Breaking News

Diperiksa Untuk Kasus Bansos, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Akan Taat Hukum

Diperiksa Untuk Kasus Bansos, Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Akan Taat Hukum.

Pengacara Alex Noerdin, Susilo Aribowo mengatakan, kliennya siap mengikuti proses hukum yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumatra Selatan tahun 2013.

“Kita ikuti proses dari penyidik Kejagung, tadi hanya saksi. Kemarin dua kali tidak hadir, ini yang ketiga, Pak Alex menghadiri panggilan sebagai saksi hanya terkait mengenai Bansos 2013, dia sebagai Gubernur,” kata Susilo, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (26/09/2018).

Ari menegaskan, soal adanya fakta persidangan bahwa korupsi bansos ini terjadi atas perintah atasan dua terpidana yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi, merupakan hal biasa.

“Ya itu silahkan saja, itu satu hal yang biasa mereka (terpidana) bicara itu tanggungjawab atasan, nanti kita lihat perkembangannya, yang jelas penyidik akan menindaklanjuti bansos ini,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Susilo, apapun yang terjadi termasuk dalam kasus ini, seorang Gubernur atau Kepala Daerah saat menjalankan program pasti mendapati adanya usulan-usalan dari bawahannya.

“Rasanya begini, kalau namanya pimpinanan apalagi seorang Gubernur, Kepala Daerah, pasti itu ada usulan-usualan dari bawah, itu tupoksi seperti itu, sepanjang pak Alex ada tandatangan disitu artinya menyetujui, tapi proses itukan berasal dari bawah, tidak tiba-tiba dari atas,” ujar Susilo.

Selain itu, Susilo membantah jika ada yang mengaitkan dana bansos Pemprov Sumatera Selatan tahun 2013 dipergunakan untuk kepentingan Pilkada Sumatera Selatan tahun 2013.

“Ah itu enggak, bansos ya bansos, tidak ada kaitannya dengan Pilkada, di tahun yang sama tapi kebetulan saja,” katanya.

Dia berharap, panggilan Alex Noerdin kali ini merupakan panggilan yang terakhir untuk diperiksa penyidik. Namun jika dipanggil kembali, maka Alex Noerdin akan mengikuti proses penyidikan.

“Harapan saya sudah tidak ada panggilan, tapi kita ikuti proses penyidikan,” lanjut Susilo.

Kasus ini merupakan pengembangan dari dua terpidana yang sebelumnya dijadikan tersangka oleh penyidik. Kedua terpidana itu yakni mantan Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan Ikhwanuddin dan Kepala BPKAD Sumatera Selatan Laonma PL Tobing yang kini tengah mendekam dibalik jeruji besi.

Atas pengembangan dua tersangka itu dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Kejagung menerbitkan baru Nomor: Prin 45/F . 2/Fd. 1/05/2017.

Kasus ini berawal adanya temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumatera Selatan menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun.

Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik, termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah dan anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2009-2014 dan Alex Noerdin‎. Kasus ini diduga merugikan negara Rp 21 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan dugaan penyelewenangan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi atau klarifikasi SKPD dan Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*