Breaking News

Desak Pemerintah Segera Sediakan Hunian Layak, Gelar Kongres, Orang-Orang Miskin Tolak Komersialisasi Perumahan

Pemerintah harus membangun perumahan yang layak, rumah yang sehat, rumah yang murah bagi rakyat. Bukan malah melakukan komersialisasi perumahan seperti yang ada saat ini.

Orang-orang miskin dan para korban penggusuran yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mendesak pemerintah untuk menyediakan perumahan layak huni serta menolak adanya komersialisasi rumah-rumah bagi rakyat.

Seruan ini disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul dalam persiapan agenda Kongres Rakyat Melawan Penggusuran yang digelar di Kolong Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara hingga Minggu, 15 Mei 2016.

Dikatakan Marlo, selama ini, masyarakat miskin dan para korban penggusuran hanya dijadikan korban kepentingan oleh para penguasa dan pengusaha hitam, serta para politisi untuk meraup kursi kekuasaan.

Perumahan layak bagi rakyat miskin, lanjut Marlo, adalah kewajiban negara untuk menyediakannya. Jika selama ini penguasaan lahan dan properti perumahan hanya bisa diakses oleh para cukong dan orang-orang kaya karena model komersialisasi perumahan yang gila-gilaan harganya, maka kini pemerintah tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai pelaksana amanat konstitusi negara agar menyediakan rumah layak, tanpa komersialisasi bagi rakyat miskin dan para korban penggusuran yang nasibnya mengenaskan.

“Pemerintah harus membangun perumahan yang layak, rumah yang sehat, rumah yang murah bagi rakyat. Bukan malah melakukan komersialisasi perumahan seperti yang ada saat ini,” ujar Marlo.

Selain itu, kepedulian pemerintah untuk mewujudkan perumahan rakyat sangat rendah. “Gila-gilaan komersialisasi rumah dan hunian yang terjadi saat ini. Lihat, rusun (rumah susun) itu pun dikomersialisasikan dengan gila-gilaan,” tutur dia.

Dia juga mendesak pemerintah agar tidak buta, dan agar menghentikan penguasaan lahan atau tanah rakyat, yang kini bebas dirampas dan dikuasi oleh para konglomerat dan pengusaha hitam.

Sebab, dengan penguasaan lahan seperti itu, maka pembangunan perumahan layak bagi rakyat miskin tidak akan pernah terwujud.

“Pemerintah harus membatasi kepemilikan tanah atau lahan oleh para pengusaha, para cukong dan konglomerat. Sejatinya, tanah itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan investor jahat,” ujar Marlo.

Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kongres Rakyat Melawan Penggusuran ini, Marlo menyampaikan, sebanyak 1500 warga yang merupakan perwakilan dari 33 Kelurahan di DKI Jakarta dan para penghuni Rumah Susun korban penggusuran melaksanakan kongresnya di kolong jembatan layang itu.

Selain menyampaikan suara dan aspirasi masyarakat miskin dan korban penggusuran, menurut Marlo, Kongres ini juga diisi dengan diskusi public yang menghadirkan para nara sumber yakni Marlo Sitompul sebagai Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Sekjen Peradi) Sugeng Teguh Santoso, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI); Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI); Konfederasi Serikat Nasional (KSN); Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI); Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

“Diisi dengan orasi-orasi politik dan dukungan kepada masyarakat miskin serta korban penggusuran untuk melawan kebijakan penggusuran yang dilakukan pemerintah,” ujar Marlo.

Kongres itu juga diagendakan diahiri dengan aksi tabur bunga dan pemberian karangan bunga oleh 1500 peserta kongres ke Taman Waduk Pluit dengan cara melakukan long march sebagai simbolisasi perlawanan rakyat miskin.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*