Breaking News

Diduga Tunggangi BPJS Untuk Kepentingan Politik Praktis, Megawati dan Direksi BPJS Kesehatan Dikritik Keras

Diduga Tunggangi BPJS Untuk Kepentingan Politik Praktis, Megawati dan Direksi BPJS Kesehatan Dikritik Keras.

Para politisi dan pejabat yang berniat berpolitik praktis dikritik keras dan diminta untuk menghentikan upaya politisasi terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

Tidak bisa dipungkiri, banyak politisi yang hendak menumpang dan malah memanfaatkan program negara itu untuk kepentingan politik praktisnya.

 

Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto dalam siaran persnya, Selasa (18/07/2017).

 

Menurut Hery, ulah para politisi sudah keterlaluan dan bahkan menghambat hak rakyat untuk memperoleh pelayanan BPJS.

 

“Kami mengkritik keras dan sangat menyayangkan digelarnya perhelatan HUT BPJS kesehatan dengan tampilan yang terkesan mencari muka secara politik dihadapan rezim lama, yang sebenarnya sudah off to date untuk didaur ulang dalam peringatan  acara puncak HUT BPJS kesehatan yang ke 49 beberapa hari lalu,” tutur Hery Susanto.

 

Oleh karena itu, dia meminta agar dilakukan koreksi dan kaji ulang pada jajaran Direksi BPJS Kesehatan untuk kelak dalam sesi seremonial yang menjadi rutinitasnya.

 

Dijelaskan Hery, memang per 15 Juli diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan. Peringatan ini rutin dilakukan setiap tahun, walaupun dalam perjalanannya BPJS Kesehatan sendiri baru menempuh tiga setengah tahun, sejak BPJS kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari  2014.

 

BPJS Kesehatan, dia mengingatkan, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun warga pada umumnya.

 

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama PT Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.

 

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

 

Saat ini, program JKN-KIS telah menjadi program terbesar di dunia, dalam arti jumlah kepesertaan yang hampir mencapai 174 juta orang dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.

 

“Jumlah kepesertaan ini akan terus bertambah seiring waktu hingga tercapainya cakupan semesta, yang diharapkan dapat terwujudkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019,” ujarnya.

 

Pada tanggal 17 Juli 2017, lanjut Hery, diperingati HUT BPJS Kesehatan yang ke 49. Peringatan HUT BPJS kesehatan tahun ini diwarnai kegiatan Saresehan Nasional dan puncak HUT BPJS kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta.

 

Namun, menurut Hery, ada yang janggal dalam perayaan puncak acara tersebut.  Terselip agenda penandatanganan prasasti dan pidato kenegarawanan dari Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri.

 

“Hal ini kami nilai janggal karena semestinya hal ini tidak disajikan untuk seorang mantan presiden RI, lebih tepat yakni dilakukan oleh presiden RI saat ini, Joko Widodo.  Jikapun Presiden Jokowi berhalangan cukuplah diwakili oleh menteri terkait,” ujarnya.

 

Dia menegaskan, hal itu tidaklah tepat dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam peringatan acara yang dimaksud, karena BPJS kesehatan bukanlah bagian dari partai politik tertentu.

 

“Meski ada rumors kuat jika Dirut BPJS Kesehatan sekarang mempunyai relasi kuat dengan kolega Megawati Soekarnoputri saat keterpilihannya sebagai Dirut BPJS Kesehatan pada seleksi kepemimpinan BPJS di akhir 2015 lalu.  Bahkan disinyalir banyak pihak seleksi Direksi BPJS yang lalu tidaklah memiliki kompetensi,” ungkapnya.

 

Meskipun, Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dibuat saat rezim Megawati berkuasa yang menjadi alasan disajikannya acara khusus tersebut, akan tetapi menurut Hery, itu bukan alasan yang kuat, malah terkesan dipaksakan.

 

“Bagaimanapun, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang harus mencerminkan imparsial dari bagian kekuatan politik manapun. Ini merupakan langkah mundur dari sisi periodesasi kepemimpinan nasional yang tidak mungkin ditarik ke belakang dari zaman rezim kekinian,” kata Hery.

 

Karena itulah, semua pihak diminta untuk melakukan kontrol yang kuat dan menolak politisasi BPJS oleh para politisi untuk kepentingan praktis sepihak. “Stop politisasi BPJS,” pungkas Hery.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*