Breaking News

Dibela di Pengadilan Tipikor, Pakar Hukum Bilang Fredrich Yunadi Tak Layak Ditangani KPK

Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan Fredrich Yunadi kembali menjalani sidang di Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (14/05/2018).

Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan Fredrich Yunadi kembali menjalani sidang di Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (14/05/2018).

Dalam sidang itu, Fredrich menghadirkan sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu sebagai saksi ahli meringankan.

Diantaranya, ahli pidana Prof Dr Mudzakkir dan Prof Dr Suparji, ahli hukum tata negara Prof Dr Margarito Kamis, serta ahli tata bahasa Prof Dr Afdol Tharik Wastono.S.D.

Dalam persidangan, ahli pidana Prof Dr Mudzakkir mengatakan, seorang advokat jika diduga melakukan pelanggaran hukum, penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan kode etik ke Dewan Kehormatan Profesi.

Selanjutnya, termohon menjalani proses sidang kode etik. Jika terbukti melanggar kode etik, direkomendasikan ke penyidik untuk diproses. Dan jika tidak terbukti melanggar kode etik, harus diberitahukan ke penyidik untuk tidak dapat diproses tindak pidana yang diduga kepadanya.

“Penyidik wajib menghormati profesi advokat, seperti juga profesi press, profesi dokter, profesi jaksa, polisi bahkan hakim juga sama, wajib terlebih dahulu diperiksa kode etiknya, tidak boleh langsung diproses pidana. Jika sampai dianggap melanggar harusnya melalui sidang kode etik dulu,” kata Mudzakkir.

Dia menambahkan, Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 bukan tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu tertera dalam Bab III UU No 31 Tahun 1999, sedangkan tindak pidana korupsi tertera dalam Bab II UU No 31 Tahun 1999.

Menurut dia,  pasal 21 masuk ranah hukum pidana umum. Ranah ini merupakan wewenang Polri untuk menyidik dan Pengadilan Negeri Umum yang memeriksa dan mengadilinya. Bukan wewenang KPK dan Pengadilan Tipikor Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juga delik materiil.

“Harus ada akibatnya. Dengan sengaja mencegah apa akibat yang timbul atas pencegahan, merintangi apa akibatnya merintangi, menggagalkan apa kegagalan yang terjadi,” ujarnya.

Dia mengatakan, Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikannya terlebih dahulu sebelum bisa menuntut dengan Pasal 21 UU 31 Tahun 1999. Akibatnya, karena advokat dalam menjalankan tugas membela kliennya, mutlak tidak dapat dituntut sebagaimana Pasal 16 UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau yang dikenal sebagai hak imunitas advokat jo putusan MKRI no 26 Tahun 2013.

Adapun isi pasal 16 UU 18 Tahun 2003 yaitu berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan”.

Junto putusan MKRI No 26 Tahun 2013; “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan maupun diluar sidang Pengadilan” , yang berhak menilai itikad baik atau tidak adalah Organisasi Profesi advokat, bukan Penyidik/Penuntut Umum.

Mudzakkir menuturkan, KPK dan Pengadilan Tipikor hanya berwenang menyidik, menuntut dan memeriksa tindak pidana korupsi. Sedangkan terhadap tindak pidana lain, tindak pidana umum, dugaan adanya rekayasa kecelakaan adalah wilayah hukum Polri dan Pengadilan Negeri Umum.

“Untuk dugaan adanya rekayasa rekam medis, pesan kamar di rumah sakit, dugaan adanya permintaan diagnosa sakit adalah wilayah kode etik Majelis Dewan Kedokteran Indonesia dan ranah pidana umum, bukan wewenang KPK maupun Pengadilan Tipikor,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*