Breaking News

Defisit Hendak Ditambal Pakai APBN; Hei, Diaudit Dulu Dong BPJS-nya

Defisit Hendak Ditambal Pakai APBN; Hei, Diaudit Dulu Dong BPJS-nya.

Pemerintah diminta tidak begitu saja menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambal defisit yang dilaporkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Sebelum mengiyakan akan menambal defisit anggaran itu, hendaknya pemerintah berhenti sejenak, dan melakukan evaluasi maupun audit atas defisit yang dilaporkan itu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, audit itu sangat perlu dilakukan agar bisa menentukan langkah apa yang efektif yang bisa dilakukan.

“Hei, stop dulu dong. Audit dulu. Angka yang mau digelontorkan harus menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dulu. Faktanya, defisit mencapai sekitar Rp 1 triliun per bulan. Ini harus selesai diaudit dulu dong,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (09/08/2018).

Menurut Timboel, tidak ada masalah jika APBN hendak dipergunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan, asalkan sudah dilakukan audit dan evaluasi yang menyeluruh.

Lagi pula, lanjut Timboel, besaran nilai APBN yang digelontorkan untuk melakukan penambalan tentu harus berdasarkan hasil audit yang dilakukan.

“Kalau hasil audit menunjukkan mismanajemen, mungkin nilainya lebih kecil. Kalau hasilnya mismanajemen, seharusnya Presiden mengevaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan. Piutang iuran yang masih di atas 3 triliun menjadi salah satu contoh mismanajemen,” ujar Timboel mengingatkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi  telah memutuskan, pemerintah akan membantu menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Defisit ini akan ditutup menggunakan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, belum mengetahui berapa besar anggaran negara yang akan digunakan untuk menutup defisit tersebut. Besaran defisit tidak hanya mengacu laporan dari BPJS Kesehatan. Saat ini pemerintah menugaskan BPKP untuk menghitungnya.

“Hitungannya masih kami tunggu, lihat saja nanti,” kata Sri Mulyani Indrawati saat ditemui usai menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/8).

Direktur Utama BPJS Fahmi Idris mengatakan Presiden Jokowi memintanya untuk tidak menaikkan iuran atau mengurangi manfaat bagi anggota, untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Karena itu, pemerintah memutuskan opsi menggelontorkan APBN agar lembaga ini bisa tetap berjalan.

“Agar bagaimana nanti pelayanan masyarakat tidak berhenti dan berjalan baik,” kata Fahmi.

Sedangkan Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, angka defisit BPJS Kesehatan akan dirilis BPKP saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Angka tersebut akan menyesuaikan kucuran dana awal pemerintah dengan proyeksi anggaran yang akan dikeluarkan hingga akhir tahun.

“Jadi tunggu BPKP. Bisa saja kami bilang sekian tapi dikaji beda tidak elok,” ujar Irfan.

Dia berharap skema pencairan dana APBN bisa segera diputuskan dan dapat sampai ke tangan BPJS Kesehatan pada Kamis (9/8), mengingat bantuan keuangan sangat mendesak. Apalagi wacana menambal defisit lain dengan cukai hasil tembakau (CHT) atau Dana Alokasi Umum (DAU) belum juga terealisasi sepenuhnya.

“Semoga ada mekanisme lebih baik, yang penting pemerintah mau memikirkan itu,” kata Irfan.

Sepanjang tahun lalu, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit keuangan sebesar Rp 9,75 triliun. Jumlah pendapatan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp 74,25 triliun. Sementara jumlah klaimnya mencapai Rp 84 triliun.

Mengacu pada Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan, tahun ini perusahaan menargetkan pendapatan sebesar Rp 79,77 triliun dengan pembiayaan  kesehatan sebesar Rp 87,80 triliun. Alhasil, defisit BPJS Kesehatan diprediksi bisa mencapai sekitar Rp 8,03 triliun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*