Breaking News

Deklarasikan Gerakan Revolusi Mental Ala BPJS Ketenagakerjaan, Persoalan Internal Dan Aksi Nyata Kok Nggak Berubah!

Atas nama BPJS Kesehatan, Rumah Sakit mitra membisniskan orang sakit demi keuntungan sepihak.

Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dianggap hanya sebatas slogan dan isapan jempol belaka. Hal itu dikarenakan, persoalan-persoalan di internal BPJS Ketenagakerjaan serta aksi nyata Direksinya tidak menunjukkan adanya revolusi mentalitas.

 Koodinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS) Hery Susanto menyampaikan, target kinerja BPJS Ketenagakerjaan oleh jajaran direksi yang baru ini pun belum jelas.

“Gerakan Revolusi Mental yang baru saja dicanangkan direksi BPJS Ketenagakerjaan jangan cuma slogan tanpa aksi nyata di lapangan. Mengingat hingga saat ini, manajemen baru masih berkutat pada orientasi, namun belum jelas program dan target kinerjanya,” ujar Hery Susanto di Jakarta, Rabu (23/03/2016).

Contoh konkrit persoalan yang harusnya segera diselesaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai wujud revolusi mental itu yakni membersihkan jajaran internal dari persoalan-persoalan yang menghambat kinerja.

“Misalnya saja, bagaimana posisi rangkap jabatan Dewas BPJS yang hingga kini dinilai belum diselesaikan. Banyak yang masih rangkap jabatan, padahal Undang Undang BPJS jelas mengatur soal itu. Ada yang masih merangkap jabatan lamanya sebagai jabatan pemerintahan, pimpinan organisasi pemberi kerja, serikat pekerja dan organisasi masyarakat. Jajaran direksi pun ternyata masih terjebak pada pengenalan orientasi internal,” papar Hery.

Mestinya, lanjut Hery, bukan jargon-jargon revolusi mental seperti itu yang harus digembar-gemborkan oleh BPJS, akan tetapi lebih kepada aksi nyata menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

“Harusnya mereka sudah bekerja ril, bukan lagi orientasi dan diskusi.  Mayoritas jajaran direksi itu merupakan orang baru di BPJS, yang kebanyakan berasal dari kalangan keuangan dan sektor perbankan,” ujar Hery.

Dijelaskan dia, agenda penting untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sesuai peta jalan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004, bahwa pada 2019 seluruh pekerja formal harus menjadi peserta BPJS.

Kemudian, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun, bahwa pada tahun 2018 harus dirumuskan ulang besaran pensiun yang saat ini sementara masih dipatok di angka 3 persen.

Dengan berubahnya BPJS ketenagakerjaan dari BUMN ke badan Hukum publik, lanjut Hery, manajemen BPJS baru harusnya segera beradaptasi dengan kultur pelayanan yang berbeda.

“Yang utama dilayani dan dipuaskan adalah peserta, bukan pejabat BUMN atau pemerintah. Harus dilakukan perubahan kultur seorang pejabat jadi pelayan peserta. Maksudnya, seluruh pejabat dan karyawan BPJS harus menyadari karier dan keberlanjutan jaminan sosial tidak lagi tergantung dari back-up pemerintah, tetapi karena bermanfaat buat peserta,” ujar dia.

Pertumbuhan peserta, lanjut Hery, bukan akibat adanya sanksi hukum, tetapi dikarenakan adanya kesadaran peserta atas manfaat sebagai peserta. Untuk mencapai ini, diperlukan perbaikan manfaat yang diterima peserta setiap waktu, baik manfaat pertambahan santunan, pelayanan, maupun imbal hasil investasi.

Ketentuan di dalam PP Nomor 46 dan Nomor 60 Tahun 2015, lanjut dia, tentang pencairan jaminan Hari Tua (JHT)dalam kurun waktu 10 tahun dan bisa dicairkan total pada saat pekerja usia 56 Tahun, kecuali dalam kasus PHK, maka bisa diambil sewaktu-waktu, tidak cocok untuk dipertahankan.

“Itu cocok jika dalam situasi perekonomian yang tingkat stabilitas tinggi dan eskalasi ekonomi yang terus meningkat, tapi tidak cocok dalam sikon pelambatan dan ketidakstabilan ekonomi Indonesia sekarang ini,” ujarnya.

Menurut Hery, sangat terkesan bahwa negara hanya mengambil peran dalam memutar uang warga/pekerja terlalu lama. Dengan semakin lama diputar maka akan semakin besar jumlahnya.

“Negara tidak melihat sikon ril yang terjadi di masyarakat. Tentu saja PP itu harus direvisi. Nah, sekarang kita buktikanlah, apakah ada kemauan dari pemerintah untuk mengubahnya? Dan, inilah seharusnya sebagai contoh konkrit dari gerakan revolusi mental di BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Hery.(Richard/JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*