Breaking News

Dikuasai Asing, Kok Presiden Jokowi Bilang Tak Perlu Bangga Dengan Kekayaan Alam Indonesia

Dikuasai Asing, Kok Jokowi Bilang Tak Perlu Bangga Dengan Kekayaan Alam Indonesia.

Pernyataan Jokowi bahwa Indonesia tak perlu bangga dengan kekayaan alam telah mengabaikan pasal 33 UUD 45.

 

Menurut Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak, pernyataan itu sekaligus bukti bahwa ketidakpedulian Jokowi pada Sumber Daya Alam (SDA) yang mengakibatkan SDA Indonesia sangat mudah dikuasai Asing.

 

“Padahal dengan bangga pada kekayaan alam maka anak negeri akan menjaganya bukan bermalasan sebagaimana tuduhan Jokowi dalam argumennya tersebut,” tutur Bastian, di Jakarta, Kamis (08/02/2018).

 

Pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi, jelas dia, saat memberi arahan di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 6 Februari 2018 itu, sangatlah melukai hati rakyat Indonesia.

 

“Ketika mensyukuri SDA tentu saja dengan menjaganya dari tangan korporasi asing yang hanya mengeksploitasi SDA kita,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

 

Menurut Bastian, pernyataan Jokowi juga tidak didasari data valid, mengapa? Orang Jepang, Korea, China, Singapura, dan Malaysia bangga dengan negeri dan Tanah Air-nya karena mereka sendiri yang punya dan menguasai bumi, air, dan segala isinya yang dinikmati oleh rakyatnya sendiri.

 

“Sementara SDA kita umumnya dikuasai Asing, mengutip pernyataan Mochtar Naim, bahwa 95 persen penduduk asli (Pribumi) hanya menikmati 5 persen ekonomi sementara 5 persen yang umumnya non-pribumi malah menguasai 95 persen kekayaan ekonomi negeri ini dari hulu sampai ke muara, di darat, laut, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di dunia ini,” tutur Bastian.

 

Menurut Bastian, pernyataan Jokowi sekaligus menasbihkan dirinya sebagai penganut paham neoliberal dan tidak menjunjung tinggi konstitusi.

 

“Barangkali kalau yang menyatakan demikian rakyat atau sebuah organisasi akan dianggap makar. Tapi karena yang menyatakan demikian Presiden maka tidak dianggap makar. Kita semua tahu bahwa SDA kita secara de jure milik Indonesia akan tetapi secara de facto dikuasai kapitalis mancanegara dan konglomerat nonpribumi yang sudah mencengkamkan kukunya sejak dulu,” ujarnya.

 

Ambil contoh blok migas, menurut Bastian, dari total ratusan blok migas yang ada, sekitar 70 persen sudah dikuasai dan dikelola oleh kontraktor asing. Belum lagi Perusahaan Gas Negara (PGN) yang saat ini 43 persen dikuasai Asing itu belum ditambah utang PGN pada swasta, sehingga bila diakumulasikan dengan utang maka swasta dan Asing menguasai 84 persen PGN.

 

Bastian menyampaikan, Presiden Jokowi tampak menutup mata dan telinga, negara-negara maju bukan hanya SDM yang hebat akan tetapi mereka jelas bangga dengan SDA-nya sehingga pengelola dari luar harus patuh pada regulasi yang mereka buat bukan seperti Indonesia.

 

“Realitas itu yang ditutupi Jokowi sehingga mengarahkan kita untuk tidak bangga pada kekayaan alam kita,” ujarnya.

 

Harus diingat, lanjut dia, bahwa amanat pasal 33 UUD 45 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

“Jelas Jokowi telah melenceng dari konstitusi, dan melenceng dari rakyat Indonesia,” pungkas Bastian.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*