Breaking News

Draft RUU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Sudah Diteken Di Senayan

Sudah Diteken Draf RUU PPKSK Di DPR

Setelah melalui pembahasan di tingkat pertama,  yang berisi pandangan mini fraksi, Draf RUU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang akan menggantikan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) akhirnya ditandatangani oleh Komisi XI DPR dengan pemerintah. Selanjutnya RUU ini dibawa ke pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

Ketua Rapat Kerja Komisi XI Ahmadi Noor Supit mengatakan, bahwa RUU PPKSK jauh lebih lengkap daripada UU JPSK yang berlaku sekarang. Pilihan terhadap judul RUU ini juga sudah ideal.

“Semua pihak menyambut baik RUU ini yang dipandang sebagai penyelamat sistem keuangan negara, Ini adalah persembahan terbaik kita bagi bangsa dan negara,” ujar Supit di Gedung DPR RI, Kamis (17/3/2016).

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menjelaskan,  RUU PPKSK menekankan pada pengamanan sektor keuangan. Ini harus dipahami publik sebagai usaha untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dari pengaruh eksternal yang selama ini sangat mudah mengguncang keuangan nasional.

“Pengaturan yang akan datang hendaknya ditekankan pada sisi pencegahan agar tidak terjadi krisis sistem keuangan. Upaya pencegahan itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui berbagai upaya yang sistematis, koordinatif, murah, dan dampaknya lebih ringan,” lanjut dia.

RUU PPKSK, tambah Heri, mengupayakan penanggulangan yang maksimal bila ada bank bermaslah dengan menggunakan bail in, bukan bail out dari pemerintah seperti pada awal pengajuan RUU JPSK. Untuk menetapkan kondisi keuangan dalam keadaan krisis, harus diputuskan oleh presiden, bukan lagi oleh sebuah komite yang dikoordinir Menkeu.

“Karena keputusan menyatakan sistem keuangan dalam keadaan krisis merupakan keputusan yang startegis dan memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara,” ungkap Heri.

Heri juga mengatakan, bahwa Penggunaan dana APBN untuk menanggulangi bank bermasalah dalam RUU ini  sangat dihindari. Penanggulangan bank bermasalah harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari yang risikonya paling kecil bagi negara dan ini harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

“Prinsip check and balances dalam pengelolaan keuangan menjadi keniscayaan sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Tak ada lagi kompromi dalam masalah itu. Tata kelola sektor keuangan nasional harus seiring dengan berjalannya penegakan hukum secara tegas yang tidak diskriminatif dan berkepastian hukum,” tegas Heri.

Heri berharap, RUU ini kelak akan menutup semua celah terjadinya moral hazard dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Mari kita tempatkan industri keuangan sebagai bagian yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Heri.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*