Breaking News

Dilantik Presiden, Sejumlah Nama Direksi BPJS Yang Baru Mencurigakan!

Background-nya Tidak Dikenal Publik Dan Tak Proporsional, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Ulang

Tak Dikelan Publik, Banyak Berasal Dari Latar Belakang Keuangan Dan Bank. BPJS Dicurigai Akan Profit Oriented.

Presiden Jokowi diingatkan agar melakukan evaluasi ulang terhadap sejumlah nama Direksi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)yang baru. Sejumlah nama Direksi BPJS di kalangan publik menimbulkan reaksi negatif.

Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS (FMP BPJS) Hery Susanto mengungkapkan, sejumlah nama yang duduk dijajaran Direksi dan Dewan Pengawas menunjukkan ketidakjelasan masa depan pengelolaan BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menyayangkan nama-nama direksi BPJS Ketenagakerjaan yang mayoritas dari kalangan eksternal BPJS Ketenagakerjaan. Ada tujuh nama yang didapuk duduk sebagai Direksi. Nama-nama itu tidak popular di kalangan stakeholder BPJS Ketenagakerjaan. Nama-nama itu mencurigakan juga kok bisa duduk di sana,” ujar Hery Susanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (23/02/2016).

Sedangkan satu nama berasal dari internal BPJS Ketenagakerjaan yakni Enda Ilyas Lubis. “Yang bersangkutan kini sudah mendekati usia pensiun,” ujarnya.

Dari komposisi Direksi BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, lanjut Hery, orang-orang itu dianggap tidak proporsional dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan ke depan.

Seharusnya, menurut Hery, komposisinya dari 7 orang Direksi itu, paling tidak 2 orang lagi harus berasal dari internal. Sebab kalau tidak mempertimbangkan keseimbangan internal dan eksternal, pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan ke depan bisa babak belur.

“Jika tidak ada keseimbangan, ya bisa berat dalam mengelola  manajemen BPJS Ketenagakerjaan yang semakin berat tantangannya. Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya mesti lebih peka melihat proporsionalitas itu. Belum terlambat, masih bisa dievaluasi kok,” ujar Hery.

Selanjutnya, diungkapkan Hery Susanto, BPJS Ketenagakerjaan ini malah dipimpin oleh seorang banker swasta yang berasal dari CIMB Niaga yakni salah satu Grup Lippo. Hery menyampaikan, Lippo Group adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Mochtar Riady. Grup ini memulai usaha dengan Bank Lippo yang telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga. Perusahaan ini kemudian mengembangkan diri di usaha properti yang kemudian berkembang di Indonesia, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Selain di usaha properti juga melakukan pengembangan bisnis eceran, telekomunikasi, dan berbagai jenis usaha lainnya.

Menurut Hery, Grup Lippo ini juga diketahui turut aktif sebagai tim pemenangan dalam suksesi Jokowi dalam Pilpres lalu.

Diterangkan dia, untuk komposisi Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru ini, mayoritas diduduki oleh kalangan profesi dari sektor keuangan dan perbankan.

Diungkapkan Hery, dari tujuh orang Direksi, sebanyak lima orang anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru berasal dari latar belakang keuangan dan perbankan yakni Agus Susanto, Krisna Syarif, Evi Afiatin, Sumarjono dan Amran Nasution.

“Hanya satu orang direksi yang berasal dari dalam BPJS Ketenagakerjaan yakni Enda Ilyas Lubis. Sedangkan  Naufal Mahfudz berprofesi di bidang SDM, yang sebelumnya menjabat sebagai direksi SDM di LKBN antara,” ujar Hery Susanto.

Hery mengingatkan, komposisi direksi yang didominasi oleh orang-orang sektor keuangan dan perbankan itu sangat tidak relevan bagi pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang harus mengedepankan pelayanan dan pro kemanusiaan.

“Jangan sampai BPJS Ketenagakerjaan ini malah akan memprioritaskan pencapaian profit oriented, atau malah sibuk mencari uang untuk investasi semata. Ingat, BPJS Ketenagakerjaan itu harus mengarus-utamakan manfaat program BPJS bagi peserta, baik dari kalangan pekerja dan masyarakat luas,” ujar dia.

Agenda meningkatkan kepesertaan dan juga menagih iuran BPJS Ketenagakerjaan, menurut Hery, tetap diperlukan, namun kemanfaatan BPJS bagi peserta harus tetap menjadi substansi. “Bukan menjadi agenda kesekian lho. Itu yang utama, mengedepankan manfaat BPJS bagi peserta,” ujarnya.

Bagaimana pun, lanjut dia, Presiden Jokowi harus membuka evaluasi yang transparan kepada publik tentang kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang lama, dan juga komposisi Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru. Sebab, jika dilakukan sembunyi-sembunyi, dipastikan akan banyak ekses negatif yang akan menimbulkan gejolak yang tidak baik di masyarakat.

“Kepemimpinan era sebelumnya harus dievaluasi, terutama dalam kemanfaatan bagi peserta, seperti urusan JHT yang lambat, iuran Dana pensiun, rusun bagi pekerja, sosialisasi program, mutasi karyawan, dan lain-lainnya,” kata Hery.

Dikhawatirkan juga, dengan komposisi Direksi yang baru, kepastian bahwa kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan ke depan semakin dipertanyakan.

“Kami khawatir, dengan komposisi direksi yang beredar itu, malah akan semakin menjauhkan aspek manfaat program untuk peserta. Jadi, tolong dikocok ulang, agar sesuai dengan asa dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Agar lebih baik dari kinerja Direksi yang lama, agar harapan publik terpenuhi,” pungkas Hery.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru, Agus Susanto mengatakan, lima tahun ke depan BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Agus mengatakan, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang sekitar Rp246 triliun banyak tantangannya. Tidak hanya menjamin kesejahteraan para pekerja di Indonesia, melainkan harus memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Kami akan konsolidasi dengan tim yang sudah jalan, kita akan akselerasi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, tentu program yang sudah bagus akan kita teruskan, yang perlu pembenahan akan kita lakukan akselerasi, bisa memberikan manfaat maksimal kepada para pekerja tersebut,” kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Saat ini, lanjut dia, Presiden Jokowi mengamanatkan kepada jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk dikelola lebih baik lagi, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

“Ini tantangan baru, karena dulu yang berbadan hukum persero, yang profit oriented, sekarang menjadi badan hukum publik yang nonprofit, tentunya kami akan fokus kepada pelayanan, dan tidak hanya itu, tetapi manfaat kepada peserta menjadi prioritas kami, tentu strategi seperti apa, nanti detilnya saya akan sampaikan,” ujarnya.

Untuk mengelola BPJS Ketenagakerjaan, Agus mengaku dalam waktu dekat ini akan mengadakan konsolidasi serta melihat roadmap yang sudah ada. “Ini menjadi tantangan bagi kami direksi yang baru, bahwa kita harus inovatif, kita harus memberikan suatu inovasi baru dalam rangka memberikan manfaat yang maksimal kepada peserta, di samping itu tidak hanya memberikan manfaat tapi juga efek positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional, itu yang akan kita rumuskan sama-sama, kebetulan kita baru hari ini ketemu,” ujarnya.

Presiden Jokowi telah melantik dewan pengawas dan direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan Selasa (23/2/2016). Pengurus baru BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini akan menjabat hingga 2019.

Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan diangkat berdasarkan keppres 25/P/2016. Sementara Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diangkat berdasarkan Keppres 24/P/2016.

Usai melaksanakan sumpah jabatan, seluruh pengurus BPJS ini kemudian menandatangani berita acara pengangkatan secara bergantian. Kemudian, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta pejabat lainnya memberikan ucapan selamat.

Adapun para pejabat yang hadir, antara lain adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.(JR-1)

Berikut daftar pengurus BPJS Kesehatan:

Dewan pengawas
1. Chairul Radjab Nasution, Ketua Dewan Pengawas
2. Sri Hartati, Anggota Dewan Pengawas
3. Michael Johannis Latuwael. Dewan Pengawas
4. Roni Febrianto, Anggota Dewan Pengawas
5. Misbahul Munir, Anggota Dewan Pengawas
6. La Tunreng, Anggota Dewan Pengawas
7. Karun, Anggota Dewan

Dewan Direksi

1. Fachmi Idris
2. Kemal Imam Santoso
3. Bayu Wahyudi
4. R. Maya Amiarny Rusady
5. Andayani Budi Lestari
6. Mira Anggraini
7. Mundiharno
8. Wahyuddin Bagenda

 Berikut daftar pengurus BPJS Ketenagakerjaan:

 Dewan Pengawas

1. Guntur Witjaksono dari unsur Pemerintah (Ketua)
2. Syafri Adnan Baharuddin dari unsur Pemeritah
3. Eko Darwanto dari unsur Pekerja
4. Rekson Silaban dari unsur Pekerja
5. M Aditya Warman dari unsur Pemberi Kerja
6. Inda D Hasman dari unsur Pemberi Kerja
7. Poempida Hidayatulloh dari unsur Tokoh Masyarakat

Dewan Direksi

1. Agus Susanto (Direktur Utama)
2. Krishna Syarif
3. Evi Afiatin
4. Enda Ilyas Lubis
5. Amran Nasution
6. Sumarjono
7. Naufal Mahfudz

Leave a comment

Your email address will not be published.


*