Breaking News

Perjuangkan Reforma Agraria, Masyarakat Adat Dukung Abdon Nababan Bertarung di Pilgub Sumut 2018

Dorong Reforma Agraria, AMAN Dorong Abdon Nababan Maju Pilgub Sumut Untuk Pastikan Eksekusi Kepemilikan Tanah Bagi Rakyat.

Perebutan dan sengketa tanah ulayat atau tanah milik rakyat di berbagai daerah kian marak terjadi. Momentum Pemilihan Kepala Daerah melalui Pilkada Serentak 2018 diharapkan mampu menjaring Calon Kepala Daerah yang pro terhadap kepemilikan tanah warga setempat.

 

Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menyampaikan, reforma agraria dan mengembalikan tanah rakyat kembali dikuasai dan dikelola rakyat adalah hal pokok yang harus dijamin oleh setiap Kepala Daerah yang bertarung di Pilkada 2018.

 

Menurut bekas Sekjen AMAN ini, selama ini, ketimpangan kepemilikan lahan dan ketimpangan perekonomian sangat terasa di masyarakat daerah. Selain itu, berbagai konflik agraria dan kerusakan ekologis yang parah terus menerus terjadi.

 

“Itu menjadi fokus kita. Dan AMAN berjuang untuk itu. Dominasi ekonomi korporasi yang menghambat ruang hidup ekonomi kerakyatan yang berbasis keindahan alam dan budaya terus terjadi. Karena itu, harus ada jaminan dan komitmen dari setiap Calon Kepala Daerah untuk melaksanakan reforma agraria dan juga membangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis keindahan alam dan budaya setempat,” tutur Abdon Nababan, Rabu (17/05/2017).

 

Sebenarnya, lanjut dia, untuk urusan regulasi secara nasional, AMAN dan anggota masyarakat lainnya telah berhasil membuat instrumen hukum pengembalian tanah adat kepada masyarakat.

 

“Hasil kerja keras 20 tahun ini, instrumen hukum pengembalian tanah adat sudah tersedia dan siap pakai. Gubernur baru nantinya ya tinggal laksanakan saja,” ujar Abdon.

 

Misalnya, lanjut Abdon, untuk wilayah Sumatera Utara, jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 dilaksanakan, maka paling tidak seluas 1 juta hektar lahan bisa kembali ke tangan masyarakat itu sendiri.

 

Memang, pada tanggal 16 Juni 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan Judicial Review terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

 

Selain itu, lanjut dia, para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Daerah yang akan terpilih nantinya, harus menjaga pergaulan sosial lintas suku, budaya dan agama yang saling menghormati dan saling melindungi di masing-masing daerah.

 

“Juga harus menjamin kepastian hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria dan SDA melalui pengakuan masyarakat adat dan reforma agraria. Serta, menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan,” pungkas Abdon.

 

Sebelumnya, dalam Musyawah Wilayah AMAN Tano Batak II, diputuskan bahwa Abdon Nababan akan diusung maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara.

 

Dalam perhelatan yang digelar selama dua hari yakni tanggal 10 dan 11 Mei 2017 itu, dilaksanakan di Aula HKI di Kecamatan  Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara,  Sumatera Utara, suara bulat mendukung AMAN untuk berjuang melakukan reforma agraria lewat jalur Pilkada di masing-masing daerah.

 

Ketua AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak menyampaikan, Muswil II AMAN itu pun menargetkan sejumlah perjuangan yakni, meminta pemerintah mencabut segala bentuk perijinan HTI, HPH, Taman Nasional, Hutan Lindung yang berada di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

 

Dua, Pemerintah Daerah di seluruh wilayah segera membuat produk hukum daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

 

“Masyarakat Adat berkomitmen untuk membantu dan mengawal produk hukum daerah untuk segera dikeluarkan,” ujar Roganda.

 

Ketiga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mesti segera menyelesaikan segala bentuk sengketa dan pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah adat Masyarakat Adat.

 

Keempat, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera mengeluarkan wilayah adat milik Masyarakat Adat dari status kawasan sebagai hutan negara sebagaimana berdasarkan putusan MK 35.

 

Kelima, Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah harus melindungi dan membela Masyarakat Adat yang selama ini dijadikan sebagai korban kriminalisasi dan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

 

“Terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Masyarakat Adat akan memilih para calon Kepala Daerah yang mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat dan berjuang bersama Masyarakat Adat,” ujarnya.

 

Sedangkan untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara, ditegaskan Roganda, Masyarakat Adat di Tano Batak menentukan sikap politiknya dengan merekomendasikan kader terbaiknya.

 

“Kami merekomendasikan saudara Abdon Nababan untuk maju dan ikut bertarung di Pilkada Sumatera Utara pada tahun 2018,” pungkas Roganda.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*