Breaking News

Diduga Ada Kong Kalikong, Proses Hukum Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Pilih Bulu

Hukum Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Pilih Bulu

Penegakan hukum atas pembakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah di Sumatera dan Kalimantan pada 2015 lalu dinilai masih tebang pilih. Meski menyebabkan kabut asap dan merugikan masyarakat banyak, ternyata cuma 74 orang dan 10 perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai aparat penegak hukum tidak serius dalam menangani kasus tersebut.

Kepala bidang strategi dan mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri menuturkan, pihaknya telah menjalin korespondensi dengan 7 Kejaksaan Tinggi dan Polda di provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terkait penegakan hukum atas kasus tersebut.

Hasilnya, terdapat 72 orang dan 10 korporasi yang dibawa ke pengadilan atas kasus kebakaran hutan dan lahan. “Padahal kepolisian telah menetapkan 205 orang dan 19 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta, Rabu (16/03/2016).

Para pelaku umumnya dijerat dengan pasal-pasal KUHP, Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sementara khusus di Kalimantan Tengah, pelaku dijerat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2003, Perda Nomor 15 tahun 2010, dan Perda Nomor 5 tahun 2013.

Namun KontraS menemukan sejumlah kejanggalan dalam upaya penegakan hukum tersebut. “Misalnya di Jambi ada 11 orang dan 1 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ternyata satu pelaku perorangan ini sudah meninggal dunia. Demikian juga di Kalimantan Tengah, dari 40 pelaku perorangan ternyata 3 diantaranya juga sudah meninggal dunia,” ungkap Puri.

Pihaknya juga mengeluhkan minimnya prinsip keadilan yang ditegakan aparat hukum dalam kejahatan kebakaran hutan dan lahan. Padahal Mahkamah Agung pada 2013 sudah mengeluarkan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup.

“Keadilan yang kami maksud adalah perlindungan bagi para korban, sebab dalam penuntutan kasus kebakaran hutan ini penegak hukum tidak bicara soal kesehatan dan kerugian masyarakat yang terdampak alias korban kabut asap,” ujarnya.

Kepala Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya KontraS, Mohamad Ananto Setiawan kecewa dengan langkah kejaksaan yang hanya menyeret 10 korporasi ke pengadilan dalam kasus kebakaran hutan ini.

“Pasal-pasal yang cuma yang menyangkut kerusakan hutan dan lingkungan hidup, tidak ada soal pemulihan hak korban kebakaran hutan,” katanya.

Menurut dia, korporasi harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah yang dikuasainya. Apalagi Indonesia sudah memiliki banyak teori di bidang hukum untuk jerat perusahaan yang merusak lingkungan.

“Dari tersangka perorangan pun ternyata ada yang karyawan dan direksi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan, ini harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan disederhanakan menjadi kasus perorangan,” ujarnya.

Ananto mengusulkan agar perusahaan yang terbukti membakar hutan dan merusak lingkungan dihukum berat. Jika dibiarkan maka kasus-kasus kebakaran hutan akan terus terjadi dan hukum jadi sulit untuk ditegakkan. “PBB sudah mengeluarkan pedoman bisnis dan HAM, setiap perusahaan yang melanggar HAM tidak boleh lolos dari pertanggungjawaban,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan kebakaran hutan sangat memukul perekonomian bangsa. Pemerintah sendiri menghabiskan dana Rp 761 miliar hanya untuk mengatasi kebakaran ini. “Saya ingin memulai dengan mengevaluasi apa yang terjadi di 2015, mengingatkan lagi dampak 2015 cukup banyak ke ekonomi kita. Pemerintah menghabiskan dana Rp 761 milyar,” ujarnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*