Breaking News

Deklarasi di Ende, Serikat Nelayan Indonesia Dorong Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Deklarasi di Ende, Serikat Nelayan Indonesia Dorong Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Nelayan di Kabupaten Ende mendorong inisiatif pembuat regulasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Hal itu disuarakan nelayan saat deklarasi berdirinya Serikat Nelayan Indonesia (SNI) di Kabupaten Ende pada Selasa (07/08/2018) lalu.

Sekretaris Jenderal SNI Pusat Budi Laksana menyampaikan,  pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

“Itu mandat konstitusi yang tertuang dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Nomor 7 Tahun 2016. SNI adalah salah satu organisasi nelayan yang menginisiatifkan lahirnya UU tersebut,” ujar Budi Laksana, dalam siaran pers.

Ketua SNI Kabupaten Ende, Yasin H Thalib menyampaikan, para nelayan kecil berharap penghasilannya dapat meningkat dengan perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan.

“Dan kami berharap bisa bekerjasama dengan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan,” tutur Yasin yang terpilih sebagai ketua.

Ketua Panitia Deklarasi, Abidin menginformasikan, sebanyak 150 nelayan yang mewakili 3 kecamatan, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Ende Selatan, telah bersepakat dan mendirikan SNI.

Deklarasi berlangsung di Balai Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda. Kegiatan dibuka dan dihadiri Camat Nangapanda Oktavianus Rua Putra.

Abidin menuturkan, acara berlangsung dua hari dengan agenda diskusi kelompok nelayan. Diskusi dibagi dalam kelompok nelayan yang kemudian disampaikan dalam presentasi.

“Hasil dari diskusi dari kelompok, ditemukanpermasalahan yang dihadapi, antara lain ikan yang semakin susah dicari, banyaknya alat tangkap yang merusak seperti penggunaan bom, pestasium, portas, serta harga ikan yang murah,” ungkapnya.

Kemudian, kata Abidin, dalam kegiatan yang digelar selama dua hari itu, juga digelar lokakarya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil. Hadir sebagai narasumber diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat Budi Laksana, selaku Sekjen SNI, Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCSGunawan, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Bapak Don.

Dalam kegiatan ini, Gunawan menyatakan, regulasi yang menekankan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan nelayan sudah sangat tegas. “Jadi tidak ada alasan Pemerintah lalai dalam hal ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili Dinas Ketahanan Pangan menyambut antusias berdirinya SNI di wilayahnya. Pemerintah pun berjanji akan bekerjasama dalam penguatan akses pangan bagi nelayan dan keluarganya.

“Dinas Ketahanan Pangan membuka ruang mengajak diskusi dalam penguatan pangan pesisir dengan basis keluarga nelayan,” ujar Don.

Kegiatan juga dihadiri sejumlah undangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ende, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketua Pelaksana Abidin menyampaikan, pihak Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak ada yang hadir. Dia pun menyayangkan ketidakhadiran itu.

“Karena ini adalah kesempatan para nelayan di Kabupaten Ende untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini juga mempersiapkan rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Ende,” ujarnya.

Abidin menambahkan, terkait  permasalahan pengeboman dan racun ikan yang selama ini terjadi di perairan Ende, pihaknya akan kembali mengundang unsur Pemerintah dan Kepolisian dari Polairud Kabupaten Ende untuk berdialog mengatasi masalah itu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*