Breaking News

Dua OTT Kado Tahun Baru Buat Rakyat, KPK Jangan Berhenti di Kelas Teri

Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Air Minum di Daerah-Daerah Rawan Bencana

Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Air Minum di Daerah-Daerah Rawan Bencana, Dua OTT Kado Tahun Baru Buat Rakyat, KPK Jangan Berhenti di Kelas Teri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya menggeruduk dugaan kasus korupsi di level rendah. Dua penangkapan berupa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, yakni di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) harus diusut hingga ke para pelaku utamanya.

Hal itu disampaikan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto. Dia mengatakan, disinyalir OTT pejabat korup di Kemen-PUPR tersebut terkait Proyek Sistem Pengadaan Air Minum Tanggap Bencana di daerah-daerah rawan bencana.

“Itu kado Tahun Baru buat rakyat. Dengan tangkapan tersebut, kita berharap, KPK tidak berhenti dan berpuas diri dengan penangkapan pejabat-pejabat kelas teri. KPK harus menelusuri keterlibatan pejabat-pejabat kelas kakap di dalam KemenPUPR dan Kemenpora tersebut. Mana berani pejabat ikan teri menerima fee, kalau bukan diperintah oleh atasannya mereka,” tutur Adri, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (04/01/2019).

Dia melanjutkan, sudah sepantasnya Kemenpora dan KemenPURR kena OTT oleh KPK. Karena, dari data dan dokumen yang dimiliki Alaska, potensi kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp 93,8 miliar di kementerian yang kini dipimpin Imam Nahrowi itu. Sedangkan di Kemen-PUPR, potensi kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp 15,6 triliun dan 1.047.123 dolar amerika serikat.

“Melihat besarnya potensi kerugian Negara di kedua lembaga negara tersebut, sudah selayaknya KPK mengembangkan dua kasus OTT KPK ini. Atau, dari kasus kasus OTT KPK atas dua kementerian ini sebagai pintu masuk untuk membongkar paket paket proyek lelang di dua kementerian tersebut,” tutur Adri.

Dia mengingatkan, selain berterimakasih kepada KPK karena sudah memberikan dua hadiah tahun baru atas OTT dua kementerian Negara, hendaknya lembaga antirasuah itu segera menggeruduk juga Kemneterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Kalau boleh meminta, kami dari Alaska meminta KPK untuk segera pantau juga kementerian ketenagakerjaan. Karena potensi kerugian negaranya dari tahun 2015-2017 sebesar Rp 127.3 miliar dan 9.347.100 dolar amerika. Dan potensi kerugian Negara di Kementerian ketenagakerjaan lebih besar bila dibandingkan dengan kementerian pemuda dan olahraga,” ungkapnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*