Breaking News

Diskusi Anak Rantau: Membangun Kawasan Danau Toba, Hati-Hati ‘Penumpang Gelap’, Waspadai Terjadinya Penumpukan Kepentingan!

Diskusi Anak Rantau: Menjadi Banteng di Perantauan, Macan di Kampung Sendiri; Gerakan Membangun Kawasan Danau Toba Yang Ramah Lingkungan; Evaluasi Perusahaan-Perusahaan Raksasa Perusak Lingkungan di KDT, oleh Gerakan Masyarakat Rantau untuk Bonapasogit (GEMAR BONAPASOGIT) di Gedung GWS, Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur.

Pemerintah dan masyarakat diingatkan untuk mewaspadai terjadinya penumpukan kepentingan di satu pihak tertentu dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Danau Toba (KDT).

 

Saat ini, proses yang transparan dan keterbukaan dengan melibatkan langsung masyarakat dalam membangun Kawasan Danau Toba harus dikedepankan.

 

Sekretaris Jenderal Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Andaru Stanyoto menyampaikan, untuk proses-proses pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi, sebaiknya tidak dilakukan secara menumpuk di satu kawasan atau di suatu kepentingan politik ekonomi tertentu.

 

Menurut Andaru, keterbukaan dan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses-proses pembangunan dan pengambilan keputusan di kawasan, seperti di Kawasan Danau Toba (KDT) harus dilakukan secara sehat.

 

Hal itu diungkapkan Andaru Satnyoto dalam Dialog Publik dengan Tema Menjadi Banteng di Perantauan, Macan di Kampung Sendiri; Gerakan Membangun Kawasan Danau Toba Yang Ramah Lingkungan; Evaluasi Perusahaan-Perusahaan Raksasa Perusak Lingkungan di KDT, oleh Gerakan Masyarakat Rantau untuk Bonapasogit (GEMAR BONAPASOGIT) di Gedung GWS, Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur.

 

“Jangan dilakukan penumpukan pembangunan di kawasan tertentu.  Masayarakat membutuhkan keterbukaan dan pemerataan. Bukan malah menciptakan konsentrasi pusat pertumbuhan. Jadi, kita tidak mau dilakukan pola konsentrasi pertumbuhan, harus ada pengembangan pemerataan di setiap wilayah,” tutur Andaru Satnyoto.

 

Keterpurukan sektor perekonomian masyarakat di Kawasan Danau Toba, lanjut Andaru, tentu harus dicarikan solusinya dengan membuka akar persoalan sebenarnya. Menurut Andaru, kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba selain disebabkan oleh faktor-faktor alam, dan kelalaian warga, sumbangsih kerusakan terbesarnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang mencemari Danau, seperti PT Inti Indorayon Utama (PT IUU) yang kini berubah nama menjadi PT Toba Pulb Lestari (TPL).

 

Dia menjelaskan, PT TPL ini telah dengan sangat massif dan sitematis melakukan penggundulan hutan di Kawasan Danau Toba sebagai bahan baku untuk industri bubur kertas atau pulb yang dikelola oleh pengusaha Sukanto Tanoto dkk itu. Selain menggunduli hutan, PT TPL juga telah membuang limbah pabrik ke Danau Toba ribuan bahkan mungkin sudah jutaan ton.

 

“Bahkan, tanah dan lahan warga dirampas dengan sedemikian rupa, dengan berbagai dalil, dengan menyogok pejabat di tingkat pusat dan daerah, dan juga dengan melakukan upaya intimidasi kepada masyarakat,” ungkap Andaru.

 

Selain itu, perusahaan milik asing yakni Keramba Jaring Apung atau KJA yang masih saja bercokol di permukaan Danau Toba telah dengan sangat simultan merusak air Danau Toba. “Seperti PT Aquafarm yang terus-terusan membuang limbah pakan ikan dan berbagai limbahnya langsung ke Danau Toba. Ini harus dihentikan,” ujar Andaru.

 

Bagi Yayasan Pecinta Dandu Toba (YPDT) lanjut Andaru, ada tiga persoalan utama yang harus diselesaikan di Kawasan Danau Toba, yakni pembenahan sektor pariwisata yang di masa lalu sangat digandrungi oleh wisatawan dalam negeri dan manca Negara.

 

“Kedua, kita butuh pemulihan kawasan. Ketiga, harus dilakukan pemulihan kualitas dan kuantitas air Danau Toba. Kita harus meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang selama ini merusak dan mencemari kawasan Danau Toba,” papar Andaru.

 

Dia mengatakan, pariwisata ke depan haruslah menjadi pariwisata yang mensejahterakan rakyat, dengan usaha yang berbasis masyarakat atau Community based tourism.

 

Andaru mengingatkan, sangat aneh rasanya, jika orang seperti Sukanto Tanoto yang kini menguasai PT TPL itu malah bisa memiliki lahan hingga 147 ribu hektar di Kawasan Danau Toba.

 

Kok bisa seorang Sukanto Tanoto memiliki tanah hingga 147 ribu hektar di sana. Asalnya bukan dari sana, nenek moyangnya pun tidak ada di sana. Perusahaannya pun kok malah merusak saja kerjanya. Ini harus kita gugat,” imbuhnya.

 

Andaru menegaskan, upaya serius melakukan pemulihan hak-hak warga masyarakat di Kawasan Danau Toba juga harus dilakukan. Selain pemulihan Kawasan dan Air Danau Toba, hak adat dan hak ulayat masyarakat harus dipulihkan.

 

“Pemulihan hak-hak ulayat, hak-hak ada di sana. Jangan sampai nanti rakyat tak punya tanah di sana. Sementara orang yang tak punya hubungan leluhur di sana memiliki beribu-ribu hektar. Bagaimana melakukan pemulihan, itu berkaitan dengan program-program utama ke depan terkait pembangunan pariwisata, berkaitan dengan pembangunan tourisme berbasis masyarakat, berkait tanah rakyat, terkait kualitas dan kuantitas air Danau Toba. Itu yang harus kita lakukan, dan pemerintah juga harus melakukannya,” ujar Andaru.

 

Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr Maruarar Siahaan menyampaikan, ke depan, masyarakat membutuhkan gerakan yang lincah untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik.

 

“Kita butuh sebuah gerakan yang lincah. Seperti, gerakan budaya atau kultur harus bergerak. Semua Kepala Adat yang berwibahwa itu kini banyak berdomisili di Jakarta, di tanah rantau. Harus bergerak ke sana,” tutur Maruarar Siahaan.

 

Mantan Hakim Konstitusi ini juga mendorong adanya perubahan yang lebih baik di Kawasan Danau Toba dengan menggalakkan program menanam pohon di sana. “Misalnya, setiap satu orang mahasiswa wajib menanam satu pohon. Setiap satu pasang orang yang hendak menikah juga menanam satu pohon. Itu tidak sulit,” ujarnya.

 

Maruarar juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk Pemulihan Kawasan Danau Toba dengan melibatkan masyarakat. “Termasuk membuat Perda yang mengakui Masayrakat Hukum Adat, sebab itu dijamin oleh Undang Undang,” tukasnya.

 

Di tempat yang sama, Tokoh Sumatera Utara Brigjen. Purn. (Pol) Victor Edi Simanjuntak menyampaikan, sebuah konsepsi pembangunan Kawasan yang sudah mulai terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu hendaknya tidak perlu diteruskan.

 

“Misal, Badan Otorita yang dibentuk itu, itu tidak perlu lagi. Kita membutuhkan tidak seperti Badan Otoruta, yang kita butuhkan adalah pola blue print yang telah teruji dari hasil penelitian, lapangan dan dibuat sebagai blue print untuk pembangunan di Kawasan. Sejenis bada Otorita, menurut saya, akans arat dengan kepentingan dan korupsi nantinya, sebaiknya otoruta seperti itu tidak perlu dilanjutkan. Kita tidak mau rebut dan sok sibuk terus nantinya hanya membahas korupsi yang terjadi di Badan Otorita itu,” papar Victor Edi.

 

Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Mabes Polri ini menekankan, masyarakat jangan sampai tergusur dari tanahnya sendiri. Karena itu, dikatakan pria yang telah menyatakan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ini, blue print yang pro rakyat harus diwujudkan terlebih dahulu.

 

“Saya yakin BODT akan jadi ladang korupsi baru. Masyarakat adat tegusur. Kenapa bukan masyarakat yang diajak dan bersama-sama mengembangkan Danau Toba? Kalau sudah ada blue print, maka tak perlu ada BODT. Pemerintah hadir untuk mewujudkan blue print dari rakyat itu. Juga, pemerintah memberikan pinjaman ke rakyat agar masyarakat mampu membangun ekonomi dan pembangunan kawasan danau toba. Saat ini BODT sudah sarat dengan kepentingan. Harus ada blue print rakyat,” ujarnya.

 

Tim Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menyampaikan, untuk masyarakat di Kawasan Danau Toba, sebaiknya tetap mengambil opportunity yang baik, yakni sejumlah program yang sedang dirancang dan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

 

“Saya kira, Presiden Jokowi komitmen untuk melakukan pembangunan dan pemulihan di Kawasan Danau Toba. Nah, opportuniti ini harus diambil oleh masyarakat di Kawasan Danau Toba,” ujar Abetnego.

 

Mantan  Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ini mengatakan, memang butuh proses menuju pemulihan itu, antara lain proses pembangunan infrastruktur yang baik di Kawasan Danau Toba, juga membangun pariwisata serta ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba.

 

“Memang,  tugas pemerintah itu membangun infrastruktur, akses dan mobilitas. Ada beberapa pertimbangan, infrastruktur itu sesuatu yang penting. Masa depan kita di Pariwisata dan industri kreatif. Nah semua ini butuh didukung agar terlaksana. Kita sebaiknya mengambil oportuniti ini,” ujar Abetnego.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Bambang Hendroyono menyampaikan, Pemerintah sudah menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai prioritas yang harus dikerjakan.

 

Bahkan, menurut Bambang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya pun sudah membentuk Tim Revitalisasi Kawasan Danau Toba.

 

“Untuk pemulihan Kawasan Danau Toba, kita sudah memprogramkannya. Dari mulai, penganggaran dan cara berpikir baru, cara bekerja baru dan cara perencanaan agar bagaimana perencanaan itu holistik, menyeluruh dan langsung pada tematiknya, lalu masuk ke temanya. Kemudian dilakukan secara terintegrari, pusat, provinsi dan hingga ke kabupaten,” ujar Bambang.

 

Dia pun mengingatkan, Kawasan Danau Toba sudah sebagai prioritas dari 10 program prioritas Pariwisata. Karena itu, pemerintah juga membuka keterlibatan seluruh stakeholders, dan masyarat untuk melakukan program pemulihan dan pengembangan di Kawasan Danau Toba.

 

Bambang berharap, program yang sduah disusun oleh pemerintah itu dapat berjalan, dengan tetap memroses berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para perusahaan perusak lingkungan di sana.

 

Program penanaman 1 juta pohon sedang berjalan. Dengan membuka 88   ribu hektar untuk persemaian pohon. “Danau Toba adalah prioritas pariwisata nasional. Kita mengupayakan agar program pemerintah tetap jalan. Kita juga tidak tutup mata dengan perusahaan perusak lingkungan. Itu ada  tim yang melakukan pemeriksaan, untuk menjatuhkan sanksi sesuai kesalahan. Harapan kita, ya sampai dengan evaluasi perizinannya. Jadi, semua ini harus berjalan paralel, menjaga kelanjutan proses dan pelestarian lingkungan. Pemerintah tetap hadir di sana untuk semua hal,” pungkas Bambang.

 

Hadir sebagai pembicara dalam dialog ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Bambang Hendroyono, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr Maruarar Siahaan, Tim Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden Abetnego Tarigan, Sekjen Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Andaru Satnyoto, Tokoh Masyarakat Sumatera Utara Brigjen. Purn. (Pol) Victor Edi Simanjuntak dan Tokoh Muda Sumatera Utara Sandi Ebenezer Situngkir, dengan dipandu oleh praktisi hukum UKI Rapen AM Sinaga.(JR)

1 Comment on Diskusi Anak Rantau: Membangun Kawasan Danau Toba, Hati-Hati ‘Penumpang Gelap’, Waspadai Terjadinya Penumpukan Kepentingan!

  1. Dengan adanya planning Pemerintah untuk pembangunan/Peletarian Danau Toba.Kiranya par Cendekiawan putra Toba di perantauan hrus bersinergy dgn Pemerintah Pusat dan Pemda Toba sekitarnya dan melibatkan masyarakat Pengusaha/Adat Toba.Spya bisa diinventory dan Field Study team dibentuk secara ber-sama2

Leave a comment

Your email address will not be published.


*