Breaking News

Diduga Politisir Kasus Korupsi Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Masyarakat Minahasa Akan ke KPK dan Laporkan Jaksa Agung ke Presiden

Diduga Politisir Kasus Korupsi Bupati Minut Vonnie Panambunan, Masyarakat Minahasa Akan ke KPK dan Laporkan Jaksa Agung ke Presiden.

Seratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Minahasa (Gema Minahasa) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (12/04/2018).

Gema Minahasa mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo segera menindak tegas jaksanya di daerah, karena tidak kunjung mentersangkakan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan berserta kroni-kroninya, dalam dugaan kasus korupsi proyek Pemecah Ombak.

Koordinator Gema Minahasa Reynold Mandagi menyampaikan, mereka sudah muak dengan sepak terjang aparat penegak hukum di daerah, yang sangat kasat mata kucing-kucingan dan tebang pilih dalam pengusutan korupsi Bupati.

“Kami dari Gerakan Masyarakat Minahasa sudah geram dengan sikap Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dan para kroninya, yang melakukan korupsi. Sialnya, aparat penegak hukum pun lemah syahwat dan tidak kunjung menetapkan Bupati sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Pengadaan Proyek Pemecah Ombak, yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 8,8 miliar,” tutur Reynold, dalam orasinya.

Dengan membawa baliho besar bergambar Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang sedang bertemu dengan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan dan foto Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bertemu dengan putranya Bupati Vonnie, para pendemo mengingatkan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung agar tidak melempem membongkar kasus ini, lantaran sesama kader Partai Nasdem.

“Sudah tiga kali terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara yang menangani kasus ini, namun tidak juga diusut tuntas. Bahkan, Vonnie Anneke Panambunan yang kini berpindah Partai Politik ke Nasional Demokrat (Nasdem) diduga kuat untuk mencari perlindungan dan menghentikan kasusnya lewat Jaksa Agung HM Prasetyo,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, lanjut dia, HM Prasetyo adalah kader Partai Nasdem, dan Vonnie Anneke Panambunan melalui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hendak menghentikan perkara ini.

Gema Minahasa menyampaikan lima tuntutannya kepada Kejaksaan Agung. Pertama, mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus korupsi proyek Pemecah Ombak di Minahasa Utara.

“Dengan menetapkan  Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka,” ujar Reynold.

Kedua, menuntut Direktur Penanggulangan Bencana BNPB Pusat yakni Junjunan Tambunan segera ditahan, karena terlibat kasus ini.

“Sebab,  Junjunan Tambunan juga sudah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut,” katanya.

Ketiga, menuntut keterlibatan mantan Kapolres Manado Kombes Pol Rio Permana untuk segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Sebab dialah juga sebagai salah seorang otak tindak pidana korupsi bersama Bupati Vonnie Anneke Panambunan,” katanya.

Keempat, meminta Jaksa Agung HM Prasetyo agar berhenti bermain-main dan jangan mempolitisasi kasus korupsi.

“Buktikan bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo tidak menghentikan kasus ini. Buktikan, dengan menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka dan melakukan penahanan dan penjarakan,” tuturnya.

Utusan demonstran diterima oleh Pihak Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum). Fransiskus dan Agung dari Puspenkum Kejagung menerima demonstran di ruang pertemuan.

Fransiskus menyampaikan, laporan yang diterima mereka itu akan segera disampaikan ke Pimpinan Kejaksaan.

Dia juga menanyakan motif dan tujuan demonstrasi dari Gema Minahasa itu. “Mengapa yang didesak ke Kejaksaan Agung? Apa motif dan tujuannya?” ujar Fransiskus.

Reynold memaparkan, persoalan ini sudah bertahun-tahun diusut oleh Kejaksaan di Sulawesi Utara. Selain itu, proses persidangan terus berlangsung, namun fakta-fakta serta bukti-bukti di persidangan yang menyebut Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan Kombes Pol Rio Permana, tidak ditangani oleh jaksa.

“Malah terkesan disengaja tidak diusut, tidak dijamah sampai ke sana. Ini sangat aneh. Sudah tiga kali loh pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan kasus ini tarik ulur terus, tak dituntaskan,” ujar Reynold.

Dia juga menjelaskan, pendekatan politis pun dilakukan Bupati Minut dengan berpindah partai menjadi ke Nasdem serta bertemu Surya Paloh yang menjadi Ketua Umum Partai Nasdem itu.

“Pak HM Prasetyo kan kader Nasdem. Kami mau ingatkan, jangan dimain-mainkan dan jangan disetop pengusutan kasus ini. Ini harus tuntas, segera tersangkakan Bupati Minut itu,” ujar Reynold.

Jika tidak segera diusut tuntas, lanjut Reynold, maka pihaknya akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ke Komisi III DPR RI.

“Serta akan melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Ombudsman, ke Komisi III DPR dan ke Presiden Jokowi,” ujar Reynold.

Fransiskus pun segera memastikan bahwa laporan itu akan disampaikan kepada bos-nya di Kejaksaan Agung. “Ya akan kami sampaikan segera ke pimpinan,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*