Breaking News

Demokrasi Menyelamatkan Hak-Hak Kaum Perempuan

Demokrasi Menyelematkan Hak-Hak Kaum Perempuan.

Kaum perempuan yang tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam proses demokratisasi, seperti dalam penanganan Kebhinnekaan di Indonesia, membuat hak-hak kaum perempuan itu sendiri terabaikan.

 

Direktur The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Ruby Khalifah menyampaikan, syarat utama untuk pemenuhan hak-hak perempuan adalah demokrasi.

 

Hal itu disampaikan Ruby dalam diskusi bertajuk ‘Perempuan Jakarta Menebar dan Merawat Kebhinekaan Indonesia’ di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Secara khusus, Ruby mengkritisi upaya formalisasi syariat Islam, yang kerap merampas hak-hak kaum perempuan. Menurut dia, formalisasi syariat Islam dalam bentuk apapun, bisa mengancam keberagaman dan demokrasi.

 

Di Indonesia, lanjut dia, isu keberagaman atau kebhinekaan bukanlah isu laki-laki, melainkan sangat menyentuh kehidupan perempuan.

 

“Karena itu, perempuan menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan jika terjadi formalisasi konsep bersyariat diimplementasikan,” ujar Ruby, kemarin.

 

Bagi Ruby, sebagai falsafah hidup, syariat itu tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah jika telah dilakukan formalisasi, maka kaum perempuanlah yang paling banyak menjadi korban, dengan terampasnya hak-hak kaum perempuan.

 

“Sebagai way of life, saya sih setuju, tapi kalau sudah diformalisasi, dikhawatirkan tidak sesuai wajah Islam yang mengajarkan kemerdekaan,” ujarnya.

 

Ruby mengungkapkan, semakin terasa bibit-bibit intoleransi belakangan ini. Seharusnya, kondisi ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk menegaskan kembali komitmen bangsa ini sesuai nilai UUD 45 yakni merawat kebhinekaan.

 

Dia juga mengutip, data hasil survei Wahid Insitute pada pertengahan tahun 2016 lalu yang menyimpulkan, bahwa Indonesia masih rawan intoleransi dan radikalisme.

 

Dari 1520 responden (umat muslim), 59% memiliki kelompok yang dibenci dan meliputi mereka yang berlatar belakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis dan lain-lain.

 

Dari jumlah 59,9% itu, sebanyak 92,2% tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4% responden bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

 

Kini, dikatakan Ruby, bola panas berada di tangan pemerintah. Namun faktanya pemerintah pusat dinilai tidak mengantongi penuh legitimasi untuk memastikan kebhinekaan itu diimplementasikan di Indonesia.

 

Padahal tahun 2014, Jakarta memiliki angka Index Demokrasi yang cukup tinggi yakni 84,70. Artinya, masyarakat masih dapat menikmati kebebasan untuk berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan.

 

Dari 10 komponen yang dinilai dan mendapat angka diatas 80, menurut Ruby, peran DPRD justru mendapat angka yang cukup rendah, yakni 60.

 

Padahal, menurut dia, peran DPRD penting untuk memproduksi aturan untuk kehidupan berbangsa, kalau tak memiliki cara pandang kuat terhadap persoalan kebangsaan dan tingginya intoleransi tentunya produk-produk yang dilahirkan sangat diskriminatif.

 

“Komnas Perempuan saja menemukan sedikitnya ada 400 perda yang diskriminatif terhadap perempuan,” ujarnya.

 

Ruby sendiri tidak setuju bila keberagaman dianggap sebagai sebuah momok yang harus dihindari. Sebab, bagaimana pun, keberagaman adalah hak Tuhan, karena pada dasarnya manusia memang diciptakan beragam.

 

“Keberagaman adalah hal yang sangat natural, enggak mungkin diseragamkan. Hanya orang konyol yang mau menyeragamkan. Mengklaim kebeneran tunggal,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*