Breaking News

Dualisme Kepemimpinan Rumah Sakit HKBP Balige Rugikan Pelayanan BPJS Kesehatan

Dualisme Kepemimpinan Rumah Sakit HKBP Rugikan Pelayanan BPJS Kesehatan.

Dualisme kepemimpinan di Rumah Sakit (RS) menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan. Dualisme itu merugikan bagi masyarakat.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, seperti yang terjadi di Rumah Sakit HKBP Balige, Kabupaten Tobasa. Dualisme kepemimpinan di Rumah Sakit terbesar di Kawasan Tapanuli itu menyebabkan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terhenti. Akibatnya, pelayanan kesehatan masyarakat dirugikan.

Timboel Siregar mengatakan, pimpinan tertinggi HKBP yang paling bertanggungjawab, termasuk untuk pelayanan RS HKBP Balige, harus segera bertindak menyelesaikan dualisme di manajemen RS itu.

“Per 1 Januari 2019, RS HKBP Balige tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan di Rumah Sakit tersebut. Terjadi perselisihan kepemimpinan,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Senin (14/01/2019).

Dia menyampaikan, di wilayah Kabupaten Tobasa, hanya ada dua rumah sakit yang beroperasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea dan Rumah Sakit HKBP Balige.

Selama ini, RS HKBP Balige menjadi tujuan utama rakyat Tobasa untuk berobat. “Sehingga masyarakat tidak perlu pergi berobat ke Pematang Siantar, atau ke Tarutung atau ke Kota Medan,” ujarnya.

Dikarenakan adanya konflik dualisme kepemimpinan di RS HKBP Balige, kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang disetop membuat BPJS Kesehatan juga dalam posisi sulit.

“Malah, salah satu kubu yang berkonflik di tubuh RS HKBP Balige mengirimkan somasi ke BPJS Kesehatan. Ini semakin merugikan masyarakat,” ujar Timboel.

Akibat langsung dari pemutusan kerjasama tersebut, diingatkan Timboel, masyarakat peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak bisa lagi menggunakan Program JKN itu untuk berobat di RS HKBP Balige.

“Padahal, masyarakat peserta JKN di sana sangat mengandalkan RS HKBP. Saat ini, kalau mau berobat di RS HKBP harus menjadi pasien umum, artinya pasien harus bayar sendiri, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Timboel.

Timboel pun menyatakan, dari banyaknya laporan warga masyarakat kepada pihaknya, tergambar kondisi, kini betapa sulitnya berobat di RS HKBP Balige dengan menggunakan BPJS Kesehatan.

“Karena kerjasama dengan BPJS Kesehatan telah diputus pihak RS HKBP Balige,” ujarnya.

Timboel pun telah meminta Pimpinan Tertinggi HKBP agar segera menyelesaikan dualisme di RS HKBP Balige itu.

“Kami mohon agar Ompung Ephorus HKBP (Pimpinan Tertinggi HKBP) dapat menyelesaikan masalah di tubuh RS HKBP Balige secepat mungkin. Sehingga RS ini bisa bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan, dan rakyat bisa menggunakan kartu JKN KIS di RS tersebut,” ujar Timboel.

Selain Ephorus HKBP sebagai pimpinan tertinggi, Timboel juga meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk memberikan alternatif solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat di sana.

“Bagi Pak Dirut BPJS Kesehatan, kami memohon agar BPJS Kesehatan bisa membantu mencari alternatif solusi atas persoalan yang ada sehingga kerjasama dengan RS HKBP Balige bisa segera dibuka kembali,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*