Breaking News

Di Tangan Anak Buahnya Jokowi Utang Luar Negeri dan APBN Tak Membuahkan Hasil Bagi Rakyat Indonesia

Di Tangan Anak Buahnya Jokowi Utang Luar Negeri dan APBN Tak Membuahkan Hasil Bagi Rakyat Indonesia.

Pengelolaan utang luar negeri Indonesia yang kian menumpuk serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak efektif, bahkan bisa dikatakan terus-menerus diperkosa, tanpa hasil yang bermanfaat bagi Rakyat Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, jika APBN adalah instrumen untuk mensejahterakan rakyat, maka seharusnya iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) di APBN bisa dinaikkan. Kalau kenaikannya menjadi Rp 36.000 pasti akan beralasan bahwa APBN tidak akan mampu meng-cover.

 

“Kalau enggak mampu segitu ya naikkan saja misalnya naik menjadi Rp 25.500 per orang per bulan, supaya sama dengan Iuran Mandiri klas 3,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (14/03/2018).

 

Dengan kenaikan, lanjut dia, iuran PBI tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan berpotensi akan menerima iuran sebesar Rp. 28.27 triliun per tahun dari PBI, ada tambahan Rp. 2.77 Triliun dari tahun sebelumnya.

 

“Kenaikan ini akan membantu membantu BPJS Ketenagakerjaan membayar kapitasi dan INA CBGs sehingga pelayanan kesehatan kepada rakyat lebih baik lagi. Ini untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Timboel.

 

Kemudian, menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch ini, APBN adalah instrumen kesejahteraan rakyat maka seharusnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) digabung saja ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, lanjut Timboel, dengan digabung maka iuran JKm bisa diturunkan lagi jadi 0.3 persen, sehingga bisa mengirit APBN.

 

“Dan dananya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat lainnya,” ujarnya.

 

Dengan jumlah ASN sebanyak 6 juta jiwa, dan upah rata rata Rp 4 juta, sehingga bila iuran JKm diturunkan lagi jadi 0.3 persen maka APBN bisa dihemat Rp. 1.2 Triliun (= 6 juta peserta x Rp. 4 juta x 12 bulan x 0.42 persen).

 

“Ngapain buang-buang uang ke Taspen hingga Rp 1,2 triliun kalau di BPJS Ketenegakerjaan para ASN bisa dijamin JKK dan JKm-nya. Katanya defisit tapi kok Mba Ani (Menteri Keuangan) menghambur-hamburkan uang Rp 1,2 Triliun untuk ASN, yang seharusnya enggak perlu dikeluarkan. Inkonsisten si Mbak ini,” ujar Timboel.

 

Selanjutnya, kalau APBN itu instrumen maka pinjaman luar negeri itu harus diabdikan bagi pembukaan lapangan kerja khususnya bagi pekerja-pekerja Indonesia yang unskill labor. Faktanya, menurut Timboel, banyak pekerja Tiongkok yang kerja kasar di Republik ini hanya gara-gara pemerintah mendapat pinjaman dari negeri Tiongkok.

 

Kalau dibanding-bandingkan, kata dia, utang luar negeri Indonesia dengan Jepang atau Amerika, memang loan ratio Indonesia masih kalah jauh dari dua negara tersebut.

 

“Tapi kan jangan bandingkan secara kuantitatif saja, tapi bandingkan dong secara kualitatif penggunaan utang tersebut. Kalau utang luar negeri Jepang dan Amerika bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli dan pembukaan lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan, tetapi di Indonesia utang luar negeri tidak ngefekmenurunkan kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Utang luar negeri nambah, kemiskinan nambah juga, pengangguran juga nambah. Ini poin utama yang harus dijawab Mbak Ani tentang utang luar negeri,” pungkas Timboel.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan,  Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang besar. Sri Mulyani mengatakan Indonesia mengelola utang seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

 

Dia mengatakan, ada pihak tertentu yang mencoba melakukan provokasi terhadap isu jumlah utang Indonesia. Pihak tersebut adalah orang yang sangat paham dengan keuangan negara, tetapi hanya melihat sebagian saja salah satunya tentang utang luar negeri Indonesia.

 

“Dia (penyebar isu utang luar negeri Indonesia) tahu betul, rakyat ga tahu tentang itu. Dia sengaja. Dia tahu betul tentang APBN. Tapi dia hanya melihat utangnya saja. Tujuannya supaya Presiden Jokowi hanya dilihat jeleknya saja,” ujar Sri Mulyani saat menjadi pembicara dialog nasional Indonesia Maju di UMY, Minggu (11/3).

 

“Sesuai UU (utang) tidak boleh lebih dari 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini (utang Indonesia) ga lebih dari 30 persen. Ada yang mau memprovokasi. Bikin hoax atau menghasut. Dia hanya lihat satu sisi (jumlah utang Indonesia). Gak lihat keseluruhan ekonomi. Gak lihat secara keseluruhan APBN nya seperti apa,” ulas Sri Mulyani.

 

Sri Mulyani mencontohkan pihak yang membuat berita tentang utang luar negeri Indonesia seperti dirinya yang melihat moderator acara, Effendy Ghozali hanya bagian kupingnya saja. Tidak melihat seluruh keseluruhan sosok Effendy Ghozali.

 

“Maksud saya kalau lihat utang lihat APBN secara keseluruhan. Lihat keseluruhan konteks ekonomi. Akan kelihatan apakah (keuangan Indonesia) sehat atau tidak. Lihat juga rasio utang dengan PDB. Secara prinsip (utang) kita kelola sebaik mungkin. Jadi orang ini (yang menyebar isu utang Indonesia besar dan Indonesia akan runtuh) sengaja menakuti orang. Saya ga suka negara Indonesia jadi negara yang ga percaya diri,” tutup Sri Mulyani.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*