Breaking News

Diminta Bayarkan Rp 14 Miliar, Dirjen Pajak Permainkan Data Wajib Pajak, Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas

Diminta Bayarkan Rp 14 Miliar, Dirjen Pajak Permainkan Data Wajib Pajak, Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas.

Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas kepada pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) lantaran menyembunyikan dan mempermainkan data dan jumlah kewajiban pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh si Wajib Pajak.

 

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Keuangan Indonesia (LBH Keuangan Indonesia) Henri Lumban Raja mengatakan, dugaan penyelewengan dan permainan jumlah pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sering dilakukan oleh para petugas dan pejabat di Dirjen Pajak.

 

Meskipun si Wajib Pajak meminta agar diberikan penjelasan dan juga rincian besaran jumlah yang harus dibayarkannya, namun pihak Dirjen Pajak tidak mau membuka, bahkan terkesan hendak dibengkakkan jumlah itu, yang membuat si Wajib Pajak diperlakukan dengan tidak adil.

 

“Data dan informasi resmi dan baku harus dibuka kepada si Wajib Pajak, supaya ketahuan berapa besaran dan jumlahnya yang harus dibayarkan. Juga harus bisa dijelaskan secara rinci mengenai jumlah yang diwajibkan itu,” ujar Henri Lumbanraja, di Jakarta, Jumat (11/08/2017).

 

Dia memaparkan, selama ini dugaan permainan kotor para pejabat dan petugas pajak dengan Wajib Pajak terjadi karena data dan besaran pajak yang harusnya dibayarkan ke Negara tidak transparan.

 

Henri mengatakan, para petugas dan pejabat di Dirjen Pajak yang seperti itu harus dilaporkan dan diproses hukum secara tegas. Soalnya, jika hanya mengandalkan petugas pengawas di internal, sering kali mereka bermain mata, dan tidak ada tindakan.

 

“Seperti yang kami tangani. Ada klien kami yang merupakan Wajib Pajak, disuruh bayar pajak hingga Rp 14 miliar. Gila aja, emangnya darimana aja jalannya hingga sampai sebesar itu pajak yang harus dibayarkan? Lalu, kami meminta petugas dan pejabat di Dirjen Pajak untuk transparan untuk membuka dan menjelaskan besaran kewajiban pembayaran itu. Eh, tidak dibuka. Malah si Wajib Pajak ditekan dan diancam aneh-aneh. Ya kami gugatlah ke pengadilan,” tutur Henri.

 

Henri menyampaikan, gugatan pertama sudah dilakukan ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI). Gugatan itu dilanjutkan untuk membuka informasi yang ditutup-tutupi oleh pihak Dirjen Pajak kepada Si Wajib Pajak.

 

“Di persidangan KIP, klien kami yang merupakan Wajib Pajak itu  menang. KIP telah memerintahkan pihak Dirjen Pajak untuk membuka informasi itu, namun sampai sekarang tidak juga dibuka. Malah kami digugat balik. Ya udah, kita hadapi,” tuturnya.

 

Selanjutnya, kata dia, terjadi gugat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dan, pada akhir Juli 2017 lalu, Majelis Hakim PTUN juga sudah memenangkan Si Wajib Pajak.

 

“Artinya, dua kali institusi hukum telah menyatakan bahwa pihak Dirjen Pajak harus membuka informasi itu kepada si Wajib Pajak. Kok sampai sekarang tidak juga mau dibuka,” tutur pria yang mengaku sebagai Kuasa Hukum bagi seorang klien Wajib Pajak pemilik Perusahaan Garmen.

 

Dijelaskan Henri, kliennya sudah sejak 8 tahun lalu meminta agar data itu dibuka kepadanya, namun besaran Rp 14 miliar yang dibebankan oleh pihak Dirjen Pajak itu tidak kunjung bisa dijelaskan.

 

“Malah, mereka (Pihak Dirjen Pajak) melakukan proses kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN itu,” ujarnya.

 

Meski begitu, Henri mengatakan, bahwa pihaknya akan menuntut keadilan walau sampai MA sekalipun. Dia meminta para petugas dan pejabat di Dirjen Pajak itu harus diberikan sanksi tegas atas ketidakpatuhannya kepada putusan hukum.

 

“Masa begitu pejabat di Dirjen Pajak? Ya kita minta agar putusan dieksekusi, sebab pertama-tama kita sudah minta dengan baik-baik agar dijelaskan asal muasal besaran beban pajak itu, namun mereka ngotot silakan masuk ke proses hukum. Ya udah kita proses dan laporkan dan gugat, dan sudah menang, kok masih saja ngeyel dan tidak patuh pada putusan. Aneh sekali,” ujarnya.

 

Henri pun meminta agar pihak Dirjen Pajak segera saja mengeksekusi putusan yang sudah ditetapkan KIP dan PTUN itu. “Bagaimana mereka mau minta warga negara lainnya patuh bayar pajak, sedangkan mereka sendiri tidak patuh pada putusan hukum. Itu harus ditindak tegas,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*