Breaking News

DPR: Dugaan Kartel Baru Dan Kepentingan Asing Dalam Kebijakan Menteri Susi Patut Dibongkar

Keluarkan Kebijakan Yang Tidak Pro Nelayan, DPR Pertanyakan Kebijakan Menteri Susi

Keluarkan Kebijakan Yang Tidak Pro Nelayan, DPR Pertanyakan Kebijakan Menteri Susi.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti terkait pelarangan alat tangkap cantrang bagi Nelayan Indonesia.

Politisi Golkar ini menyebut, dugaan adanya agenda terselubung dan ditunggangi oleh kepentingan asing dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan menteri Susi patut diungkap.

Firman sangat tidak setuju dengan upaya Menteri Susi yang mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang.

“Apa tujuannya dikeluarkan kebijakan itu? Untuk siapa? Sebab, setelah keluar permen itu, sudah ratusan nelayan Indonesia sendiri yang ditangkapi, dan bahkan kian susah hidupnya. Untuk sekedar bertahan hidup pun sudah sulit karena tak mampu melaut untuk menangkap ikan lagi. Kok Nelayan Indonesia dilarang pakai alat cantrang yang sejak turun temurun sudah dipergunakan nelayan Indonesia. Tidak adakah solusi yang lebih manusiawi bagi nelayan?” ujar Firman Soegabyo saat berbincang di Jakarta, Sabtu (19/03/2016).

Anggota DPR RI yang terpilih dari wilayah Jawa Tengah ini menegaskan, Indonesia memang harus memerangi pencurian ikan atau illegal fishing, namun sialnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi malah diberlakukan untuk nelayan Indonesia sendiri.

Seharusnya, menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Sekjen DPN SOKSI)  ini, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak dan melindungi nelayan Indonesia sendiri. “Sekarang apa ukuran dan out put  dari kebijakan yang dikeluarkan itu? Apakah jelas apa maksud dan tujuannya?” ujar dia.

Sebuah kebijakan dikeluarkan, lanjut Firman, adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, melindungi dan mensejahterakan rakyat sendiri.

Lah, yang terjadi saat ini apa? Malah nelayan kita mengalami PHK dan pengangguran besar-besaran. Pendapatan negara juga tidak meningkat signifikan. Usaha perikanan pun bangkrut,” ungkap dia.

Pria yang merupakan pengurus DPP Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia itu menyesalkan sikap-sikap arogan yang dipertunjukkan menteri Susi dalam menghadapi protes yang diajukan nelayan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Perlu ditegaskan, lanjut Firman, nelayan tradisional Indonesia, yang secara turun temurun mempergunakan alat tangkap cantrang itu hanya untuk mempertahankan hidup mereka, dan itu sudah tradisi. Sangat konvensional. Tidak juga lantas membuat ikan habis.

“Lagi pula, nelayan tradisional Indonesia itu adalah garda terdepan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena merekalah yang melaut hingga ke pulau-pulau yang terpencil dan tak terjangkau pemerintah. Kok malah nelayan Indonesia sendiri yang hendak dibumihanguskan?,” papar Firman.

Dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi terhadap nelayan Indonesia, semakin kuat dugaan bahwa menteri perempuan itu tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, dan telah juga mengangkangi visi misi Nawacita milik Presiden Jokowi.

“Perlu diungkapkan, apakah ada kartelisasi baru yang menunggangi dikeluarkannya kebijakan-kebijakan seperti itu? Sebab, ulah para mafia dan kartel memang begitu, biasanya. Tidak peduli pada nelayan Indonesia sendiri, dengan demikian mereka yang akan menguasai sektor hulu hingga hilir sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Ini perlu diungkapkan. Apakah sudah ada kartel baru dalam pembuatan kebijakan menteri seperti itu?” ujar Firman.

Perhatikan saja, lanjut dia, sejumlah program kementerian kelautan dan perikanan malah tidak sejalan dengan keberadaan dan kedudukan Susi sebagai Menteri di KKP. Di mana persambungannya pengadaan kapal pengintai dan pengadaan lapangan pesawat terbang dengan tugas dan fungsi menteri KKP?

“Apakah pengadaan pesawat pengintai itu program menteri kelautan dan Perikanan? Kemana dong Angkatan Udara dan Panglima TNI? Kemana Menteri Pertahanan? Lalu, apakah tupoksi Menteri Kelautan dan Perikanan mengadakan lapangan terbang? Kemana dong kementerian Perhubungan dan menteri terkait? Ini kebijakan dan program semakin aneh, tidak nyambung dengan penganggaran dan program,” papar Firman.

Firman juga mengungkapkan, investasi sektor hulu dan hilir sektor kelautan dan perikanan kini diserahkan kepada mekanisme pasar dan asing. Sehingga sebanyak 90 persen usaha perikanan dan kelautan Indonesia sudah tidak bisa dikuasai dan tidak bisa diusahai oleh nelayan Indonesia dan pengusaha lokal.

“Semua kolaps. Ini pertanda apa? Jangan bikin kebijakan yang overlapping, dan disinilah perlunya pengawasan yang sangat serius. Kan ada Bakorkamla, ada angkatan Laut, ada dinas-dinas, kok malah tak jalan penagwasan terhadap kinerja menteri?” ujar Firman.

Dengan segudang larangan serta tak adanya proteksi bagi nelayan Indonesia yang dibuat dalam kebijakan yang dikeluarkan Susi, lanjut Firman, maka kebangkrutan perekonomian dan sektor perikanan dan kelautan Indonesia sudah kian nyata.

Bahkan, jika nelayan Indonesia pun protes, Menteri-nya malah pakai kaca mata kuda dan tidak mau mendengar. “Protes kebijakan tidak ditanggapi. Komunikasi semua aras sudah dilakukan. Dialog, penyampaian aspirasi, melakukan langkah hukum pun ditempuh nelayan, bahkan hingga demonstrasi pun sudah dilakukan, wah tak didengar juga. Keterlaluan menteri seperti itu,” ujar Firman.

Jika pemenuhan kebutuhan dasar nelayan pun di negara ini sudah dilarang melalui sejumlah kebijakan yang membuat nelayan terus menderita, menurut Firman, tidak tertutup kemungkinan eskalasi protes nelayan akan terus meningkat terhadap menteri Susi.

“Konstitusi mengatur dan menjamin agar warga masyarakat punya hak untuk hidup. Jika hak ini tidak terpenuhi, ya saya kira nelayan akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Itu kodrati dan manusiawi,” pungkas dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*