Breaking News

Dipakai Untuk Pencitraan, OTT Saber Pungli di Samarinda Bohong Belaka

Indra Sahnun Lubis: Dipakai Untuk Pencitraan, OTT Saber Pungli di Samarinda Bohong Belaka.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di terminal peti kemas pelabuhan Samarinda oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Bareskrim Polri dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai aneh atau tidak masuk akal. Pasalnya, OTT yang telah menangkap Hambali dan Erwin anggota koperasi TKBM Komura yang diduga melakukan pungli dengan menerima uang sebesar 5 juta rupiah itu tidak memiliki dasar yang kuat.

 

Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Indra Sahnun Lubis menyampaikan, uang 5 juta rupiah yang diterima Hambali merupakan panjar untuk pekerjaan bongkar muat. Dana tersebut juga diterima atas permintaan dari pihak pengelola peti kemas pelabuhan Samarinda, yakni PT Pelabuhan Samudra Palaran (PSP).

 

“Jadi pihak PT PSP yang diwakili Markus Sinai menghubungi Hambali terus menerus dan menyuruh mengambil uang panjar 5 juta rupiah untuk pekerjaan bongkar muat. Jika dikatakan Hambali melakukan pemerasan itu sangat tidak benar. Apalagi tidak ada pelapornya,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (12/04/2017).

 

Menurut Indra, PT PSP terkesan memaksa Hambali untuk mengambil dana tersebut dengan alasan akan berangkat ke Jakarta.

 

“Karena terus dipaksa dan Hambali tidak bisa mengambil uang itu akhirnya dia memerintahkan Erwin yang juga karyawan di koperasi TKBM untuk mengambil uang tersebut ke PT PSP. Nah pada saat keluar ruangan setelah mengambil uang itu langsung di tangkap Tim Saber Pungli yang sudah berada di tempat tersebut dengan pasukan Brimob lengkap dengan senjata,” jelasnya.

 

Indra menjelaskan, untuk tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) di pelabuhan Samarinda telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh APBMI, pemilik barang (shipper), MPI, INSA, TKBM Komura dan beberapa pihak terkait yang diketahui oleh tiga instansi selaku Pembina, yaitu: Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan KSOP (Syahbandar). Tiga Pembina tersebut juga ikut bersama-sama membahas mengenai tarif yang telah disekapati.

 

“Kesepakatan bersama mengenai tarif OPP dan OPT itu sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Wilayah Samarinda. Jadi kalau ada OTT disitu sangat naif karena sudah ada aturannya,” ujarnya.

 

Selain itu, lanjut Indra, dalam membuat kesepakatan bersama mengenai tarif OPP dan OPT juga didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM/035/2007 tentang Tarif Bongkar Muat Pelabuhan (OPP/OPT).

 

“Heran dan terjekut setelah puluhan tahun bekerja melakukan bongkar muat di pelabuhan dan sekarang tiba-tiba dikatakan sebagai pihak yang melakukan pemerasan atau pungli. Polisi itu harusnya profesional dong dan bertanggung jawab atas tindakan mereka itu,” ucapnya.

 

Indra mengatakan, terkait uang sebesar 6,1 miliar rupiah yang juga ikut digarap Tim Saber Pungli karena diduga sebagai uang hasil pungli merupakan tindakan yang tidak etis. Sebab, dana tersebut adalah tabungan pekerja yang peruntukkannya untuk membayar upah pekerja yang bekerja di koperasi tersebut.

 

“Uang yang diambil Tim Saber Pungli dari brankas kasir koperasi TKBM itu adalah uang yang baru diambil dari bank oleh kasir koperasi untuk persiapan membayar upah buruh termasuk libur, panjar bongkar muat dan biaya operasi lainnya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan OTT akal-akalan itu,” ucapnya.

 

Sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul. 09.00 WIT, Tim Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri dan Polda Kaltim melakukan OTT melakukan OTT di pelabuhan Samarinda dengan barang bukti 5 juta rupiah.

 

Pada kasus tersebut, Tim Saber Pungli telah menetapkan satu orang tersangka yaitu Dwi Hari Winarno (DHW) selaku Sekretaris Koperasi TKBM Komura atas dugaan tindak pidana pemerasan, suap dan atau pencucian uang. Tidak lama setelah ditetapkan tersangka DHW pun ditahan di Mabes Polri.

 

Mabes Polri juga telah memanggil Ketua Koperasi TKBM Komura, Jafar Abdul Gaffar (JAG) untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut. Hal yang sama juga terjadi, setelah dipanggil sebagai saksi, JAG kembali dipanggil dalam status sebagai tersangka.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*