Breaking News

Diduga Telah Didelapanenamkan, Pengusutan Kasus Korupsi Pembelian Pesawat Turbo Caribou di Papua Mogok di Pidsus Kejaksaan Agung

Diduga Telah Didelapanenamkan Jaksa, Pengusutan Kasus Korupsi Pembelian Pesawat Turbo Caribou di Papua Mogok di Pidsus Kejaksaan Agung.

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian pesawat bekas jenis DHC-4T Turbo Caribou  oleh Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, diduga telah didelapanenamkan (diamankan dan tidak akan diusut lagi karena telah mendapat sogokan-Red) oleh jaksa penyidik di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

 

Kaus yang sudah masuk ke proses penyidikan sejak dua tahun lalu itu, disebut telah merugikan Masyarakat Papua melalui keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Puncak Papua sebesar Rp 146 miliar.

 

Selain itu, pengadaan pesawat ini sarat dengan kolusi dan nepotisme, yang dimonopoli oleh Bupati Puncak Papua Willem Wandik dan kawan-kawannya.

 

Ketua Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) Arnold Wendanas menyampaikan, pengadaan pesawat produksi 1970-an itu malah dipaksakan oleh Bupati dan rekanannya sebagai pesawat baru yang akan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Puncak.

 

“Kami menduga kuat, pengusutan kasus ini sudah didelapanenamkan oleh penyidik di Kejaksaan. Sejak dari pengusutan masih dilakukan di Kejaksaan Tinggi Papua, hingga sudah setahun lebih masuk diambilalih oleh Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Kejaksaan Agung ini, prosesnya mogok alias jalan di tempat. Ini mengherankan sekali. Kami mendesak agar Jampidsus segera mengumumkan terangka dan segera mengusut tuntas kasus ini,” ujar Arnold Wendanas kepada wartawan, usai kembali menanyakan penanganan kasus itu di Kompleks Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (06/04/2017).

 

Sebelumnya, pada 15 Maret 2017 lalu, Arnold dan rekan-rekannya sudah datang menanyakan progress report pengusutan kasus itu ke Gedung Bundar, Kejaksaan Agung. Kini, mereka kembali datang dan memasukkan surat mempertanyakan pengusutannya lagi.

 

“Kalau sudah begini, kami sudah tidak percaya lagi kepada jaksa. Di sini pun kasus ini tidak diusut. Kami menduga kuat, jaksa dengan Bupati Puncak yakni Willem Wandik dankawan-kawannya telah bermain mata dengan pihak kejaksaan, sehingga kasus ini tidak diusut. Ini sudah dua tahun loh,” ujar Arnold.

 

Dia pun berjanji, akan menyampaikan persoalan ini ke berbagai pihak, termasuk ke Presiden Joko Widodo. Dia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung. “Karena praktek-praktek delapan enam seperti dalam kasus ini masih terus terjadi di Kejaksaan Agung pun,” ujarnya.

 

Arnold pun berjanji, selain terus mempertanyakan penanganan kasus itu ke Jampidsus, pihaknya juga akan melaporkan urusan ini ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, ke Komisi Kejaksaan, ke Komisi III DPR RI dan ke Presiden Joko Widodo.

 

Menurut Arnold, pembelian pesawat merek DHC-4T Turbo Caribou yang diduga merugikan keuangan Negara yang peruntukannya Rakyat Papua sebesar Rp 146 miliar itu adalah mimpi buruk bagi masyarakat di Kabupaten Puncak, Papua.

 

“Pembelian pesawat itu adalah mimpi buruk bagi kami. Pertama-tama, kami Masyarakat Papua merasa dibohongi dengan pembelian pesawat itu. Bukan pesawat itu prioritas kami. Pembelian pesawat itu sudah kami protes berkali-kali ketika masih proses peng-anggaran di Pembkab Puncak dan DPRD, tidak mau dengar mereka. Kedua, pesawat itu adalah pesawat tidak jelas, pesawat bekas, namun dibeli dengan harga seperti harga pesawat baru. Ketiga, pesawat itu pun sudah tidak bisa dipergunakan. Pada saat latihan uji coba, pesawat itu sudah langsung jatuh, hancur. Dan terancamlah nyawa orang-orang Papua. Padahal peswat baru beli,” tutur Arnold.

 

Arnold sangat menyayangkan sikap Bupati Puncak, Papua Willem Wandik dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, yang memaksakan pembelian pesawat tersebut. Anggaran yang sangat besar, menurut dia, dibuang dan sangat merugikan masyarakat Papua.

 

“Sedangkan untuk perbaikan jalan-jalan di Kabupaten Puncak pun Pak Bupati tidak peduli. Jangankan jalan kampung, jalanan di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di Kabupaten Puncak, Papua pun hancur. Hampir semua fasilitas umum yang mendasar tidak ada yang bisa dipergunakan baik,” ungkapnya.

 

Arnold mengatakan, selama Kabupaten Puncak, Papua dipimpin Bupati Willem Wandik, belum ada perbaikan fasilitas dan juga perkembangan penduduk yang baik. Bahkan, hampir semua anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Puncak itu dimonopoli oleh Bupati dan keluarganya.

 

“Bupati jarang sekali ada di Kabupaten Puncak. Mengunjungi kami warga pun tidak pernah. Pada saat mau pilkada saja dia datang.Setelah jadi Bupati, tidak pernah kelihatan lagi. Kami tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Bupati. Yang pasti, dari proses pembangunan di Kabupaten Puncak, tidak ada yang terjadi. DPRD pun dikendalikan oleh Bupati. Ini semua seperti mimpi buruk bagi kami,” ujar Arnold.

 

Selain itu, Arnold menyampaikan, sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Puncak, Papua Willem Wandik, selalu tidak pernah diusut tuntas. Arnold merasa heran, setiap kali ada perbuatan melanggar hukum dan juga penyelewengan jabatan dan kekuasaan, termasuk penyelewengan anggaran yang dilakukan Willem Wandik, tidak pernah terjerat hukum.

 

“Bahkan sejak di Papua, aparat hukum tidak pernah tuntas mengusut kasus-kasusnya. Seperti kasus korupsi pembelian pesawat Caribou ini, jalan di tempat saja terus. Kami menduga, jaksa di Papua dan jaksa di Pidsus Kejaksaan Agung ini pun sudah masuk angin. Mereka ini mungkin saja sudah dikasih uang besar-besaran oleh Bupati, sehingga tidak akan mengusut kasus-kasusnya,” tutur Arnold.

 

Oleh karena itu, dijelaskan Arnold, Masyarakat Papua, khususnya dari Kabupaten Puncak Papua, akan terus menagih dan mempertanyakan kinerja Jampidsus atas pengusutan kasus yang sudah dua tahun lebih ditangani Jaksa, dan belum ada keseriusan mengusutnya.

 

Atas kehadiran mereka, Staf Kapuspenkum Kejaksaan Agung berjanji akan menyampaikan dan akan menginformasikan perkembangan penaganan perkara itu nantinya. “Kalau yang kami tahu, kasus ini masih sedang dalam proses penyidikan. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” ujar salah seorang staf Kapuspenkum yang menerima surat protes dari Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) itu.

 

Terkait penanganan kasus ini, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik) Warih Sadono menyampaikan, dirinya belum ada sebulan dilantik sebagai Dirdik yang baru menggantikan Dirdik sebelumnya Fadel Jumhana yang dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Karena itu, Dirdik yang baru Warih Sadono juga berjanji akan mengecek terlebih dahulu proses yang sudah dilakukan oleh penyidiknya terkait dugaan kasus korupsi pembelian pesawat Caribou di Kabupaten Puncak  Papua tersebut.

 

“Nanti saya cari dulu data infonya ya. Kan saya masih baru bergabung di Direktorat Penyidikan ini,” ujar Warih Sadono.

 

Sebanyak lima orang perwakilan Masyarakat Papua, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pada 15 Maret 2017, mereka juga sudah datang mempertanyakan penanganan kasus itu ke Jampidsus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*