Breaking News

Di Bekasi, Pengusutan Kasus Korupsi Bupatinya Bisa Dilego, KPK Jangan Ikut-ikutan Memendam Perkara

Di Bekasi, Pengusutan Kasus Korupsi Bupatinya Bisa Dilego, KPK Jangan Ikut-ikutan Memendam Perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar menindaklanjuti berbagai laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di tingkat daerah.

 

Rasa apatis masyarakat terhadap aparatur penegak hukum yang bertugas di tingkat lokal sudah kian menggunung. Berharap KPK bergerak untuk menindaklanjuti setiap laporan korupsi.

 

Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) Hitler P Situmorang menyampaikan, harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi hanya kepada KPK. Karena itu, KPK diminta untuk serius menindaklanjuti setiap kasus korupsi di daerah-daerah.

 

“Faktanya, sangat sulit kita berharap kepada aparatur penegak hukum di tingkat lokal. Misal saja, jika Bupati terangkut kasus korupsi di daerah, sangat jarang kita temukan bahwa kasus itu akan diusut serius oleh aparat penegak hukum di daerah bersangkutan. Bupati dan para pejabat hukum di tingkat daerah itu kan berkawan. Mereka saling kontak-kontakan dan tidak akan mengusut persoalan korupsi konconya itu,” tutur Hitler, di Jakarta, Selasa (01/08/2017).

 

Hitler pun meminta KPK mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkannya. Dua pekan lalu, lanjut dia, pihaknya sudah melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama sejumlah pejabat di Kabupaten itu ke KPK.

 

Begitu laporan masuk ke KPK, ungkap dia, orang-orang suruhan Bupati malah meneror dan mengancam Hitler dan kawan-kawannya. “Mereka bilang, kasus itu tidak akan diusut, sebab ada utusan Bupati sudah masuk ke KPK. Dan akan menahan untuk tidak dilakukan pengusutan. Selain itu, di tingkat lokal, mereka bilang semua aparat dan pejabat adalah teman-teman mereka, sehingga tidak akan ada pengusutan,” ungkap Hitler.

 

Mendapat pemberitahuan seperti it, Hitler dan kawan-kawannya pun mencoba mengkonfirmasi ke aparat hukum di wilayah Bekasi. “Dari pihak Kepolisian di sana bilang bahwa pengusutan kasus ini sudah diserahkan ke KPK, demikian pula dari Kejaksaan sana, setelah mereka melakukan analisis, bahwa kasus itu memang menyebabkan kerugian negara, namun Jaksa juga angkat tangan sebab KPK yang turun tangan,” ujar Hitler.

 

Anehnya, lanjut dia, semua berita yang dihimpunnya itu, seperti sejalan dengan apa yang terjadi terhadap laporannya di KPK. Pasalnya, seorang bagian analisis dan verifikasi di Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK bernama Hendra Teja mengaku belum menerima adanya laporan itu. bahkan beberapa kali dikonfirmasi, Hendra Teja malah menyampaikan bahwa pihak KPK masih menunggu proses di Polres daerah.

 

“Menurut kami ada yang janggal. Soalnya, ketika KPK meminta data tambahan ke kami, kami sudah serahkan langsung ke gedung KPK. Dan kemudian, seminggu setelah laporan kami masuk, kami hendak menjelaskan beberapa dokumen yang dibutuhkan KPK, namun Pak Hendra Teja tidak ada di tempat, beliau berjanji akan menghubungi kami, namun tak kunjung dihubungi,” ujar dia.

 

Kemudian, staf di KPK menyampaikan bahwa dokumen yang kami sampaikan belum diterima oleh Hendra Teja. Hiter menjelaskan, KPK terlebih dahulu menangani perkara itu, tetapi Hendra Teja berpendapat bahwa KPK akan menunggu proses di Polres seperti apa.

 

“Hal ini seperti gayung bersambut dengan adanya informasi bahwa oknum KPK yang menjadi beking Bupati sedang bekerja menahan kasus ini. Ada upaya-upaya lobi yang dilakukan untuk menghentikan pengusutan kasus ini,” ungkap Hitler.

 

Meski begitu, Hiter masih berbaik sangka bahwa KPK pasti akan mengusut perkara itu. Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat (21/07/2017) lalu. Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

 

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda No 10 tahun 2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda No.6 tahun 2011 tentang retribusi. Perda No 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

 

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

 

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

 

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

 

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

 

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

 

Atas laporan itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

 

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

 

Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

 

Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.

 

“Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*