Breaking News

Digusur dari Rumah Susun, Warga Keturunan Cina Mengadu

Digusur dari Rusun, warga keturunan Cina mengeluh.

Ratusan warga keturunan Tionghoa yang menghuni Rumah Susun (Rusun) Kapuk Muara, Jakarta Utara, mengeluhkan pelayanan di tempat hunian mereka.

Mereka pun mendatangi Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) atas penggusuran sepihak yang dilakukan pemerintah melalui pengelola Rusun kepada mereka.

Kepada ARUN, para warga etnis Tionghoa itu mengeluhkan tindakan sewenang-wenang pemerintah provinsi DKI Jakarta, dimana mereka dipaksa keluar sebelum perjanjian sewa menyewa rusun berakhir.

Sekretaris Jenderal DPP ARUN Bob Hasan mengatakan, tindakan Pemerintah Provinsi Jakarta yang dilakukan pengelola rusun sangat melukai hati masyarakat yang telah menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28.

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya dan setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Di hadapan ratusan warga keturunan Cina di rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara itu, Bob Hasan menyampaikan, hak-hak warga yang menempati rusun Kapuk Muara layak untuk dilindungi karena mereka telah menempati rusun tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa.

“Dalam perjanjian disebutkan bahwa kontrak mereka belum habis tetapi kenapa mereka harus digusur sekarang, ada apa dengan pemprov DKI?” tegas Bob Hasan dalam keterangan pers Kamis (28/04/2016).

Bob Hasan meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok untuk menaati Perjanjian Sewa Menyewa Rusun.

“Bila Ahok tetap melakukan pengusuran, kita akan segera melaporkan tindakan kesewenang-wenangan Ahok ke Komnas HAM dan bila perlu kita akan membuat laporan ke pihak Kepolisian” tegas Bob Hasan.

Sebanyak 10 unit rumah sewa susun sederhana di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta utara disegel petugas gabungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama dengan Dinas Perumahan Jakarta Utara.

Salah satu pengelola rusun Kapuk Muara Iwan menyampaikan, penyebab ke 10 unit rusun tersebut disegel karena ketidaksesuaian antara nama pemilik Surat Perjanjian (SP) dengan penghuni unit tersebut.

“Kemarin ada sidak, ketahuan ada 10 unit yang tidak sesuai dengan SP, akhirnya langsung disegel,” kata Iwan seperti dilansir, Jumat (22/4/2016).

Iwan mengungkapkan ada 700 unit 6 blok rusun yang disidak. Dari pukul 16.00 hingga 22.00 dilakukan penyidakan, hasilnya didapatkan 10 unit rusun di blok F yang terindikasi terjadi jual beli unit rusun.

Dikatakan Iwan, beberapa penghuni rusun mengaku membeli unit rusun dikisaran harga Rp 30 juta. Menurut penuturan Iwan si penghuni enggan menyebut nama yang menjual kepadanya.

Seluruh penghuni rusun yang disegel dipaksa untuk segera meninggalkan hunian tersebut. “Kemarin mereka ngaku memang ada beli tapi mereka cuma bilang pemilik yang dulu, kalo orang dulu ya enggak tau lagi ke mana,” ujar Iwan.

Rusun Kapuk Muara dibangun pada 2004, merupakan hunian yang dulunya diperuntukan sebagai tempat tinggal bagi warga gusuran kolong tol Pejagalan.

Seiring banyaknya penggusuran di Ibukota, saat ini tidak hanya warga bekas kolong tol pejagalan yang menghuni, beberapa warga lain seperti mantan warga Kalijodo juga mendiami rusun itu.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*