komite Etik Munaslub akan mengubah aturan ihwal iuran Rp 1 miliar itu.

Ketentuan tentang sumbangan atau iuran Rp 1 miliar ditetapkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Kamis pekan lalu. Selain iuran wajib, Golkar juga menuntut sumbangan suka rela bagi seluruh kadernya guna mendanai penyelenggaraan Munaslub.

Ketua Komite Pemilihan Rambe Kamarul Zaman menjelaskan uang Rp 1 miliar wajib dibayarkan sebelum tim verifikasi memutuskan siapa saja bakal calon yang lolos tahapan pendaftaran.

Rambe menjelaskan, Golkar akan mengetatkan persyaratan iuran untuk memenuhi pendanaan. “Karena partai politik ini tidak ada dana untuk ke depannya,” ujar Rambe.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*