Breaking News

Diduga Mainkan Sprindik, Kajati Kepri Yunan Harjaka Dilaporkan ke Mabes Polri

Diduga Mainkan Sprindik, Kajati Kepri Yunan Harjaka Dilaporkan ke Mabes Polri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) Yunan Harjaka dkk dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri oleh Kuasa Hukum Mohammad Nashihan, Pilipus Tarigan dkk atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi asuransi Bumi Asri Jaya (BAJ).

 

“Kami telah melaporkan Kajati Kepri dan Aspidsus Kejati Kepri ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 16 November 2017 dengan Nomor: Dumas/38/XI/2017/Tipidkor,” kata Kuasa Hukum Mohammad Nashihan, Pilipus Tarigan saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

 

Pilipus mengatakan, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kajati Kepri itu terdapat dalam tiga perbuatan. Pertama, memaksakan perkara perdata menjadi perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Kedua, menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) pencucian uang lebih dulu dari Sprindik perkara korupsi yang menjadi tindak pidana pokok. Lalu yang ketiga, menerbitkan Sprindik perkara korupsi sekaligus menjadikannya tersangka tanpa menyebutkan pasal apa yang dilanggar.

 

“Jadi, ada beberapa bukti atau dokumen pendukung yang kami sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

 

Pilipus menjelaskan, pemaksaan kasus perdata menjadi perkara Tipikor itu bermula atas sengketa Perdata antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan BAJ. Sengketa Perdata itu terkait perselisihan jumlah uang premi yang harus dikembalikan BAJ kepada pegawai Pemkot setelah Pemkot membatalkan kerjasama.

 

“Sengketa Perdatanya belum selesai. Saat ini masih PK di Mahkamah Agung tapi sudah ditarik ke ranah Tipikor,” ujarnya.

 

Selain itu, kata Pilipus, pihak penyidik Kejati Kepri beranggapan bahwa dana premi yang dibayarkan Pemkot Batam untuk pegawainya kepada BAJ merupakan uang negara.

 

“Karena anggapan itulah yang membuat Nashihan disangkakan melanggar Undang-Undang Tipikor. Padahal dana premi itu bukan uang Negara. Sebab berasal dari potongan gaji para pegawai Pemkot Batam,” tukasnya.

 

Pilipus menegaskan, terkait status dana premi tersebut, pihaknya telah lebih dulu meminta pendapat dari ahli keuangan negara Dian Puji Simatupang dari Universitas Indonesia (UI). Menurut Dian, asuransi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer Pemkot Batam dipotong dari gaji sehingga tidak memenuhi unsur keuangan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 37/2009.

 

“Jadi ahli keuangan menjelaskan bahwa dana premi itu bukan uang negara karena tidak dibayar dari kas daerah/negara, melainkan dibayar dari gaji yang seharusnya diterima para pekerja,” ujarnya.

 

Untuk persoalan Sprindik, Pilipus memaparkan bahwa pada 17 Juli 2017, Kajati Kepri menerbitkan Sprindik Nomor: Print-204/N.10.1/fd.1/07/2017 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lalu dua hari kemudian yaitu 19 Juli 2017, Kajati Kepri menerbitkan Sprindik Nomor: Print-205/N.10.1/fd.1/07/2017 tentang Tipikor.

 

“Kok Sprindik TPPU lebih dulu terbit dari Sprindik Tipikor yang menjadi Pidana pokoknya. Bagaimana mungkin penyidik tahu ada Pidana Pencucian Uang sebelum tahu Pidana pokoknya,” ujarnya.

 

Sementara itu penyalahgunaan wewenang ketiga terkait penerbitan Sprindik Nomor: Print-282/N.10.1/Fd.1/09/2017 yang bersamaan dengan penetapan Nashihan sebagai tersangka itu tidak dicantumkan sangkaan pasal yang dilanggar. Termasuk dalam surat panggilan sebagai saksi maupun tersangka.

 

“Ini soal hak informasi dan kepastian hukum. Kalau tak dicantumkan tak ada kejelasan mengenai tuduhan pelanggaran terhadap klien kami,” katanya.

 

Selain itu, penetapan tersangka Nashihan ini juga sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang telah menjadi Yurisprudensi dan putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menerangkan penetapan tersangka bersamaan dengan penerbitan Sprindik tidak sah.

 

“Jadi penetapan tersangka itu tidak sah, karena penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti hasil penyidikan yang sah,” ujarnya.

 

Sebelumnya, perkara Nashihan bermula dari sengketa Perdata Pemkot Batam dengan PT BAJ terkait besaran premi yang harus dikembalikan kepada pegawai Pemkot setelah Pemkot Batam membatalkan kerjasama dengan BAJ. Pemkot Batam diwakili Jaksa Pengacara Negara (JPN) M Syafei dari Kejaksaan Negeri Batam. Sedangkan BAJ diwakili kuasa hukumnya Nashihan.

 

Dalam proses mediasi itu, dua pihak kemudian sepakat untuk sementara sebanyak Rp 55 miliar uang premi dikembalikan kepada pegawai. Uang itu lalu disimpan di rekening bersama kuasa hukum BAJ dan JPN. Penyimpanan uang itu dipandang Kajati Kepri sebagai tindak pidana. Nashihan dan Syafei lalu dijadikan tersangka kasus korupsi.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*