Breaking News

Dua Tahun Tak Angkat Pegawai Honorer dan Kontrak Sebagai PNS, Gugatan Class Action Akan Melayang ke Jokowi

Ketua Umum DPP SBSI Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA: Dua tahun lebih pegawai honorer dan pekerja kontrak di kantor pemerintahan harus diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Negara dan Pemerintahan Jokowi akan digugat lewat gugatan class action lantaran mengabaikan para pegawai honorer dan pekerja kontrak di kantor-kantor pemerintahan.

 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH, MA, dalam keterangan persnya, Sabtu (21/01/2017).

 

Muchtar menjelaskan, setiap pegawai kontrak dan atau honorer yang bekerja dua tahun lebih wajib diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nyatanya, hingga kini, pemerintah abai dan tidak juga mau memenuhi hak itu, meskipun sudah terlalu banyak desakan dan persoalan yang timbul akibat kebijakan yang malah mendiskriminasi para honorer dan pekerja kontrak di kantor pemerintahan.

 

“Kita dari Federasi Pendidikan, Aparat Sipil Negara atau FPASN Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sedang menyiapkan gugatan class action. Akan segera dilayangkan gugatannya,” ujar Muchtar.

 

Dia menegaskan, permanent job yang sudah dilakoni honorer dan atau pekerja kontrak di kantor pemerintahan lebih dari dua tahun, sangat layak untuk segera diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

“Kita menggugat negara, agar guru swasta yang merupakan tanggung jawab negara membayarkan gaji mereka. Tenaga honorer dan guru swasta mari berjuang bersama menuju hidup sejahtera,” pungkas Prof Muchtar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*