Breaking News

Demi Proyek Ambisius, Tanah Dirampas PT KAI, Warga Minta Komnas HAM Panggil dan Periksa Presiden Jokowi

Demi Proyek Ambisius, Tanah Dirampas PT KAI, Warga Minta Komnas HAM Panggil dan Periksa Presiden Jokowi.

Sebanyak 1200-an warga yang tanahnya dirampas oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengadukan pelanggaran yang dialami ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berharap lembaga penegakan HAM itu berani memanggil Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan warga.

 

Pengaduan persoalan itu dilakukan oleh warga yang telah bermukim dan memiliki tanah sejak 1945 di RW 012, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.

 

Tim Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta Nasrul Dongoran yang menjadi pengacara warga menyampaikan, sebanyak 1200 Kepala Keluarga kini sedang diancam akan dilakukan bongkar paksa oleh PT KAI (Persero). Alasan pihak perusahaan pelat merah itu, dikarenakan lahan yang ditempati warga masuk kategori tanah PT KAI sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

 

Dijelaskan Nasrul, perampasan tanah warga itu demi memuluskan pelaksanaan proyek Pembangunan Stasiun Kereta Api Bandara Soekarno Hatta. Karena itu, warga mengadukan persoalan ini kepada Komnas HAM, dan meminta PT KAI menghentikan aksinya untuk membongkar paksa pemukiman warga itu.

 

Selain itu, dikatakan Nasrul, Komnas HAM harus berani memanggil Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ditimbulkannya untuk proyek ketera api ke Bandara Soekarno-Hatta itu.

 

“Ini mengancam warga Manggarai yang telah menempati tanah dari tahun 1954 hingga sampai saat ini. Perlu diketahui, warga Manggarai juga melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dan Ireda setiap tahunnya. Warga berhak atas tanah itu,” tutur Nasrul Dongoran, di Jakarta, Jumat (24/03/2017).

 

Pada dasarnya, lanjut dia, warga Manggarai yang tergabung dalam Tim Advokasi XI RW 012 Manggarai yang didampingi kuasa hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk senantiasa memperhatikan kondisi sosial dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

 

“Presiden Joko Widodo harus lebih mengutamakan warga ketimbang mengejar keuntungan dari proyek pembangunan stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta yang ambisius itu,” ujar Nasrul.

 

Untuk pembangunan proyek itu, lanjut Nasrul, PT KAI membuat lintasan dekat dengan pemukiman warga. “Tanpa adanya komunikasi dan tanpa mengikutsertakan masyarakat terdampak program, yakni warga RW 012 yang diancam akan dibongkar paksa oleh PT KAI. Ini adalah perampasan tanah dan merupakan pelanggaran HAM dan akan memiskinkan masyarakat secara sistematis,” tutur Nasrul.

 

Senada dengan Nasrul, anggota Tim Advokasi XI RW 012 Manggarai, Nurharis Wijaya menjelaskan, PT KAI mendasarkan pelaksanaan pembangunan itu berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Terutama pada pasal 21 ayat 1, yang menyebutkan, penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Kita tidak terima dengan proses-proses perampasan seperti itu. Maka kami warga RW 012 Manggarai bersama PBHI Jakarta melakukan aksi long march dari Posko RW 012 Kelurahan Manggarai menuju Kantor Komnas HAM, menyampaikan aspirasi sekaligus pengaduan untuk meminta perlindungan hak atas tempat tinggal yang termasuk HAM yang dilindungi oleh Negara,” ujar Nurharis.

 

Dalam pengaduan ini, lanjut dia,  Tim Advokasi IX Warga RW 012 Manggarai meminta kepada Ketua Komnas HAM untuk memanggil Presiden Joko Widodo.

 

“Ketua Komnas HAM harus berani dan mau memanggil serta memeriksa Presiden Joko Widodo terkait upaya intimidasi, ancaman dan perampasan tanah warga demi memuluskan proyeknya itu,” pungkas Nurharis.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*