Breaking News

Distribusi BBM Yang Bermasalah, Kok Menteri Susi Malah Cabut Subsidi Nelayan, Benahi Distribusinya Dong

Distribusi BBM Yang Bermasalah, Kok Menteri Susi Malah Cabut Subsidi Nelayan, Benahi Distribusinya Dong.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dianggap tidak menguasai persoalan sebenarnya yang terjadi terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan. Rencana pencabutan subsidi BBM Nelayan oleh Menteri Susi dianggap salah kaprah, sebab sesungguhnya yang bermasalah adalah distribusi BBM selama ini. Karena itu, Susi diminta benahi distribusi BBM bagi nelayan, bukan malah mencabut subsidi.

 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata juga menyatakan keberatan terhadap rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan skala kecil.

 

Alasan Menteri Susi tidak rasional dan tidak tepat dengan menyatakan bahwa saat ini nelayan mampu membeli BBM non-subsidi karena situasi dan kondisi ekonomi nelayan tradisional skala kecil tidaklah sama merata bagi sekitar lebih dari 2 juta nelayan di seluruh Indonesia.

 

“Sementara masalah distribusi BBM yang berulang terjadi tidak pernah diperbaiki,” ujar Marthin, Selasa (01/08/2017).

 

Dia menyampaikan, rencana menteri Susi itu merupakan bentuk langkah mundur bagi perwujudan kesejahteraan dan perlindungan konstitusional nelayan kecil yang berhak mendapatkan perlakuan khusus.

 

Dikatakan Marthin, BBM solar merupakan 70% dari seluruh biaya operasional dalam kegiatan produksi perikanan tangkap khususnya nelayan tradisional skala kecil.

 

“Dengan mencabut subsidi BBM biaya produksi akan meningkat, sementara itu pemerintah hingga hari ini belum pernah menyelesaikan masalah terkait akses pasar berikut informasi harga jual komoditas ikan hingga melakukan peningkatan kapasitas untuk pengolahan pasca produksi,” ujarnya.

 

Masalah klasik yang utama dari BBM bersubsidi adalah pada distribusi BBM untuk nelayan, yang hingga saat ini bermasalah masih sulit dijangkau baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa, terlebih pada pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

 

Jika penyebabnya adalah pada distribusi seperti tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh segelintir tengkulak yang menguasai rantai produksi maka solusi Menteri Susi untuk mencabut subsidi BBM solar untuk nelayan adalah langkah yang tidak pintar dan gegabah dalam menelurkan kebijakan.

 

Di sisi lain, lanjut dia, upaya konversi BBM Solar ke bahan bakar gas (BBG) berjalan lambat dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah. Hal ini utamanya dilihat dari proses konversi menuju BBG tidak dapat diakses dengan mudah oleh nelayan dan cenderung tidak transparan.

 

Ditegaskan Marthin, informasi konversi BBM menuju BBG tidak diketahui oleh nelayan, khususnya nelayan tradisional skala kecil, padahal merupakan mayoritas dari seluruh kapal perikanan di seluruh Indonesia.

 

“Terlebih proses konversi BBM menuju BBG tidak pernah melibatkan organisasi nelayan maka proyek konversi tidak akan mencapai target yang dicanangkan pemerintah,” ujarnya.

 

Terkait permasalahan tersebut, Marthin Hadiwinata mengusulkan empat hal kepada pemerintah. Pertama, melakukan pelibatan organisasi nelayan dan kemudian secara bertahap memfasilitasi pembentukan koperasi nelayan untuk memperbaiki masalah distribusi BBM.

 

Kedua, memfasilitasi pembangunan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) mini untuk nelayan dengan armada tidak lebih besar dari atau < 10 GT di kampung-kampung nelayan dan tempat pelelangan ikan. Upaya ini untuk menjawab masalah penggunaan BBM bersubsidi yang dinikmati oleh kapal perikanan skala besar.

 

Ketiga, penentuan lokasi pembangunan SPDN untuk nelayan harus dilakukan secara partisipatif, termasuk kelembagaan pengelolaannya.

 

Empat, melakukan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi terhadap kapal-kapal perikanan skala besar diatas atau > 10 GT untuk tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan.

 

Menteri Susi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan. Menurut Susi, saat ini nelayan sudah mampu membeli BBM non-subsidi.

 

Saat ini, kata Susi, nelayan sudah membeli solar dan bensin yang paling mahal. Maka dari itu, pencabutan subsidi BBM bagi nelayan harusnya tak menjadi masalah. Apalagi, sebenarnya pencabutan subsidi BBM bagi nelayan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.

 

“Saya akan ketemu Pak Jonan, nelayan tidak perlu subsidi karena nelayan sudah dapat 2 tak solar dan bensin termahal. Yang didapat nelayan kecil memang sudah termahal. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Susi di kantornya, Senin (31/7).

 

Lebih lanjut, ia yakin nelayan tidak akan keberatan karena ia mengklaim produksi ikan nasional sudah cukup melimpah, utamanya di wilayah Indonesia timur, perairan selatan Jawa, dan Sumatera bagian barat.

 

Hal ini didukung oleh data KKP yang menunjukkan bahwa produksi perikanan tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton atau meningkat 4,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,52 juta ton.

 

Namun, sebagai kompensasinya, ia berharap PT Pertamina (Persero) mau meningkatkan ketersediaan BBM nelayan. Ketersediaan bahan bakar, lanjut Susi, selama ini memang menjadi momok bagi pengembangan wilayah-wilayah yang menjadi Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SPKT) di pulau-pulau terluar.

 

“Membangun pulau terluar itu kendalanya ada di energi. Kalau sudah ada energi, maka kami bisa buka distribusi ikan head to head ke hubungan gateway international. Daripada ikan dikirim dari Morotai ke Bitung, ke Makassar, lalu putar-putar tidak karuan,” ujarnya.

 

Adapun menurutnya, selama ini instansinya memang selalu mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi BBM. Selepas dilantik jadi menteri, ia berkisah mencabut subsidi BBM bagi kapal dengan ukuran di atas 30 Gross Tonne (GT) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2015.

 

“Subsidi buang, yang penting availability BBM ada dimana-mana,” katanya.

 

Menurut data Pertamina, realisasi BBM bersubsidi bagi nelayan di tahun 2016 mencapai 1,2 juta kilo liter (kl). Realisasi ini menurun 19,46 persen dibandingkan angka tahun 2015 sebesar 1,49 juta kl.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*