Breaking News

Diduga Dapat Kucuran Duit Rp 1,5 Miliar Per OKP, Pimpinan Gerakan Mahasiswa Tetap Ngeyel Dan Paksakan Ikut Kegiatan Jambore, Kasihan…Kok Malah Belajar Korupsi!

Diduga Dapat Kucuran Duit Rp 1,5 Miliar Per OKP, Pimpinan Gerakan Mahasiswa Tetap Ngeyel Dan Paksakan Ikut Kegiatan Jambore, Kasihan...Kok Malah Belajar Korupsi!

Moral dan kekritisan gerakan mahasiswa kian dipertanyakan, lantaran pimpinan organisasi mahasiswa yang diduga telah mendapat jatah uang Rp 1,5 miliar per OKP (Organisasi Kepemudaan) tetap ngeyel dan selalu merasa benar, bahkan memaksa harus ikut kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan, yang diduga di-cukongi oleh sejumlah petinggi rejim.

 

Sebagai gerakan mahasiswa yang menjunjung tinggi marwah dan martabat organisasi, semestinya pimpinan nasional Kelompok Cipayung (Gabungan Organisasi Kemahasiswaan) harusnya berada di garda terdepan melakukan pemberantasan korupsi dan tidak mau menggadaikan kekritisannya hanya karena dikasih uang Rp 1,5 miliar per OKP.

 

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta Agung Tamtam Sanjaya Butar-butar menyampaikan, sebagai bagian tak terpisahkan dari Kelompok Cipayung dan Gerakan Mahasiswa, GMKI harusnya berada di garda terdepan menjaga moralitas gerakan yang kritis dan setia pada amanat penderitaan rakyat.

 

“Sangat disayangkan, para pimpinan nasional organisasi mahasiswa di Kelompok Cipayung harus berpolemik dan mencoba cuci tangan serta kucing-kucingan, sembunyi-sembunyi menjual kepala gerakan mahasiswa demi uang Rp 1,5 miliar yang diduga digelontorkan oleh cukong untuk Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan yang rencananya akan digelar pada Oktober 2017 ini,” tutur Tamtam Butar-butar, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

 

Tamtam menjelaskan, GMKI sebagai bagian dari Kelompok Cipayung, menyatakan kecewa dengan sikap dan tindakan pimpinan nasional Kelompok Cipayung yang tetap ngotot mengikuti Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan, yang kontroversial itu.

 

Dia pun menyampaikan, sebagai bagian dari kontrol sosial dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, pimpinan nasional GMKI di Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) harus terbuka dan menjelaskan secara rinci perihal polemic yang membuat panas gerakan mahasiswa yang sedang getol mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK di tiga tahun masa pemerintahannya ini.

 

“Kami meminta kepada semua pimpinan nasional Kelompok Cipayung, terutama PP GMKI agar membuka dan menjelaskan perihal dugaan adanya gelontoran uang Rp 1,5 miliar kepada masing-masing OKP yang malah membuat Kelompok Cipayung tersandera dan tidak kritis pada rejim ini,” ujar Tamtam.

 

Dia menyayangkan, betapa hinanya gerakan mahasiswa yang di masa mudanya harus menjadi orang-orang yang mencoba-coba bertindak korupsi. Jika demikian adanya, lanjut Tamtam, maka akan sulit berharap lebih baik kepada pimpinan OKP Kelompok Cipayung untuk melakukan pemberantasan korupsi yang sedang jamak terjadi di Indonesia.

 

“Masih muda kok sudah mencoba-coba bohong dan nipu dengan atraksi terima gratifikasi yang diduga sebesar Rp 1,5 miliar per OKP. Kasihan. Mau jadi apa nantinya kita ini semua? Mau jadi koruptor semuakah? Ini semua harus dihentikan. Kembalikan roh dan marwah gerakan mahasiswa kepada jiwa kritis dan berani, serta berdiri di depan dalam pemberantasan korupsi,” tutur Tamtam.

 

Dia pun tetap meminta klarifikasi dan keterbukaan kepada Pimpinan Nasional Kelompok Cipayung agar menjelaskan dugaan-dugaan itu. “Kalau tidak, ya kita tetap akan melakukan aksi unjuk rasa dan mendesak mereka agar segera ditangkapi dan diperiksa. Juga mendesak agar diperiksa saja semua rekening organisasi dan rekening pribadi masing-masing Pimpinan OKP itu,” ujarnya.

 

Tamtam pun mengajak elemen mahasiswa di Kelompok Cipayung yang memiliki daya kritis yang obyektif untuk bergerak membersihkan masing-masing organisasinya dari perilaku korup, dari perilaku otoriter dan dari sikap berbohong dan bersilat lidah yang tak jelas.

 

“Mari Gerakan Mahasiswa, Kelompok Cipayung bergandengan tangan mengkritisi organisasi kita masing-masing, membersihkan para oknum pengurus yang merusak organisasi dan gerakan mahasiswa,” ujar Tamtam.

 

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta melakukan aksi protes keras terhadap upaya pembungkaman dan pengebirian gerakan mengkritisi pemerintahan Jokowi.

 

Aksi yang digelar di jalur Jalan Diponegoro-Salemba Raya, Jakarta Pusat, itu meminta pimpinan organisasi mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus di tingkat nasional untuk menghentikan ulahnya menjadi kaki tangan rejim yang mencoba mengebiri dan membungkam gerakan mahasiswa dengan iming-iming uang Rp 1,5 miliar per organisasi serta Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan yang ditawarkan rejim Jokowi.

 

Koordinator Lapangan Aksi (Korlap) Christofel Manurung menyampaikan, pimpinan organisasi mahasiswa di tingkat nasional dari Kelompok Cipayung Plus telah masuk angin, dengan menggadaikan organisasi atau menjual diri dengan uang yang diduga sebesar Rp 1,5 per organisasi, serta adanya acara hura-hura berkedok gerakan mahasiswa dalam Kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan yang akan digelar pada 24-29 Oktober di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Jawa Barat.

 

“Para pimpinan nasional organisasi gerakan mahasiswa di tingkat nasional yakni Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau PP GMKI dan dari Cipayung Plus serta organisasi mahasiswa lainnya telah masuk angin dan diperalat dengan dugaan dikasih uang Rp 1,5 miliar serta kegiatan Jambore Kebangsaan dan Kewirausahaan, agar gerakan mahasiswa bungkam dan tidak mengkritisi kinerja rejim Jokowi yang hingga tiga tahun pemerintahan ini masih amburadul,” tutur Christofel Manurung, saat menyampaikan orasinya, dalam aksi yang digelar di depan Kantor Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Jalur Jalan Diponegoro-Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (04, Selasa (04/10/2017).

 

Christofel mengatakan, gerakan mahasiswa kecewa dengan sikap OKP-OKP termasuk kepada Pengurus Pusat GMKI ( PP GMKI ) yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, GMKI Jakarta menyampaikan, pelaksanaan kegiatan jambore kebangsaan dan kewirausahaan di tengah kondisi masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam akses ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain, tidaklah tepat.

 

“Katanya negara ini defisit anggaran, tidak ada uang, subsidi ditarik dari sana sini, aset dijual-jual untuk mengisi kas negara, kok gerakan mahasiswa bisa dibayari hingga Rp 1,5 miliar per OKP? Lalu dikemanakan lagi uang itu semua? Sikap dan tindakan mereka itu tidak lebih beradab dari pada para koruptor yang merampok uang negara,” tutur dia.

 

Selain menggelar orasi dan penyebaran selebaran berisi tuntutan, para peserta aksi juga menggelar spanduk untuk mengajak gerakan mahasiswa lainnya dan masyarakat untuk mendesak para pimpinan organisasi Cipayung Plus hengkang dan mengundurkan diri segera dari kepemimpinan.

 

“Mereka tidak layak memimpin gerakan. Mereka penjilat yang menyalahgunakan posisi mereka di organisasi. Mereka ini harus turun atau kita turunkan dari pucuk pimpinan organisasi kalau tidak mau mundur secara sadar,” tutur Christofel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*