Breaking News

Diangkat Sebagai Anggota Dewan Pengupahan, Bikin Susah Buruh, Ketua DPC SBSI Tobasa Tolak Implementasi PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Diangkat Sebagai Anggota Dewan Pengupahan, Bikin Susah Buruh, Ketua DPC SBSI Tobasa Tolak Implementasi PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Kabupaten Tobasa masuk sebagai anggota Dewan Pengupahan di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

 

Pengangkatan itu dilakukan Bupati Tobasa dalam Surat Keputusan (SK) pembentukan Dewan Pengupahan Untuk kabupaten Toba Samosir.

 

Anggota Dewan Pengupahan yakni Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Kabupaten Tobasa, Saut Pahala Manalu mengatakan, pembahasan kenaikan upah akan menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) nomor 13 tahun 2003.

 

Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Tobasa dengan nomor 147 tahun 2017 tentang perubahan keputusan Bupati Toba Samosir nomor 119 tahun 2016 tentang pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Toba Samosir periode 2016 sampai 2019.

 

“Target kita , tidak mengarah PP (Peraturan Pemerintah) nomor 78 tahun 2015, melainkan kita akan lebih contong ke UUK Nomor 13,” ujar Saut, Kamis (27/07/2017).

 

Menurutnya, penggunaan UUK nomor 13 tahun 2003 dalam pembahasan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan lebih rasional  dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015.

 

“Kalau di PP 78 ini kan untuk penaikan upah sekali 5 tahun itupun melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah yang kita ragukan bilamana pertumbuhan ekonomi dan inflasi anjlok maka upah buruh akan tetap jalan di tempat,” ucap Saut.

 

Selain itu, Ketua DPC SBSI Kabupaten Tobasa juga akan meminta komitmen dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tobasa untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

 

Menurutnya, banyak perusahaan-perusahaan di kabupaten Tobasa yang memberikan upah buruh jauh dibawah UMK.  “Kemudian, melihat banyaknya upah karyawan di bawah UMK di beberapa perusahaan, kita akan meminta komitmen dari Dinas Ketenagakerjaan sejauh mana kewenangan mereka terhadap pengusaha nakal di Kabupaten Toba Samosir,” pungkasnya.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*