Breaking News

Dibahas Pada Prolegnas 2016, Nelayan Minta Pengakuan

RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah aktor penting dalam penyediaan protein dan mineral yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa. Ketersediaan ikan dan garam merupakan pekerjaan utama yang dilakukan oleh ketiga aktor itu. Karenanya, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam meminta pengakuan yang tegas yang dituangkan di dalam Undang Undang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang saat ini sudah masuk dalam prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2016.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyampaikan, berkenaan dengan rencana pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam itu, sangat diperlukan pengakuan bagi mereka.

“Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan kepada ketiga aktor tersebut,” ujar Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (29/01/2016).

Dia menyampaikan, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan kepada Presiden dan DPR Republik Indonesia untuk memastikan bahwa Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia diperoleh oleh seluruh warga negara, tidak terkecuali nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam skala kecil.

Selain itu, Abdul Halim juga menyampaikan pemikiran, agar dalam pembahasan RUU itu dibahas dan ditetapkan jaminan resiko usaha dan jiwa, serta pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagai kewajiban Negara yang dicerminkan melalui alokasi APBN/D.

Bagaimana dengan kaum perempuan nelayan, perempuan pembudidaya ikan dan perempuan petambak garam? Abdul Halim menegaskan, mereka merupakan aktor penting di dalam mata rantai perdagangan ikan dan garam. Hanya saja, di dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, mereka ditempatkan sebagai pelengkap.

“Mereka sampai sekarang masih diposisikan sebagai pelengkap, bukan subyek hukum. Padahal, mereka juga berhak atas skema perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan keberadaan dan perannya,” ujar dia.

Karena itulah, lanjut dia, Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa mandat dalam Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

“Dalam konteks inilah, Presiden bersama dengan DPR RI berkewajiban untuk menjamin adanya alokasi anggaran di Kementerian atau Lembaga Negara untuk menjalankan skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengelolaan Pengetahuan KIARA Parid Ridwanuddin menyampaikan, DPR kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai prioritas ketiga di dalam Prolegnas 2016.

Mengacu kepada Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disusun oleh DPR RI, subyek hukum yang mendapatkan skema perlindungan dan pemberdayaan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

“Padahal, dalam siklus usaha ikan dan garam, juga terdapat aktor yang tidak kalah pentingnya, yakni perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam,” ujar Parid.

Untuk itulah, lanjut dia, KIARA bersama dengan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia agar Pemerintah dan DPR Republik Indonesia memasukkan perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam sebagai subyek hukum di dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui petisi bertajuk Dukung Perempuan Mendapatkan Skema Perlindungan dan Pemberdayaan dari Negara yang dilansir pada tanggal 11 Desember 2015 lalu.

Parid menyampaikan, Pusat Data dan Informasi KIARA per Januari 2016 mencatat, sejak dilansir pada Desember 2015, petisi dukungan terhadap perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam memperoleh sokongan sebanyak 322 orang dari 20 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Pada perkembangannya, Ketua DPR RI menyampaikan surat permohonan bernomor G/16059/DPR RI/X/2015 mengenai pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2015.

Atas hal itu, dia mengapresiasi Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor R-78/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang telah menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut bersama dengan DPR RI.

Di dalam Pandangan Pemerintah Terhadap RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disampaikan di dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, pada tanggal 27 Januari 2016, terdapat 5 hal pokok yang akan difokuskan di dalam pembahasan bersama yakni,  Subjek hukum yang akan diberikan perlindungan dan pemberdayaan; Jaminan risiko dalam menjalankan usahanya dalam bentuk asuransi serta jaminan asurasi jiwa bagi nelayan kecil; Pemberian subsidi; Pembiayaan dan pendanaan; dan Pengenaan sanksi.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*