Breaking News

Diduga Lindungi Keterlibatan Bupati Minut, Jaksa Jangan Permalukan Korps Adhiyaksa

Diduga Lindungi Keterlibatan Bupati Minut, Jaksa Jangan Permalukan Korps Adhiyaksa.

Masyarakat Minahasa Utara (Minut) mempertanyakan kembali kehadiran jaksa di Sulawesi Utara (Sulut). Soalnya, sudah tiga periode Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengalami pergantian, otak pelaku dugaan tindak pidana korupsi kasus proyek pemecah ombak di Desa Likupang II tak kunjung diseret.

Koordinator Gerakan Masyarakat Minahasa (Gema Minahasa) Reynold M menuturkan, masyarakat di kampung halamannya di Minut sudah hampir habis kepercayaannya kepada institusi Adhiyaksa, lantaran tidak kunjung menyeret Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 8,8 miliar.

“Kami bahkan sudah tak percaya dengan kejaksaan. Bagi kami, jaksa-jaksa itu sendiri kok yang menjadi jongos melindungi otak pelaku korupsi di Minut. Omong kosong dan bohong saja jika jaksa sok beretorika mau memberantas korupsi. Apa masih perlu ada Jaksa di Sulut? Di Minut? Rasanya tak perlu lagi,” tutur Reynold, dalam keterangan persnya, Jumat (18/05/2018).

Dituturkan Reynold, paling tidak selama kasus ini bergulir, sudah terjadi tiga kali pergantian Kajati Sulut. Menurut dia, semua Kajati itu selalu bisa diselesaikan oleh Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, dan malah balik melindungi Sang Bupati beserta kroni-kroni korupsinya.

Bahkan, lanjut dia, sudah rahasia umum, pertemuan tertutup dan lobi-lobi jahat dirancangkan Bupati bersama petinggi Kejaksaan di Sulut dan di Jakarta, agar wanita yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diendapkan dan tidak ditersangkakan lagi.

“Bukti-bukti pernah ada pertemuan dan lobi-lobi Bupati dengan Petinggi Kejaksaan ada di masyarakat kok. Sudah diekspos di publik juga, tetap saja tidak tahu malu. Muka tembok. Kami tidak percaya kalau jaksa kini akan mengusut kasusnya. Karena itulah, kami pun merasa tidak butuh jaksa di Sulut lagi,” ujar Reynold.

Meski sudah berkali-kali mendesak laporan masyarakat segera ditindaklanjuti, menurut dia, jaksa tak bergeming. Selain laporan, audiensi, permintaan agar ditegakkan hukum dan keadilan, bahkan aksi-aksi unjuk rasa besar-besaran masyarakat yang terjadi di Sulut dan di Kejaksaan Agung, Jakarta, yang dilakukan masyarakat Minut, tidak jua membuat Jaksa Agung HM Prasetyo malu atas kinerja buruk institusi yang dipimpin politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Malah, lanjut dia, Bupati Minut yang tadinya adalah kader Partai Gerindra kini beralih dan pindah gerbong menjadi kader Partai Nasdem. “Bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga dengan orang-orangnya Jaksa Agung HM Prasetyo, pindah partai tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berlindung dan supaya kasusnya tidak diusut,” imbuhnya.

Tiga orang saksi utama dalam kasus ini, Alex Panambunan (adik kandung Bupati Vonnie Anneke Panambunan), Decky Lengkey dan Kombes Rio Permana, tak pernah bisa dihadirkan di muka persidangan. Bahkan, satu orang tersangka baru, Direktur Tanggap Darurat BNPB Pusat JT alias Junjungan Tambunan, tak pernah dihadirkan.

Menurut Reynold, semua itu dalam sebuah rangkaian unsur kesengajaan penyidik kejaksaan agar tidak sampai menyentuh Vonnie Anneke Panambunan.

“Semua saksi, semua terdakwa, di muka persidangan mengakui bahwa mereka diperintahkan oleh Bupati, juga semua pekerjaan terkait proyek yang korup itu atas persetujuan dan perintah Bupati, tetapi kok jaksa tak kunjung menyeret Bupatinya sebagai tersangka. Ada apa?” ujarnya.

Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar Trimaryanto menegaskan, kewenangan untuk menghadirkan saksi di persidangan adalah kewenangan Jaksa. Sebab, menghadirkan saksi adalah untuk membuktikan tuntutan yang dilakukan jaksa.

“Itu kewenangan Jaksa. Jaksa yang harus melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi di muka persidangan. Sebab, saksi itu kan untuk proses pembuktian,” tutur Vincentius Banar Trimaryanto.

Dia menegaskan, kewenangan masing-masing penegak hukum pun sudah jelas dan tegas dipaparkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kecuali, lanjut dia, jika yang hendak dipanggil dan dihadirkan itu adalah terdakwa, maka  menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan dilakukan pemanggilan secara paksa, jika yang bersangkutan tidak hadir dengan sengaja berkali-kali.

“Kalau yang ini kan saksinya yang tak hadir. Itu masih menjadi tugas dan kewenangan Jaksa untuk menghadirkan,” ujar Vincentius.

Majelis Hakim pun telah menyarankan jaksa untuk melakukan pemanggilan dan menghadirkan para saksi di pengadilan.

“Kami sudah menyarankan agar segera dipanggil dan dihadirkan. Sebagai majelis ya kami hanya bisa menyarankan kepada jaksa untuk menghadirkan para saksi yang dimaksud,” ucap Vincentius.

JPU Bobby Ruswin, pihaknya masih perlu menghadirkan sejumlah saksi penting yang keterangannya sangat menentukan dalam membongkar siapa saja pelaku utama dalam dugaan kasus korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Minahasa Utara, Sulawesi Utara itu.

Dijelaskan Bobby, pihaknya sudah berupaya melakukan pemanggilan secara prosedural kepada saksi Decky Lengkey, Kombes Rio Permana dan Alex Panambunan. Namun, ketiganya tidak pernah hadir di muka persidangan.

“Kepada Decky Lengkey sudah dua kali dikirimkan surat panggilan, tidak hadir. Kepada Rio Permana sudah sekali dilakukan pemanggilan dan kepada Alex Panambunan juga sudah dua kali dipanggil, ya belum datang,” tutur JPU Bobby Ruswin.

Dia juga mengakui, keterangan ketiga saksi itu sangat penting dalam pembuktian dugaan korupsi proyek pemecah ombak itu. “Ya memang penting keterangan mereka. Kita masih mendalami keberadaan saksi,” ujar Bobby.

Sajauh ini, kata dia, aksi Decky di wilayah Minahasa, saksi Kombes Rio Permana di Jawa Barat dan saksi Alex Panambunan juga masih di wilayah Sulawesi Utara,” ujarnya.

Atas saran Majelis Hakim yang meminta jaksa menghadirkan para saksi, Bobby menyampaikan bahwa kemungkinan langkah pemanggilan paksa itu akan dilakukan. “Kami sedang mengkaji saran itu. Karena memang penting keterangan dari mereka,” ujarnya.

Di depan Kejati Sulut, masyarakat Minut yang tergabung dalam Laskar Manguni Indonesia (LMI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut Kajati segera menyeret Bupati Minut yang dalam fakta-fakta persidangan diungkapkan sebagai otak korupsi proyek pemecah ombak itu.

Saat menerima delegasi pendemo, Kajati Sulut M Roskanaedi menyampaikan, jaksa tetap bekerja profesional.

“Kami profesional. Mohon bersabar, sebab kami sedang mendalami kasus ini. Kami akan menunggu penetapan Majelis Hakim terhadap mereka yang terungkap di persidangan. Setelah kami kantongi nama-nama itu, ya kami akan lakukan upaya paksa,” ujar M Roskanaedi.

Pria yang belum seumur jagung menjadi Kajati Sulut itu juga menampik adanya unsur politis dalam pengusutan kasus itu.

“Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semua, meskipun dia (Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan) pindah ke Nasdem, kasus ini tetap jalan. Kalau dia terbukti bersalah, maka pasti akan kami proses,” kata dia.

Dia menegaskan, jaksa akan konsisten mengusut tuntas kasus pemecah ombak Likupang Minahasa Utara.

“Tidak ada intervensi dalam kasus pemecah ombak ini, dan kami tetap mengusut kasus ini sampai tuntas,” tandasnya.

Dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik) Warih Sadono menyatakan bahwa kasus itu diserahkan penanganannya ke Kejati Sulut.

“Perkara itu ditangani di Kejati Sulut, meski begitu, saya akan sampaikan hal itu kepada pimpinan,” ujar Warih.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*