Breaking News

Disebut Sebagai Ajang Pencuian Uang dan Penghapusan Piutang Negara, Program Tax Amnesty Kembali Dipertanyakan

Disebut Sebagai Ajang Pencuian Uang dan Penghapusan Piutang Negara, Program Tax Amnesty Kembali Dipertanyakan.

Program tax amnesty yang dibuat oleh Presiden Jokowi dipertanyakan. Selain tidak kelihatan hasilnya, program itu disebut sebagai ajang penghapusan piutang negara. Kinerja Menteri Keuangan pun turut dipertanyakan.

 

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia  (AEPI) Salamudin Daeng mengatakan,  tidak ada prestasi yang membanggakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayati dalam mengelola pajak dan keuangan Indonesia.

 

“Kesuksesan yang menonjol hanyalah bahasa Inggrisnya bagus, mau bukti? Logat Jawanya sudah tak kedengaran. Selain itu saya kira tidak ada, paling tidak selama masa pemerintahan Jokowi. Pada era SBY dia diduga terlibat skandal Bank Century yang sampai sekrang ini tidak jelas urusannya,” tutur Salamudin Daeng, dalam keterangan persnya, Selasa (30/10/2017).

 

Daeng menyampaikan, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjalankan proyek tax amnesty. “Ini adalah skandal penghapusan piutang pajak pemerintah dalam jumlah besar. Skandal ini melibatkan DPR yang mensahkan Undang Undang tersebut. Akibatnya negara kehilangan potensi pajak ratusan triliun. Selain itu, tax amnesty diduga menjadi ajang pencucian uang, salah satunya kasus transfer stanchart beberapa waktu lalu,”ujar Salamudin Daeng.

 

Salamudin Daeng menyatakan, selama menjabat Menteri Keuangan dalam era Jokowi, Sri Mulyani miskin prestasi. Penerimaan pajak pemeritah jauh menurun dibandingkan periode sebelumnya.

 

“Kalau anda mengkonversi APBN Indonesia sejak 2015 sampai sekarang maka penurunan hampir separuh terhadap Dolar Amerika dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Tidak hanya penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak juga minim,” ujarnya.

 

Dia pun menduga, mantan pejabat bank dunia ini tampaknya hanya punya satu prestasi yakni memastikan Indonesia bisa bayar utang ke Bank Dunia dan lembaga keuangan lainnya.

 

“Publik tahu sebenarnya Sri Mulyani ditugaskan untuk itu. Tak peduli daya beli rakyat merosot, petani miskin, buruh makin susah, pemerintah daerah anggarannya merosot, dan lain-lain, yang penting baginya Indonesia setia dalam membayar utang,” tutur Daeng.

 

Pertanyaan selanjutnya, kata dia, dari mana dana untuk bayar utang tersebut? Tentu saja dari utang baru yang terus ditumpuk.

 

“Menteri keuangan Presiden Jokowi ini sangat ahli dalam berhutang. Akibatnya utang pemerintah Jokowi dalam 3 tahun pemerintahannya telah melampaui jumlah yang dibuat SBY 10 tahun dan lebih dari dua kali utang pemerintah Soeharto 30 tahun bahkan dengan menghitungnya pada tingkat nilai tukar saat ini,” tutur Daeng.

 

Tahun ini, lanjut dia, target penerimaan negara dari pajak dan PNBP tampaknya tidak akan tercapai. Jika perkembangan nilai tukar terus merosot maka besar kemungkinan pemerintah tidak bisa bayar utang.

 

“Apa yang akan terjadi? Jual aset negara. Aset yang mana? Aset BUMN. Kepada siapa? Kepada taipan dan asing. Prestasi yang amat sederhana,” tutup Daeng.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*