Breaking News

Dokumen TPF Munir Hilang, Presiden Jokowi dan Kapolri Harus Usut Sampai Tuntas

Petrus Selestinus: Kapolri harus cari dan usut tuntas hilangnya dokumen hasil TPF pembunuhan Munir.

Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta untuk peka dan proaktif untuk mengusut hilangnya dokumen berisi temuan Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus meninggalnya aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.

 

Koordintor Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, langkah kepolisian untuk segera menemukan kembali dokumen temuan TPF Kematian Munir yang hilang, merupakan langkah yang tepat.

 

Menurut Petrus, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak boleh bersikap pasif dengan menunggu perintah Presiden Jokowi atau menunggu lapaoran masyarakat untuk mengambil tindakan. Kepolisian, lanjut dia, harus menemukan kembali dan menyelidiki sebab-sebab hilangnya dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir itu.

 

“Karena bagaimanapun peristiwa dimana temuan hasil investigasi TPF kematian Munir yang tidak pernah diumumkan bahkan dokumennya dinyatakan hilang patut diduga sebagai tindak pidana baru, yaitu menggelapkan dokumen negara guna melindungi pelaku lain, sehingga perlu ada pertanggungjawaban pidana, terlebih-lebih dengan tidak diumumkan hasil Investigasi Tim Pencari Fakta ke publik,” ujar Petrus di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

 

Malahan, lanjut Petrus, sekarang dokumen TPF dinyatakan hilang harus dianghap sebagai upaya melindungi pelaku lain dengan cara mempersulit kerja penyidik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak boleh meremehkan persoalan dokumen TPF yang hilang.

 

“Cukup dengan meminta file yang masih dimiliki oleh mantan anggota TPF sebagai file milik pribadi sebagai pengganti dokumen TPF  yang hilang. Mengapa? Karena bagaimanapun dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir yang sudah diserahkan dan diterima oleh Presiden SBY ketika itu adalah sebagai dokumen negara yang mempunyai nilai sejarah sekaligus memiliki kekuatan bukti autentik sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menegakan hukum pidana,” tutur Petrus.

 

Mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini mengingatkan, pemerintah  jangan hanya melakukan pencarian dokumen yang hilang itu dengan cara-cara yang standar atau biasa saja. Mesti ada upaya serius dan tidak biasa untuk mendapatkan kembali dokumen yang hilang itu.

 

“Tidak boleh melakukan pencarian terhadap dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir yang diduga hilang atau dihilangkan itu hanya melalui mekanisme pencarian yang biasa, melainkan harus dengan mekanisme pro-justitia untuk Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri,” ujarnya.

 

Menurut Petrus, langkah itu diperlukan  guna  mengetahui sebab-sebab mengapa dokumen negara yang sangat penting itu tidak pernah diumumkan ke publik oleh Presiden SBY dan mengapa tidak tersimpan di Sekneg.

 

“Apakah ada motif politik dan ada unsur kejahatan politik baru di dalamnya demi melindungi pelaku lain? Atau hanya sekedar kelalaian biasa? Ini harus ada pertanggungjawaban kepada publik karena sudah menjadi hak publik untuk mengetahui pasca putusan KPI,” ujarnya.

 

Sebagai dokumen negara hasil investigasi Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh negara,  lanjut dia, untuk mengungkap motif, sebab-sebab kematian dan fakta-fakta tentang siapa-siapa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir,  maka hasil investigasi TPF kematian Munir itu seharusnya langsung diumumkan oleh Presiden SBY kepada publik dan diserahkan kepada instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti dalam suatu proses hukum lebih lanjut.

 

Namun yang terjadi justru hasil investigasi TPF kematian Munir tidak pernah diumumkan kepada publik, tidak pernah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

 

“Malahan dokumen TPF itu ternyata  tidak tersimpan sebagai dokumen negara di Sekneg,” ujarnya.

 

Menurut Petrus, ada 3 (tiga) kesalahan  pemerintah di masa  SBY sebagai Presiden dalam hal ini, yakni, pertama,  tidak mengumumkan temuan hasil investigasi TPF kematian Munir ke publik; kedua,  tidak segera menyerahkan dokumen hasil investigasi TPF kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan secara pro-justitia dan ketiga, dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir harus disimpan kembali sebagai dokumen negara di Sekneg  setelah selesai digunakan untuk proses hukum,  guna mengungkap kebenaran tentang sebab-sebab kematian Munir dan siapa-siapa saja yang diduga sebagai pelaku dan aktor intelektualnya.

 

“Dengan demikian maka dokumen TPF itu harus berada dalam perlindungan dengan keamanan tingkat tinggi, karena terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Inteligen Negara yang diduga sebagai pelaku perencana dan pelaksana pembunuhan terhadap seorang tokoh aktivis HAM Indonesia  yang mendapat sorotan dunia internasional,” ujar Petrus.

 

Dia meminta agar Polri segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap siapa saja yang diduga sebagai pelaku penggelapan dokumen negara. Apakah hilangnya dokumen TPF kematian Munir adalah bagian dari upaya untuk mencoba melindungi secara melawan hukum orang-orang yang diduga sebagai pelaku atau turut serta sebagai pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Munir.

 

“Untuk sampai kepada menemukan siapa yang menyembunyikan atau sengaja menghilangkan dokumen TPF dimaksud dan apa motifnya, maka orang pertama yang harus dipanggil guna didengar keterangannya dan dimintai pertanggungjwabannya adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, Sudi Silalahi dan beberapa anggota TPF yang masih ada,” ujar Petrus.

 

Oleh karena itu, Petrus mengingatkan, Presiden Jokowi dan Kapolri  tidak boleh bersikap kompromistis dan mau ambil gampangnya saja dengan meminta salinan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir yang masih disimpan sebagai file pribadi milik mantan anggota TPF.

 

Alasannya, selain karena file itu sebagai milik pribadi sehingga nilainya  bukan lagi sebagai dokumen negara, juga hilangnya dokumen negara yang sangat penting  menyangkut kasus pembunuhan seorang aktivis HAM yang diduga melibatkan oknum aparat Inteligen Negara harus ada yang bertanggung jawab.

 

“Karena negara kita adalah negara hukum, sekaligus untuk membuktikan  semua orang sama di hadapan hukum,” katanya.

 

Hasil persidangan Komisi Informasi Publik yang meminta Pemerintah mengumumkan dokumen temuan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir, menurut Petrus, merupakan pembuktian yang sempurna bahwa ketika itu sebuah dokumen negara yang merupakan hak publik untuk mengetahui, telah ditutup-tutupi secara melawan hukum oleh seorang Presiden.

 

Atas hilangnya dokumen itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Kejaksaan Agung bisa dan boleh memeriksa orang-orang pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemeriksaan itu terkait dengan keberadaan data Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

 

Hal itu, kata ia, sudah masuk kewenangan Kejaksaan Agung. “Presiden sudah memberikan arahan yang jelas kepada Kejaksaan Agung dan jelas pesannya adalah untuk menyelesaikan hal itu secara hukum,” ujar Teten saat memberikan keterangan di Kantor Staf Kepresidenan, Jumat, 21 Oktober 2016.

 

Komisi Informasi Publik (KIP) memutuskan pemerintah harus membuka data TPF Munir Said Thalib ke publik. Namun, pemerintah hingga saat ini belum membuka data tersebut karena mengklaim data itu tidak mereka pegang dan tak mengetahui di mana keberadaannya.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diketahui sebagai orang terakhir yang memegang data asli dari TPF tersebut. TPF disebutkan memberikan langsung dokumen itu kepada SBY pada 2005.

 

Sebagaimana diberitakan, Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra membantah informasi bahwa dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian Munir Said Thalib hilang di Sekretariat Negara. Menurut Yusril, dokumen itu tidak pernah diserahkan ke Sekretariat Negara.

 

“Dokumen itu tidak pernah diserahkan ke Sekneg, melainkan diserahkan langsung oleh TPF kepada presiden. TPF tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut melalui Sekneg sehingga tidak teregister dalam surat-surat masuk Sekneg,” kata Yusril dalam pesan WhatsApp, Rabu, 12 Oktober 2016.

 

Teten mengaku belum tahu apakah Kejaksaan Agung sudah merencanakan untuk memeriksa figur-figur pada pemerintah SBY yang mengetahui isi dan keberadaan data TPF tersebut. Menurut dia, hal itu sudah menjadi urusan Kejaksaan Agung sepenuhnya.

 

Teten memastikan pemerintah akan menyelesaikan perkara data TPF Munir ini. Ia berkata, belum ditemukannya tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan masalah ini.

 

“Memang tidak ada tenggat waktu untuk penyelesaian hal ini. Jika sudah ada perkembangan dari Jaksa Agung, mungkin baru dipertegas lagi bagaimana penyelesaiannya,” ujar Teten.

 

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo kemarin memberi sinyal bahwa SBY bisa diperiksa terkait dengan keberadaan data TPF Munir. Namun, hingga saat ini, belum ditentukan kapan. “Kita lihat nanti,” ujarnya.

 

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah masih terus mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis kemanusiaan, Munir Said Thalib. Pencarian itu dilakukan oleh Sekretariat Negara dan Kejaksaan Agung.

 

“Mereka sekarang sedang cari. Kan begitu banyak dokumen di Setneg, masak tidak bisa ditemukan. Kalau tidak ditemukan, masih ada arsip anggota tim,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Oktober 2016.

 

Pemerintah mulai sibuk mencari dokumen TPF kasus Munir ini karena atas perintah Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Senin dua pekan lalu, 10 Oktober 2016, Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap Kementerian Sekretaris Negara perihal temuan TPF kasus Munir.

 

KIP memutuskan pemerintah harus segera membuka hasil temuan TPF tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Majelis KIP, Evi Trisulo, menegaskan selain mengumumkan temuan TPF, pemerintah harus memberikan alasan belum mengumumkan hasil penyelidikan TPF atas kematian Munir.

 

Munir meninggal di pesawat Garuda Indonesia ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda pada 7 September 2004. Ia meninggal karena diracun dengan arsenik. Dalam putusan pengadilan, Pollycarpus Budihari Priyanto disebut sebagai pelaku pembunuhan Munir.

 

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diketahui sebagai orang terakhir yang memegang dokumen asli TPF kasus Munir. Pada 2005, TPF memberikan langsung dokumen itu kepada SBY.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*