Breaking News

Direksi PT Pelindo I Pengecut, Tak Tahu Permasalahan Malah Manfaatkan FSP BUMN Bersatu Gembosi Aksi Long March Buruh Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I

Direksi PT Pelindo I Pengecut, Tak Tahu Permasalahan Malah Manfaatkan FSP BUMN Bersatu Gembosi Aksi Long March Buruh Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I.

Direksi PT Pelindo I dituding bersikap pengecut dalam menghadapi tuntutan buruh Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan yang menggelar aksi long march dari Kota Medan ke Jakarta.

 

Pasalnya, jajaran Direksi PT Pelindo I diduga kuat malah memanfaatkan sesama serikat buruh/serikat pekerja untuk menggembosi aksi buruh yang sudah tiba di depan Istana Negara itu.

 

Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Utara Nicholas Sutrisman menyampaikan, tindakan pengecut Direksi PT Pelindo I itu sangat jelas terlihat dengan disuruhnya Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) melakukan penggembosan terhadap aksi buruh yang sedang memperjuangkan nasibnya ke Jakarta itu.

 

“Begitulah sikap pengecut Direksi PT Pelindo I yang memang berperangai busuk. Malah menyuruh cecunguknya yang mengaku sebagai pengurus di Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu bernama Prakoso Wibowo mencoba menggembosi gerakan dan aksi kami,” ujar Nicholas Sutrisman, di Kantor Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Jalan Tanah Tinggi II, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (28/02/2017).

 

Padahal, lanjut Nicholas Sutrisman, sejak di Belawan dan Kota Medan, para buruh PT Pelindo I yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan itu sudah berkali-kali bersurat kepada jajaran Direksi PT Pelindo I, kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kepada Menteri BUMN hingga bersurat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar persoalan yang mereka hadapi bisa segera diselesaikan.

 

Namun, lanjut dia, tidak pernah ada niat baik dan bahkan jajaran Direksi PT Pelindo I kabur dan bahkan tidak berani berhadapan dengan para buruh yang menuntut haknya. “Hingga kami tiba di Jakarta ini, dan telah berjalan dalam aksi long march dan kemudian mendatangi Istana Negara untuk menyampaikan persoalan kami, kok pengecut sekali jajaran Direksi PT Pelindo I malah memanfaatkan sesama buruh untuk menggembosi. Pakai FSP BUMN Bersatu pula, tidak tahu malu juga tuh kawan yang mengaku dari FSP BUMN Bersatu itu,” ujarnya.

 

Nicholas pun menduga, pengurus yang mengaku berasal dari FSP BUMN Bersatu itu telah salahy alamat dan tidak memahami persoalan namun dengan sengaja berkomentar yang terkesan menjelek-jelekkan aksi para buruh PT Pelindo I yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan.

 

“Itu sudah melukai kami buruh. Dan ini sudah masuk ke jenis pencemaran nama baik. Karena itu, kami mendesak kawan dari FSP BUMN Bersatu itu menarik ucapannya, di media massa, meminta maaf dan kalau tidak akan kami laporkan karena telah menciderai perjuangan buruh dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan,” tutur Nicholas.

 

Dia pun menduga kuat, pengurus FSP BUMN Bersatu seperti itu adalah buruh yang korup dan disogok oleh Direksi PT Pelindo I untuk bicara ke publik menggembosi buruh. Sebab, pernyataannya pun telah di-publish di sejumlah media massa dengan sengaja. Seperti yang juga tersiar lewat media http://www.konfrontasi.com/content/ragam/pelindo-dianggap-tidak-langgar-uu-terkait-masalah-pekerja-kopkarpel, https://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/9K573z3b-kecewa-pelindo-i-buruh-berjalan-kaki-dari-medan-ke-istana-negara, http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/02/27/77678/0/25/Sudah-Sesuai-Hukum-dan-Peraturan-Aksi-Pekerja-Kopkartel-Dinilai-Salah-Alamat.

 

“Kami mengecek ada beberapa media massa di Jakarta dan di Medan yang juga dipergunakan oleh Direksi PT Pelindo I untuk mencoba mengelimir gerakan kita. Ini benar-benar tindakan pengecut. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

 

Sebagaimana disiarkan dalam media massa, Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo, menilai kebijakan yang diambil oleh manajemen PT Pelindo I sudah sesuai hukum dan peraturan yang belaku dalam masalah pekerja Kopkarpel.

 

Prakoso mengatakan, saat proses pengalihan pekerja Kopkarpel ke perusahaan badan hukum lain (yang memiliki izin sebagai penyedia tenaga kerja), PT Pelindo I telah membuka kesempatan kepada seluruh pekerja Kopkarpel (sekitar 1.731 orang) untuk menjadi calon pegawai PT Pelindo I, dengan melalui mekanisme perekrutan pegawai outsourcing Pelindo I dari Kopkarpel untuk menjadi pegawai tetap seperti lazimnya di BUMN lainnya.

 

“Dari proses sosialisasi yang  dilakukan oleh Pelindo I kepada seluruh pekerja Kopkarpel di semua cabang/unit kerja (4 provinsi) pada 23 Mei hingga 10 Juni 2016,” kata Prakoso kepada Wartawan di Jakarta, Senin (27/2/2017).

 

Kemudian, pengumumannya di rilis pada website Pelindo I secara transparan dan Website LMFEUI, dan surat ke seluruh Cabang/Unit Kerja pada 13 Juni 2016. Dimana Pekerja Kopkarpel yang mendaftar untuk ikut tes adalah sebanyak 1.318 orang, sisanya tidak ikut mendaftar karena dipengaruhi oleh sebuah organisasi buruh swata tidak kurang paham terkait aturan di rekeutmen Pegawai outsourcing di BUMN untuk menjadi Pegawai tetap.

 

Dia menyebutkan, dimana organisasi pekerja tersebut berjanji yang akan memperjuangkan para pekerja Kopkarpel untuk dapat diangkat langsung menjadi pegawai PT Pelindo I tanpa mengikuti proses seleksi ini sangat tidak mungkin dan menyalahi aturan internal BUMN.

 

Padahal, untuk menjadi pegawai BUMN dari pegawai outsourcing ada sebuah proses assessment nya guna menentukan besaran gaji dan status golongan Pegawai di Pelindo I nanti.

 

“Sebagai contoh  seperti yang pernah dilakukan oleh PT Dok Koja Bahari yang menjadikan Pegawai outsourcing menjadi pegawai dari Koperasi karyawan PT DKB, dimana melalui proses assement yang tranparan serta ada pembatasan usia,” jelasnya.

 

Sehingga, tidak bisa sembarangan untuk tidak lewat tes, sebab tidak adil bagi pegawai tetap BUMN yang masuk melalui berbagai proses.

 

Menurutnya, proses rekrut telah selesai dan pelamar yang lulus seleksi telah diumumkan pada 20 Februari 2017, untuk diangkat sebagai calon pegawai terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017.

 

Dari informasi yang didapat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu di Pelindo I, bahwa Kondisi saat Proses Pengalihan Pekerja Kopkarpel ke Badan Hukum Lain Pada saat proses pengalihan pekerja oleh pengurus Kopkarpel ke perusahaan lain, sbagian besar pekerja di Kopkarpel bersedia dialihkan Ke badan usaha yang berbadan hukum sah untuk menjadi perusahaan yang menjadi penyedia jasa tenaga kerja di lingkungan Pelindo I.

 

“Lalu tuntutan pesangon sesuai aturan normatif Disnaker kepada Pelindo I juga tidak mendasar Karena mereka bukan karyawan tetap di Pelindo, tetapi karyawan Kopkaroel,” ucapnya.

 

Namun, kata dia terkait tidak mau dialihkan (tetap memaksa sebagai pekerja kopkarpel), karena berfikir ada peluang untuk diangkat menjadi pegawai PT Pelindo I secara otomatis tanpa melalui proses test assement dan Pengurus Kopkarpel telah beberapa kali mengajak para pekerjanya berunding untuk kesepakatan besaran jumlah pesangon, namun tidak pernah ada kesepakatan.

 

Selanjutnya, dengan disponsori salah satu organisasi pekerja, para pekerja melakukan long-march dari Medan ke Jakarta untuk menuntut diangkat langsung menjadi pegawai PT Pelindo I secara otomatis ini tentu sebuah tindakan yang keliru.

 

“Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta agar kawan-kawan Kopkarpel untuk bisa kembali duduk dan berunding dengan pihak manajemen Pelindo I agar menemukan titik temu yang saling menguntungkan,” tegasnya.

 

Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Utara Nicholas Sutrisman mengingatkan, mengapa para buruh melakukan aksi long march dari Medan hingga ke Jakarta, dikarenakan kebebalan Direksi PT Pelindo I atas tuntutan buruhnya.

 

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sekjen DPP SBSI) Andi Naja FP Paraga menjelaskan, buruh kembali mengetuk hati nurani pemerintah, meminta Presiden Joko Widodo membuka mata hati dan telinganya agar melihat dan mau mendengar serta menyelesaikan persoalan-persoalan perburuhan di Indonesia yang tak kunjung memperoleh kesejahteraannya.

 

Ratusan buruh yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejatera Indonesia (PK SBSI) Kopkarpel UPTK Belawan-Pelindo I dari Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FIKEP SBSI) Medan akhirnya mengambil langkah untuk menyusuri jalanan Lintas Sumatera dari Medan menuju Jakarta melalui aksi jalan kaki long march.

 

“Tindakan ini, bukan tanpa alasan. Pada tanggal 2 Januari 2017, PK SBSI Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I yang tergabung dalam FIKEP SBSI melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pusat PT Pelindo I, di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Sumatera Utara,” tutur Andi Naja FP Paraga.

 

Dia menjelaskan, aksi ini merupakan respon atas tindakan Kopkarpel UTPK Belawan-Pelindo I dan PT Pelindo I yang secara tiba-tiba meminta semua buruh Kopkarpel untuk menandatangani perjanjian kerja baru dengan perusahaan outsourcing lain bila masih ingin bekerja.

 

Untuk buruh yang menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing baru, maka masa kerja selama ini dihilangkan dan kembali menjadi 0 tahun. Sedangkan untuk buruh yang tidak mau menandatangani, maka dianggap tidak lagi bekerja untuk PT Pelindo I di UTPK Belawan.

 

Hal ini bertentangan dengan hasil perundingan yang dilakukan di tahun 2016, dimana saat itu disepakati penyelesaian semua hak buruh (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kekurangan upah dan lembur) serta akan melanjutkan perundingan terkait status buruh.

 

Sebelum melaksanakan aksi, bahkan selama aksi beberapa upaya perundingan telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan, karena pihak PT Pelindo I tidak mau hadir. PT Pelindo I menganggap hal ini merupakan permasalahan Kopkarpel dan tidak berhubungan dengan PT Pelindo I.

 

“Namun karena buruh yang melakukan aksi disalurkan oleh Kopkarpel untuk melakukan pekerjaan inti di pelabuhan peti kemas PT Pelindo I, dan Kopkarpel sendiri bukanlah perusahaan outsourcing yang memenuhi ketentuan peraturan, maka menurut ketentuan undang-undang buruh Kopkarpel secara otomatis menjadi buruh PT Pelindo I,” ujarnya.

 

Tindakan PT Pelindo I merupakan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan, terutama setelah dikuatkan oleh rekomendasi Panitia Kerja Outsourcing Komisi 9 DPR RI tanggal 25 Oktober 2013, yang disepakati oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.

 

Rekomendasi tersebut meminta kepada semua BUMN untuk menghapuskan segala bentuk kerja outsourcing di dalam BUMN, dan bahkan meminta Kementerian BUMN untuk mengganti semua direksi BUMN yang menolak melaksanakannya.

 

Pada hari aksi mogok kerja ke-7 tanggal 9 Januari 2017, perwakilan SBSI diminta untuk bertemu dengan Kapolres Belawan di kantor Polres Belawan.

 

Dalam pertemuan tersebut, SBSI yang diwakili oleh Nicholas Sutrisman (Ketua Korwil SBSI Sumatera Utara), Arsula Gultom (Konsolidasi Korwil SBSI Sumatera Utara), dan Johannes Dartha Pakpahan (Staff DPP SBSI bidang Program dan Konsolidasi) menyampaikan tuntutan buruh yaitu; bayarkan semua kekurangan upah buruh sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 sesuai kesepakatan tahun 2016; bayarkan semua kekurangan upah lembur buruh tahun 2016.

 

Terkait status agar buruh diangkat menjadi buruh tetap PT Pelindo I sesuai ketentuan, karena bidang pekerjaannya merupakan inti produksi, masa kerjanya telah lebih dari 3 tahun, dan Kopkarpel bukan merupakan badan usaha resmi yang memilik ijin melakukan pelaksanaan outsourcing, atau, bila PT Pelindo I tidak mau melaksanakan ketentuan undang-undang secara otomatis, tetap pekerjakan buruh melalui Kopkarpel sambil menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun diminta perjanjian tertulis bahwa semua pihak akan mentaati apapun hasil keputusan pengadilan.

 

Hasil dari pertemuan tersebut adalah Kapolres bersedia menjadi mediator dan akan menyampaikan tuntutan buruh kepada SBSI; SBSI sepakat untuk melanjutkan aksi namun khusus hari itu (tanggal 10 Januari 2017) tidak akan dilakukan di depan kantor pusat PT Pelindo I.

 

Namun langkah yang diambil oleh Kapolres Belawan tersebut juga tidak membawa hasil, karena PT Pelindo I tetap tidak merasa bertanggungjawab atas aksi buruh. Bahkan beberapa perundingan lain yang dicoba dengan bantuan DPRD Medan dan DPRD Sumatera Utara juga tidak membawa hasil.

 

Karena arogansi PT Pelindo I yang merasa di atas hukum (tidak mau menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum), maka PK SBSI Kopkarpel UTPK Belawan di PT Pelindo I, merasa satu-satunya langkah adalah mengadukan hal ini secara langsung ke Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia di Istana Presiden Jokowi.

 

Maka pada tanggal 20 Januari 2017, PK SBSI Kopkarpel UTPK Belawan di PT Pelindo I yakni sebanyak 132 orang yang tersisa, bersama dengan 4 orang pengurus DPC FIKEP SBSI dan seorang Pengurus Korwil SBSI Sumatera Utara melakukan aksi longmarch dari Kota Medan menuju Kota Jakarta.

 

“Dari Medan, pada Jumat 20 Januari 2017, buruh diberangkatkan jalan kaki ke Jakarta dari titik keberangkatan dimulai dari depan Kantor Pusat PT Pelindo I di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100, Medan, Sumatera Utara, dan akan berakhir di depan Istana Merdeka, Jakarta,” pungkas Andi.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*