Breaking News

Dibahas di DPR, Terorisme Marak Karena Pemerintah Tidak Adil

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i: Ada juga karena faktor pemerintahan yang bertindak tidak adil makanya terorisme marak.

Maraknya aksi teror dan terorisme disebut karena pemerintah yang berkuasa tidak bertindak adil kepada masyarakat. Hal itu pun kini masih dalam perdebatan dan pembahasan dalam Rancangan Undang Undang Terorisme.

 

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi’i mengungkapkan, setelah melewati beberapa Rapat Dengar Pendapat (RDP), komisi III semakin memahami Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme yang diajukan pemerintah masih terlalu sederhana dalam penanganan pemberantas teroris dengan lebih baik.

 

“Terkait dengan pencegahan, tadinya RUU ini hanya mengajukan pasal-pasal bahwa pencegahan itu identik dengan penindakan. Misalnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana teroris, mereka yang terdaftar sebagai keanggotaan sebuah organisasi yang ditenggarai organisasi yang aktif dalam kegiatan-kegiatan terorisme tangkap,” ujar Syafi’i di Komplek Parlemen, Jakarta (8/9/2016).

 

Lebih lanjut, menurut politisi Partai Gerindra itu, banyak penyebab seseorang terlibat dalam gerakan terorisme. Pemahaman teroris pun tidak bermula dari gesekan masyarakat, dan juga tidak berasal dari keyakinan-keyakinan (Agama) yang tumbuh di kalangan masyarakat.

 

“Paham teroris itu justru berasal dari rasa kesal, marah, dendam akibat tindakan pemerintah yang tidak adil, kegagalan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, memeratakan keadilan. Membuat sekelompok tertentu termarjinalkan, inikan kemudian berevolusi menjadi gerakan-gerakan terorisme,” papar dia.

 

Sebagai upaya pencegahan, mantan Anggota DPRD Kota Medan itu meminta supaya pemerintah memberikan pekerjaan, dan mengubah pola pikir terhadap pengaruh-pengaruh pemahaman teroris.

 

“Karena itu, bagaimana kita membuat orang menjadi imun (kebal) terhadap pengaruh-pengaruh pemahaman teroris, mindsetnya dirubah. Untuk itu, penting kehadiran dan peran dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Majelis Ulama, Kerohaniawan, Sejarawan,” jelasnya.

 

Selain itu, menurut pria yang merupakan anggota Dewan Penasehat DPP Gerindra, tindakan penegak hukum di lapangan dalam menangani kasus teroris Santoso telah menyalahi prosedur. Pasalnya, ada uang sebanyak seratus juta yang diberikan komandan tim kepada Santoso.

 

“Kemarin itu, kita dikejutkan ketika Santoso ditenggarai penanganannya menyalahi prosedur, kan tiba-tiba ada uang seratus juta yang diberikan komandan kepada Santoso. Kita kan mau tahu, apakah ini memang sudah menjadi kebiasaan,” ujar dia.

 

Meski begitu, setelah di periksa, lanjut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme, tidak ada yang mengatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Datasemen Khusus (Densus) 88 yang membolehkan komandan memberikan uang seperti itu.

 

“Lalu uangnya darimana? Selain aliran dana yang harus kita hempang ke mereka yang kemungkinan melakukan gerakan teroris, kita juga harus membersihkan aparat yang mengoperasikan pemberantasan ini, baik BNPT maupun Densus 88,” pungkasnya. (Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*