Breaking News

DPR Minta Jaksa Agung Tuntaskan Kasus ‘Grand Indonesia’

DPR minta JaksaAgung tuntaskan kasus 'Grand Indonesia'.

Jaksa Agung HM Prasetyo diminta segera menuntaskan pengusutan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan kontrak Grand Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/04/2016).

“Saya ingin mempertanyakan penyimpangan kontrak Grand Indonesia, dari semula hanya berupa gedung pembelanjaan, satu hotel dan satu parkiran,”  ujar Bambang, di ruang rapat Komisi III, DPR RI.

Namun kenyataannya, lanjut Bambang, dibuat juga apartemen dan pusat perkantoran. Dan semua itu diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi. Sementara tidak ada pemasukan untuk negara.

“Hanya Rp 4,5 miliar per tahun, namun mereka menjualnya dengan harga triliunan,” lanjut dia.

Selain itu, tambah Bambang, BOT (built- operate-transfer) Grand Indonesia sejatinya hanya 30 tahun. Namun, pihak Grand Indonesia sudah memperpanjang lagi selama 20 tahun, sebelum mendekati selesainya masa BOT. Built operate transfer merupakan skema perjanjian bangun-guna-serah.

“Ini penting, karena banyak asset negara yang dikuasai oleh kelompok tertentu, namun tidak ada kontribusinya untuk negara. Saya berharap agar bisa diambil dan digunakan untuk kepentingan negara,” ujar Bambang.

Kasus sejenis ini, dijelaskan Bambang, banyak terjadi. Seperti di Kawasan Senayan, bahkan dia menilai bahwa hal seperti ini juga yang terjadi saat ini pada kasus Reklamasi Pantai Jakarta Utara yang isunya tengah panas diperdebatkan.

“Dimana kelompok tersebut, menguruk laut, membangun kemudian menjualnya dengan harga puluhan juta per meternya,” ujar Bambang.

Akibat kejadian itu, Bambang berharap, kejaksaan jeli dalam melihat kasus seperti ini, kemudian membongkar, mengungkap dan menyelesaikannya.

Meski begitu Komisi III DPR RI dalam rapat kerja, mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buronan tindak pidana yang berada di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan upaya pengembalian dan pemulihan aset.

Selain itu, Komisi III juga mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi, dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja jaksa.

Komisi III DPR RI juga mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam melakukan penanganan perkara secara cepat, adil, obyektif, profesional, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan baik materil maupun formil dan hak asasi manusia.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo, berjanji akan terus mengungkap kasus yang disebutnya sebagai office tower milik Grand Indonesia. Namun, lanjut dia, perlu juga penanganan yang cermat dan hati-hati.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*