Breaking News

Digugat Karena Sembunyikan Hasil Kajian Reklamasi, Menko Maritim Mangkir dari Sidang

Digugat Karena Sembunyikan Hasil Kajian Reklamasi, Menko Maritim Mangkir dari Sidang.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta merasa heran dengan ulah Menteri Koordinator Kemaritiman dan ESDM (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan. Soalnya, dalam persidangan yang dilakukan di Ko Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (03/04/2017).

 

Anggota Koalisi dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atau Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Rayhan Dudayev menyampaikan, Menko Maritim Luhut Pandjaitan sepertinya bersengaja mangkir, tidak membuka dan menyembunyikan hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta.

 

“Hal ini terungkap saat sidang lanjutan gugatan informasi publik yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang diwakili oleh ICEL,” ujar Rayhan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (03/04/2017).

 

Dia mengatakan, dalam sidang, Menko Luhut melalui perwakilannya menyatakan bahwa kajian hanya berbentuk presentasi berisikan rekomendasi singkat terkait reklamasi.

 

“Masa hanya berupa rekomendasi singkat tanpa memaparkan kajian komprehensif sebagai dasar pernyataan di berbagai media? Aneh,” ujarnya.

 

Pengacara Publik dari LBH Jakarta Nelson Simamora juga menilai sikap yang Menko Maritim itu sangat tidak konsisten.

 

“Menko Maritim tidak konsisten dalam ucapannya yang menyatakan reklamasi dapat dijalankan berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Seharusnya, tanpa dilakukan sengketa pun, Menko Maritim dapat mempublikasikan kajiannya untuk membuktikan pernyataannya,” ujar Nelson.

 

Jelaslah, lanjut Nelson, sikap Menko Maritim itu merupakan preseden buruk terhadap hak publik akan informasi pada pembangunan yang berdampak bagi orang banyak.

 

Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyampaikan, kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta penting untuk diketahui, supaya publik dapat membandingkan hasil kajian tersebut.

 

“Supaya semua orang tahu apakah dibuat secara objektif dan sesuai dengan kaidah kajian yang ada. Ini menjadi pertanyaan kami, Kemenkomaritim membuat atau tidak kajian reklamasi, atau menyembunyikannya karena terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kajiannya? Sekali lagi, ini menujukkan tidak ada dasar yang kuat dari Menko Luhut untuk melanjutkan proyek reklamasi dan bertindak sewenang-senang,” ujarnya.

 

Marthin melanjutkan, dari proses sidang keterbukaan informasi, publik dapat mengetahui, pembangunan yang berdampak bagi puluhan ribu masyarakat, tidak dibuat dengan profesional.

 

“Terbukti, Kemenko Maritim sampai saat ini tidak menunjukkan kajian komprehensif terkait aspek sosial, lingkungan, dan hukum dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta,” ujarnya.

 

Sidang Komisi Informasi Pusat nomor Register 050/KIP-PS/2016 antara Rahyan Dudayev dengan Kemenko Bidang Kemaritiman RI dan Pendaftaran Permohonan Sengketa Informasi Publik antara LBH Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kembali digelar pada Senin, 3 April 2017, pukul 13.00 WIB, di Komisi Informasi Pusat RI, Graha PPI, lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 8, Gambir, Jakarta Pusat.

 

Pasca dilakukannya sidang kedua keterbukaan informasi dengan nomor 050/X/KIP-PS/2016 terkait informasi kajian Reklamasi Teluk Jakarta, sidang ketiga ini pun kembali digelar.

 

Marthin menjelaskan, hingga sampai sidang kedua, pihak tergugat, Kemenkomaritim tidak dapat menunjukkan kajian lingkungan, sosial, dan hukum terkait reklamasi secara komprehensif sebagaimana yang terus disampaikan oleh Menkomaritim bahwa kajian reklamasi telah dibuat.

 

Di sisi lain, pada bulan Mei 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menghentikan sementara kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan memberikan sanksi administratif kepada PT Muara Wisesa.

 

Penghentian sementara itu dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.355/Menlhk/Setken/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta.

 

Selain itu, ada juga Surat Keputusan dengan nomor SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2b (C), Pulau 2 a (d) dan Pulau G serta Pembatalan Rencana Reklamasi Pulau 1 (E) di Pantai Utara Jakarta.

 

“SK sudah diperpanjang berkali-kali tanpa alasan yang tidak diketahui. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang berkali-kali meminta SK tersebut tak kunjung mendapatkannya. Oleh karena itu melalui LBH Jakarta, Koalisi akan mengajukan sengketa ke KIP,” ujar Marthin.

 

Sidang lanjutan akan diadakan kembali pada 10 April 2017 dengan agenda pembuktian sebelum dilaksanakannya putusan Komisi Informasi Pusat.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*