Breaking News

Djoko Edhi: Hentikan Rezim Pembohong, Saatnya Gulirkan Hak Angket

Djoko Edhi: Hentikan Rezim Pembohong, Saatnya Gulirkan Hak Angket.

Sejumlah kebijakan yang diteken oleh Presiden Jokowi dan para menterinya tidak diakui oleh peneken itu sendiri. Rezim Pemerintahan Jokowi pun dianggap sebagai Rezim Pembohong lantaran kebijakan yang dilakukan menyengsarakan masyarakat, namun dengan pencitraan media massa malah tidak mengakui kebijakan yang dilakukannya.

 

Wakil Sekjen Lembaga Perlindungan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LPBH PBNU) Djoko Edhi Abdurrahman menyampaikan, kebohongan demi kebohongan yang disengaja oleh rezim Jokowi sudah tidak terobati lagi. Karena itu, mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan agar segera digulirkan Hak Angket terhadap pemerintah.

 

“Presiden Jokowi tukang bo’ong (bohong),” ujar Djoko Edhi Abdurrahman, dalam siaran persnya, Kamis (02/11/2017).

 

Dia mencontohkan, polemik yang terjadi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi kekeuh tak mengakui bahwa dirinya tidak meneken Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memuluskan proyek itu, ketika mantan Walikota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

“Tak pernah keluarkan Pergub Pulau Reklamasi, katanya. Faktanya, dia mengeluarkan Pergub. Kenyang dari Aguan. Pantas Ahok bilang, tanpa pengembang, Jokowi tak bisa jadi presiden. Olala, Aguan toh. Cukup bukti permulaan Hak Angket,” tutur Djoko Edhi.

 

Ketua Yayasan Nelayan Indonesia (YNI) Nanang Qodir malah mengungkapkan kebohongan lebih parah dari rezim Jokowi.

 

Aktivis Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) ini menyebut, sejumlah kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditolak keras oleh nelayan, lantaran tidak sesuai dengan fakta dan peruntukannya.

 

Dikarenakan banyak ketidaksinkronan ucapan dengan kebijakan yang diteken oleh para pejabat di KKP, termasuk oleh Menteri Susi Pudjiastuti, Nanang menjelaskan dengan inisiatif sendiri Nelayan Indonesia mencoba memvalidasi cara kerja KKP RI berdasarkan data dan fakta lapangan dalam proses kebijakan publik.

 

“Proses validasi itu akan melahirkan kebenaran atau kepalsuan sehingga kebijakan dinilai legal dan nonlegal,” tutur Nanang.

 

Dia mengatakan, ada beberapa proses lahirnya kebijakan yang penuh kepalsuan di KKP, mulai dari Permen KP No. 01 Tahun 2015 tentang Pelarangan penangkapan Benih Lobster, Permen-KP 02 tahun 2015 tentang Pelarangan alat tangkap pukat tarik, Permen KP No. 71 tahun 2016 tentang Pelarangan alat tangkap pukat tarik dan trawl. Permen KP No. 56 tahun 2015 tentang Moratorium Kapal Asing (sudah dicabut) dan Permen KP No. 57 Tahun 2015.

 

“Semua Permen KP ini dibuatkan oleh KKP RI tanpa melalui kajian apapun dan proses ini melanggar Undang Undang tentang proses pembuatan peraturan,” ujarnya.

 

Dengan tidak adanya kajian bersama nelayan (stake holders) tersebut, lanjut Nanang, KKP RI mengeluarkan kebijakan serampangan. Parahnya lagi, ketika mendapat kritik dari nelayan, KKP RI selalu melakukan omong kosong.

 

“Arogansinya kelihatan, dan main klaim tanpa data valid dalam bentuk apapun, misalnya, Zulfikar Muchtar pada saat hadir dalam FGD di KOMNAS HAM RI mengatakan bahwa ada 700 Professor Kelautan dan Perikanan di KKP RI yang nelakukan riset, publikasi, turun lapangan. Lalu ketika nelayan tanya “mana hasil kajian para peneliti itu terhadap masyarakat nelayan”, jawabannya Zulfikar dengan polos saja “nanti ada ada ada, belum publikasikan, menunggu dulu,” ungkap Nanang.

 

Maka oleh karena itu, lanjut dia, argumentasi itu saja sudah kelihatan sangat bohong dalam memberikan informasi.

 

Dia mengatakan, berbeda lagi dengan Sekjend KKP RI, Rifky Efendy, dia mengatakan “ada 3000 peneliti muda dan senior di KKP RI”.

 

Lebih, fatal lagi ketika seorang sekjend KKP RI pada saat di seminar Fraksi Nasdem di DPR RI mengatakan “Kalau peraturan menteri yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti ia tidak tahu sama sekali”.

 

“Peserta seminar bingung, bagaimana bisa sekelas Sekjen KKP RI tidak tau jumlah Peraturan Menterinya. Padahal yang Sekjen KKP RI lakukan adalah upaya membuat peraturan menteri, hanya saja menteri KKP RI tinggal tanda tangan,” ujarnya.

 

Nanang mengungkao kebohongan lainnya, yakni berbeda pendapat Zulfikar Muchtar (mantan Dirjen Tangkap KKP) dan Rifky Efendy selaku Sekjen KKP RI soal data jumlah peneliti di KKP RI.

 

“Mereka hanya menjual bualan kepada rakyat, mereka ini sangat bohong kepada rakyat dan membohongi seluruh masyarakat perikanan se-nusantara.” katanya.

 

Begitu juga dengan kebohongan publik Menteri KKP RI yakni pada saat wawancara live di METROTV dengan host adalah Don Bosco. Menteri KKP RI dengan enteng mengatakan “Panjang alat tangkap cantrang 600 kilo meter, sama jaraknya Jakarta – Semarang, Apalagi tali selambarnya 600 kilometer kanan kiri dan memiliki pemberat”.

 

“Luar biasa kebohongan Menteri KKP RI, padahal panjang Cantrang kurang lebih 100 – 800 meter kanan dan kiri. Semua alat tangkap memiliki pemberat, kalau tidak ada pemberat maka alat tangkap itu mengapung. Padahal Gilnet yang dipopulerkan oleh MEN-KKP RI memiliki pemberat yang lebih besar dari pemberat alat tangkap Cantrang,” ungkap Nanang.

 

Menurut Nanang, model-model pejabat seperti MEN-KKP RI, Rifky Efendy Sekjen KKP RI, Zulfikar Mucktar, mampu membohongi seluruh nelayan dan rakyat Indonesia.

 

“Bahkan, kebohongan itu dikampanye melalui media media. Sungguh besar fitnahnya KKP RI bersama kelompoknya,” ujarnya.

 

Secara terpisah, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengkritik Joko Widodo soal pernyataan tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Jakarta, baik sebagai gubernur DKI Jakarta dulu maupun saat menjabat presiden RI sekarang. Sudirman menyebut, Jokowi saat menjabat gubernur DKI, menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memberi izin reklamasi.

 

Sudirman awalnya bicara soal regulasi reklamasi. Dia menjabarkan dua Undang-undang, yakni UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

 

“Dari sisi regulasi, sebetulnya sejak Undang-undang 26 Tahun 2007 dan 27 2007 muncul, sudah harus ada harmonisasi seluruh aturan. Jadi, aturan yang ada, Pergub-pergub sudah harus diharmonisasikan,” sebut Sudirman dalam diskusi menolak reklamasi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

 

“Menurut Sudirman, reklamasi awalnya tak menyebut soal pembangunan pulau. Pembangunan pulau muncul dari Pergub DKI yang diterbitkan pada 2012 lalu.

 

Nah, pada saat Jokowi menjabat gubernur DKI, Sudirman menyebut Jokowi menerbitkan Pergub yang memberi jalan perizinan reklamasi.

 

“Kalau dilihat asal muasalnya, sebetulnya kata-kata pulau itu muncul di Pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di Pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa Pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi. Beliau kemarin bicara tidak pernah keluarkan Pergub tapi ada dua Pergub yang keluar. Dan Pergub itu memberi jalan bagi munculnya perizinan. Kalau mau izin caranya begini, begini, gitu. Karena itu, kembali dari government harus diluruskan,” ujarnya.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal polemik reklamasi kawasan teluk Jakarta. Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi baik saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi Presiden RI.

 

“Saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tegas Jokowi saat ditanya wartawan di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017).

 

Terkait Pergub 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, ditegaskan Jokowi itu merupakan petunjuk dalam rangka mengajukan izin.

 

“Kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Gitu loh. Jangan di, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa,” kata Jokowi.

 

Ditegaskan Jokowi, pergub tersebut bukan untuk memberi izin reklamasi. “Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” jelas Jokowi.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*