Breaking News

Ditangkap Sewenang-wenang dan Ditahan 31 Hari, Dua Bocah Di Bawah Umur Minta Dibebaskan

Ditangkap Sewenang-wenang dan Ditahan 31 Hari, Dua Bocah Di Bawah Umur Minta Dibebaskan.

Diduga mengalami penangkapan yang sewenang-wenang, dua bocah usia 15 Tahun inisial KA dan 14 tahun inisial AA, minta dilepaskan.

 

Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Ayu Eza Tiara yang mengadvokasi persoalan ini menyampaikan, sejak 2 Februari 2018, sudah 31 hari dua bocah yang dituduh tawuran dan memiliki senjata tajam itu mendekam di sel tahan Polisi Resort (Polres) Jakarta Timur.

 

Ayu Eza menyampaikan, pihak kepolisian Polres Jakarta Timur melakukan penahanan anak secara sewenang-sewenang terhadap KA dan AA di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LPKS ABH) di wilayah Cipayung Jakarta Timur.

 

“KA dan AA ditahan secara sewenang-wenang tanpa surat penahanan yang dikirimkan secara resmi kepada keluarganya atas dugaan menguasai senjata tajam,” tutur Ayu Eza, Kamis (08/03/2018).

 

Dia menjeleskan, kejadian yang menimpa KA dan AA bermula ketika KA dan AA mendapatkan pesan singkat dari seorang teman yang mengajaknya untuk tawuran, namun ketika KA dan AA mendatangi temannya tersebut tak ada seorangpun yang berada di lokasi.

 

“Mendapati keadaan tidak ada seorangpun yang berada di lokasi tempat tawuran KA dan AA pun langsung memutuskan untuk pulang kerumah, namun sangat disayangkan di tengah perjalanannya menuju rumah KA dan AA bertemu dengan anggota polisi dan polisi tersebut menggeledah tas KA dan AA dan menemukan adanya senjata tajam,” ungkap Ayu.

 

Selain penahanan secara sewenang-wenang, lanjut dia, kepada kuasa hukumnya KA dan AA juga menceritakan bahwa ia mengalami penyiksaan dari beberapa penyidik tak lama setelah penangkapan. KA dan AA mengatakan ia disiksa dengan cara dipukuli menggunakan selang air, meski ia telah memberikan kesaksian yang sebenarnya terkait dengn dugaan tindak pidana yang terjadi.

 

“Selanjutnya KA dan AA juga dipaksa oleh pihak kepolisian untuk menandatangani sebuah dokumen yang tida ia ketahui apa isinya. Orang Tua KA dan AA dan Orang bersama guru dan tokoh masyarakat ditempat tinggal KA mengadukan masalah ini ke LBH Jakarta untuk mendapatkan bantuan hukum,” ujarnya.

 

Ironisnya, jalan proses pembebasan KA dan AA oleh sangat berbelit-belit. Di LPKS ABH tersebu,t kuasa hukum KA dan AA bersama keluarga sempat menemui kepala LPKS ABH namun hal tersebut tidak membawakan hasil apapun.

 

Kepala LPKS ABH berdalih pihaknya tidak dapat membebaskan KA dan AA tanpa izin dari pihak Polres Jakarta Timur. Meski menurut Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012, penahanan pada anak untuk kepentingan penyidikan hanya dapat dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari.

 

Atas dasar tersebut kemudian kuasa hukum KA dan AA ingin membebaskan KA dan AA demi hukum,” ujar Ayu.

 

Usai dari LPKS ABH, lanjut dia, Kuasa Hukum bersama keluarga KA dan AA langsung menemui pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur untuk mendesak pembebasan KA dan AA, namun sangat mengejutkan ketika jajaran kepolisian Polres Jakarta Timur mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan penahanan terhadap KA dan AA, melainkan hanya menitipakan KA dan AA kepada LPKS ABH.

 

Kuasa hukum KA dan AA tentu saja menanyakan apa dasar kepolisian memisahkan KA dan AA dari keluarganya dan menitipkan KA dan AA kepada LPKS ABH tanpa adanya dasar hukum yang mengatur, bukan jawaban yang diterima oleh kuasa hukum, melainkan hanya keluhan-keluhan dari pihak kepolisian terkait sulitnya polisi dalam melakukan penyidikan dan hal tersebut diperparah lagi dengan pihak kepolisian mengatakan tidak ada batasan waktu bagi kepolisian melakukan penitipan anak kepada LPKS ABH.

 

“Bagaimana mungkin pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam melakukan upaya penegakan hukum, namun tidak mematuhi sistem peradilan pidana anak,” ujar Ayu.

 

Dia mengingatkan, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Anak sejak 5 September 1990 silam dan memiliki UU No. 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”), namun nyatanya hingga saat ini belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum khusus dalam konteks anak berhadapan dengan hukum.

 

Ayu mengatakan, tindakan dari Polres Jakarta Timur yang menitipkan KA dan AA di LKPS ABH merupakan bentuk pelanggaran hukum atas UU SPPA. Pasalnya dalam UU SPPA tidak mengenal konsep penitipan dalam menangani perkara anak.

 

“UU SPPA tidak mengenal istilah penitipan anak, melainkan penahanan”,” ujarnya.

 

Pengacara Publik LBH Jakarta Belan Dewangga menambahkan, atas kejadian ini, pihaknya mendesak pihak kepolisian Polres Jakarta Timur segera membebaskan KA dan AA demi hukum.

 

“Mendesak lembaga pengawas kepolisian menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam hal praktik penahanan secara sewenang-wenang dan penyiksaan dalam kasus KA dan AA,” ujar Belan.

 

Dia jugamendesak Kementerian Sosial untuk menindak tegas lembaga LPKS ABH yang menerima penitipan anak yang berkonflik denganhukum dengan melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA.

 

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Yoyon Tony Surya Putra menolak tuduhan yang disampaikan LBH Jakarta kepada Polres Jakarta Timur. “Itu info tidak benar,” ujar Kapolres Jakarta Timur Kombes Yoyon Tony Surya Putra, ketika dikonfirmasi.

 

Dia menegaskan, proses hukum berjalan dengan semestinya dan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh anak buahnya.

 

“Yang benar, penangan Polrestro Jakarta Timur sudah benar dan dugaan penganiayaan tidak benar,” ujar Yoyon.

 

Dia memastikan, meskipun kedua orang itu masih anak di bawah umur, proses hukum tetap berjalan.

 

“Yang pasti, pelaku tindak kejahatan kekerasan, apakah pencurian dengan kekerasan, penganiayaan  berat, meskipun pelaku di bawah umur tetap harus diproses hukum,” pungkas Yoyon.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*