Breaking News

Di Tahun 2018 Ini Pemerintah Diminta Segera Fokuskan Kesejahteraan Nelayan

Pemerintahan Jokowi diminta fokus pada Kesejahteraan Nelayan di Tahun 2018 ini.

 

Meki selama tiga tahun terakhir belum ada upaya mewujudkannya dari pemerintahan ini, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan, fokus dalam upaya memastikan kesejahteraan segera dilaksanakan oleh Pemerintah masih terbuka.

 

Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pimpinan Pusat Keatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) Niko Amrullah mengatakan, sampai saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional masih membuka peluang tersebut.

 

“Kesempatan tersebut masih terbuka karena, BAPPENAS menilai perkiraaan kondisi perekonomian global akan semakin membaik sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018,” tutur Niko, Senin (19/02/2018).

 

Alasannya, lanjut dia, supaya pemerintah untuk segera fokus untuk menyejahterakan nelayan karena capaian indikator penting dalam perikanan Indonesia mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan tahun 2014.

 

Pertama, Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan mengalami penurunan menjadi 68,78 % di tahun 2016 dari sebelumnya 88,65 % di tahun 2014walaupun angka potensi perikanan tangkap meningkat dari 7,31 juta ton di tahun 2014 menjadi 9,93 juta ton di tahun 2016.

 

Kedua, ekspor hasil perikanan nasional kita mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun, dari 4,6 Miliar USD di tahun 2014, menjadi 3,9 Miliar USD di tahun 2015, kemudian 4,17 Miliar USD di tahun 2016, dan 4,5 Miliar USD di tahun 2017.

 

Ketiga, investasi usaha perikanan tangkap mengalami penurunan kontribusimenjadi 9,29 % di tahun 2016 dari sebelumnya 22,23 % di tahun 2015 dan 33.93 %  di tahun 2014.

 

Keempat, hasil tangkapan Ikan Tuna Indonesia di tahun 2015 mengalami penurunan yaitu dari 1.063 ton menjadi 593 ton jika dibandingkan dengan negara-negara dalam Commision For The Conservation of Southern Bluefin Tuna(CCSBT).

 

“Padahal, negara lainnya mengalami penigkatan seperti Australia, Jepang, dan Selandia Baru,” ujar Niko.

 

Kelima, Angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan memburuk dengan mengalami kenaikan menjadi 5,04% di 2017 darisebelumnya 4,30% di 2016.

 

“Hal ini menunjukkan kelesuan usaha ekonomi skala kecil hingga menengah di sektor perikanan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI, Misbachul Munir menambahkan, di tengahkondisi pengelolaan perikanan Nasional yang tak kunjung membaik, yang kemudian berdampak pada harga ikan di kampung-kampung nelayan menjadi rendah. Hingga kini nelayan tak kuasa atas kendali pasar oleh  tengkulak.

 

“Pemerintah mengabaikan kondisi seperti ini, tidak ada aturan standar harga ikan nasional. Penghasilan nelayan sudah tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kebutuhan kebutuhan pokok sehari-hari, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya,” ujar Munir.

 

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan akselerasi agenda kesejahteraan nelayan pada tahun 2018 melalui Bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal yang harus dimonitoring secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai target.

 

“Kemudian, akses permodalan yang tidak memberatkan nelayan melalui kolaborasi dengan kelembagaan setempat yang adaptif dengan sosial budaya local,” ujarnya.

 

Ketua DPD KNTI  Tanjung Balai-Asahan (Provinsi Sumatera Utara) Muslim Panjaitan menjelaskan, tingkat kesejahteraan nelayan tradisional turun drastis dibanding pemerintahan sebelumnya.

 

“Yang  biasa mendapatkan Rp 150.000-200.000 sekali melaut, sekarang untuk mencari Rp 100.000 saja sulit.“ Bantuan pemerintah ada, tapi selalu tak tepat sasaran , kebanyakan malah bukan nelayan yang mendapatkan bantuan kapal,” ujar Muslim.

 

Hal senada juga terjadi di Gresik (Jawa Timur),  Pengurus KNTI DPD Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Sugeng Nugroho. Dia  menilai  bahwa Bantuan pemerintah kurang tepat sasaran, hanya beberapa nelayan yang memiliki kedekatan personal saja dengan oknum Dinas setempat saja yang memperolehnya.

 

Sementara itu, di Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), Pengurus KNTI DPW Provinsi Kalimantan Utara Haikal Hamsah menjelaskan bahwa khususnya Kabupaten Bulungan tidak ada program apapun yang diterima.

 

“Nelayan harus bisa mandiri, usulan nelayan tidak terakomodir walaupun telah secara aktif menyuarakan kepentingannya dalam Musrenbang dari tingkat Desa maupun Kecamatan namun tidak diakomodir dalam tingkat Kabupaten bahkan Provinsi,” ujar Haikal.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*