Breaking News

Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Ya Tanggung Jawab Pemerintah Juga

Pemerintah berjanji akan menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Kendala defisit dana yang dialami oleh Bandan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah diprediksi sejak dulu. Pemerintah bahkan berjanji akan membantu untuk menutupi defisit dana BPJS Kesehatan.

 

Irfan Humaidi, Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan, masalah kekurangan defisit dana ini sudah dibicarakan dengan pemerintah, terutama mengenai biaya kesehatan dengan pembayaran iuran, dan pemerintah berjanji akan membantu menutupi kekurangan dana tersebut.

 

Terkait dengan masalah pembayaran iuran pada tahun 2012 lalu, BPJS sudah memperkirakan bahwa besaran iuran yang harus dibayar sebesar RP 27.500 per orang. Tetapi pemerintah mempunyai jalan sendiri dengan menetapkan besaran pembayaran iuran sebesar Rp 19.225.

 

“Dari awal sudah kita prediksi antara biaya kesehatan dengan iuran tidak akan sesuai. Kita juga sudah bicarakan sama Pemerintah, dan Pemerintah janji akan membantu,” kata Irfan Humaidi saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan di Jalan Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat, Jumat, (26/8/2016).

 

Pada tahun lalu, kata dia, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kembali mengaudit pembayaran iuran. BPJS Kesehatan pun kembali diajukan kepada pemerintah. Kemudian besaran iuran ditentukan dengan menggunakan hitungan aktuaria sebesar Rp 36.000.

 

Pemerintah kembali menggunakan jalannya sendiri untuk menetukan jumlah iuran yang akan dibayar oleh peserta BPJS perbulanya dengan menetapkan besar iuran Rp 23.000. “DJSN menghitung kembali, yang sesuai dengan hitungan aktuaria Rp. 36.000. Tapi Pemerintah punya jalan,” ujar Irfan.

 

Terkait masalah pelayanan kesehatan mengenai rujukan dari Puskemas agar mendapat perawatan di Rumah Sakit (RS), kata Irfan, harus dilihat dari kondisi yang dialami peserta anggota BPJS Kesehatan itu sendiri.

 

Menurut Irfan, yang dapat langsung kerumah sakit tanpa harus meminta rujukan dari puskemas adalah masyarakat yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk dirawat di Puskesmas.

 

“Kalau penyakitnya hanya batuk atau flu, itu cukup di rawat Puskesmas. Tapi kalau dalam kondisi darurat, medis boleh langsung kerumah sakit tanpa dirujuk,” ucap Irfan.

 

Irfan menambahkan, masalah fasilitas kesehatan (faskes) yang ada pada klinik juga sudah disesuaikan. Termasuk dengan peralatan yang digunakan oleh para dokter dalam menangani pasien disesuaikan dengan kemampuan dokter.

 

“Puskesmas juga sudah dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan. Disana juga sudah ada leb kecilnya, disitu juga sudah bisa operasi gigi. Peralatannya juga kita sesuaikan dengan kemampuan dokternya,” kata dia.(Nando Tornando)

1 Comment on Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Ya Tanggung Jawab Pemerintah Juga

  1. Saya fikir BPJS hrs membatasi penggunaannya, misal penyakit kronis utk kaum menengah keatas diminimalisir klaimnya, krn biasanya golongan itu sdh punya asuransi lain.
    Malah sejak adanya BPJS, itu menurunkan omset para perusahaan asuransi.

    Paling kita hrs pikirin cara membedakan golongan supaya bisa dibedakan.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*