Breaking News

Dilapori Ada Dugaan Jaksa Bermain Tuntutan, Jamwas Janji Akan Periksa Laporan di Kejati Kepri

Dilapori Ada Dugaan Jaksa Bermain Tuntutan, Jamwas Janji Akan Periksa Laporan di Kejati Kepri.

Dilapori adanya dugaan permainan dalam pembuatan dakwaan dan penuntutan yang dilakukan jaksa di Kepulauan Riau, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) M Yusni berjanji akan melakukan pemeriksaan.

Hal itu dijanjikan Jawas ketika ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakan Sultan Hasanudin, Jakarta, Kamis (31/05/2018).

“Kami akan secara profesional mendalami laporan tersebut. Bila diketemukan terjadi penyimpangan baik pada tahap pra penuntutan maupun oleh JPU yang menyidangkan akan ditindak tegas, sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Dia mengatakan, Jamwas masih menunggu laporan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) untuk menyikapi adanya dugaaan peradilan sesat terhadap Kapten Kapal Dicke bin Duddu dan kawan-kawan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Dicke bin Duddu Dkk, Mahatma Mahardhika mengaku telah melaporkan jaksa yang diduganya turut melakukan praktik kriminalisasi terhadap kliennya melalui proses pra-penuntutan dan proses penuntutan ke bagian Pengawasan di Kejati Kepri.

Menurut dia, laporan itu dilayangkannya pada Rabu (30/05/2018). Laporan itu menjelaskan, merujuk pada alat bukti surat dakwaan nomor: Reg.Perk-PDS-46/TBK/01/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani Kicky Arityanto selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun, diduga telah terjadi upaya sengaja dari jaksa mengkriminalisasi Kapten Dicke bin Duddu dkk yang saat ini menjalani proses hukum di Kepri.

JPU Kicky Arityanto dilaporkan atas dugaan telah menggunakan dakwaan yang memuat keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran, dan keliru dalam menerapkan pasal, dalam menyidangkan perkara terdakwa Dicke bin Duddu dan kawan-kawan. Dalam perspektif hukum pidana surat dakwaan termasuk akte otentik yang sah.

“Sehingga bila penuntut umum memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran, yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam kasus ini maka JPU bisa dipidana melanggar pasal 266 KUHP,” ujar Mahatma Mahardhika.

Mahatma menjelaskan, dalam surat dakwaan, JPU menuduh Dicke bin Duddu dan anak buahnya yang menjadi terdakwa juga, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Akan tetapi, lanjut Mahatma, berdasarkan fakta yang muncul selama persidangan, terungkap bahwa JPU telah keliru dalam menerapkan pasal dan surat dakwaan memuat keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran.

“Ini merupakan pengejawantahan adanya kejahatan mafia hukum secara nyata dan kasat mata, yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam perkara ini,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Dicke bin Duddu dkk disebutkan pada tanggal 29 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 WIB, dengan memakai Kapal SB. Pro Expres 03 V.BT2550, berangkat dari Pelabuhan Jurong, Singapore menuju Pelabuhan Batu Besar, Batam, Indonesia mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2).

Bahkan, menurut Mahatma, dalam perspektif uraian perbuatan pada konteks penerapan pasal ini makna mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2) mengandung arti barang-barang impor berupa 24.295 unit (1.115 box) HP dan Dji Spark Fly 144 pcs, yang dibawa dan diangkut oleh para terdakwa dengan memakai kapal SB. Pro Expres 03, tidak tercantum dalam manifest.

Mahatma melanjutkan, dalam konstruksi hukum seperti ini menyatakan bahwa manifestnya ada. Namun barang-barang impor yang diangkut Kapal SB. Pro Expres 03 tidak sesuai yang tercantum dalam manifest.

“Sesuai fakta persidangan, JPU ternyata tidak pernah membuktikan barang-barang impor yang mana saja yang dimaksud. Yang dituduhkan tidak tercantum dalam manifest, sebagaimana yang materi termuat dalam surat dakwaan. Hal ini mengindikasikan JPU memang keliru menerapkan pasal dalam surat dakwaan,” katanya.

Kesalahan itu, kata dia lagi, semakin dikuatkan ketika di persidangan JPU tidak pernah sekalipun membuktikan dakwaannya, sebab tidak mampu menghadirkan saksi ahli Imigrasi, Christian dan ahli dari Kementerian Perhubungan, Syahbandar Tanjung Balai Karimun, Hariadi. Pada persidangan tanggal (27/02/2018), katanya, hal itu semakin nyata tidak ada relevansinya dengan surat dakwaan.

Di dalam persidangan, ahli pabean yang dihadirkan JPU, Heri Sutanto malah menyampaikan, pengertian tidak ada manifest dengan barang-barang impor yang tidak sesuai dengan tercantum dalam manisfest merupakan hal yang berbeda, dan penerapan hukumnya juga berbeda.

Menurut Ahli Pabean Heri Sutanto, tidak ada manifest merupakan pelanggaran administrasi. Namun jika membawa barang-barang impor yang tidak sesuai dengan tercantum dalam manifest artinya manisfestnya ada. Tapi barang-barangnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam manisfest.

Keterangan ahli tersebut, menurut Mahatma, sesuai dengan pendapat ahli pidana, Prof Chairul Huda yang juga dihadirkan di persidangan oleh kuasa hukum terdakwa. “Prof Chairul Huda menjelaskan bahwa tidak ada manifest berarti tidak memiliki manifest. Tapi jika tidak tercantum pada manifest artinya manifesnya ada, tapi barang-barang impor yang diangkut tidak tercantum,” tutur Mahatma.

Dengan demikian, lanjut dia, bila dakwaannya adalah mengangkut barang-barang impor yang tidak tercantum pada manifest, maka cara pembuktian pelanggarannya adalah dengan membandingkan antara manifest dengan barang-barang yang diangkut.

Mahatma mengakui, masih berdasarkan fakta persidangan, JPU tercatat hanya memaksa mencoba membuktikan bahwa para terdakwa telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif. Namun disayangkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PML.04/2006, lanjut Mahatma, jenis dan ketentuan pelanggaran-pelanggaran dimana sanksinya hanya antara lain, pertama, Chop imigrasi Indonesia pada paspor nakhkoda tidak ada. Dan hanya ada chop dari imigrasi Singapura, sehingga para terdakwa dinilai melanggar UU Imigrasi. Dua, para terdakwa membawa barang impor dari Pelabuhan Internasional Jurong, Singapore menuju Batam memakai alat angkut kapal SB. Pro Express 03 V.BT2550, tanpa mengirimkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP). Tiga, Ukuran kapal “kekecilan”. Empat, importir tidak memiliki NIK. Lima, mencoba mensoal tanpa manisfest.

Maka, kata dia, surat dakwaan nomor: REG.PERK-PDS-46/TBK/01/2018, tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani Kicky Arityanto selaku JPU, terbukti secara sah dan menyakinkan, keliru dalam menerapkan pasal.

Selain memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran, kata dia, dakwaan itu tidak berpedoman pada surat edaran Jaksa Agung RI nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. “Itu tidak sesuai dengan pembuatan dakwaan,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*